Search
Close this search box.

Press Statement: CARE Indonesia Dorong Kolaborasi Memperkuat Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Karhutla

Berita

Perspektif gender dan inklusi diperlukan agar pengendalian api berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan, layanan dasar, dan penghidupan masyarakat terdampak.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kerja sama yang terus diperkuat. Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung respons yang telah berjalan, sekaligus membantu menjangkau kebutuhan warga yang belum sepenuhnya terlayani.

Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional pada Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202 ribu hektare. Secara terpisah, data SiPongi untuk Januari hingga Juni 2026 mencatat 107.465,47 hektare area terbakar, yang meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pengaruh El Niño kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole positif masih mendukung kondisi kering di sebagian besar Indonesia. Pada dasarian kedua Agustus 2026, musim kemarau telah meliputi 79,9 persen wilayah Indonesia, sehingga risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah provinsi tetap perlu diwaspadai.

Dampak karhutla tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Kementerian Kesehatan pada laman kemenkes.go.id menyebutkan, sekitar 3,4 juta penduduk di tujuh provinsi yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan terdampak kabut asap dan menghadapi risiko gangguan kesehatan. Respon melalui pengerahan tenaga kesehatan, distribusi masker dan logistik medis, serta dukungan peralatan oksigen di wilayah terdampak telah dilakukan.

Dr. Abdul Wahib Situmorang, CEO CARE Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, tenaga kesehatan, relawan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal yang bekerja dalam pencegahan, pemadaman, Operasi Modifikasi Cuaca, pelayanan kesehatan, serta perlindungan warga. Menurut Abdul, luas dan kompleksnya situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan respons bergantung pada koordinasi, pembagian peran, dan kontribusi yang saling melengkapi.

“Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat api dapat dikendalikan, tetapi juga oleh sejauh mana warga dapat tetap aman, sehat, dan mempertahankan penghidupannya. Pengendalian api dan perlindungan warga bukan dua agenda yang terpisah; keduanya perlu berjalan bersama,” ujarnya.

Pengendalian Api dan Perlindungan Warga: Satu Kesatuan Respons

Abdul menambahkan, karhutla dan kabut asap tidak memengaruhi setiap orang dengan cara yang sama. Anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis dapat menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Ia menambahkan, Keluarga berpenghasilan harian juga dapat mengalami kehilangan pendapatan ketika aktivitas kerja, sekolah, layanan publik, dan pengasuhan terganggu.

“Dalam banyak keluarga, perempuan memikul tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekaligus berkontribusi pada pendapatan keluarga. Ketika anggota keluarga sakit atau sekolah ditutup, beban waktu, biaya, dan pengambilan keputusan dapat meningkat. Karena itu, data yang dipilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, lokasi, dan sumber penghidupan diperlukan agar bantuan dapat menjangkau mereka yang menghadapi hambatan paling besar,” kata Abdul.

Menurut Abdul, dalam respons berskala luas, tidak semua kebutuhan dapat dijangkau pada saat yang sama. Mengidentifikasi kebutuhan yang belum terlayani, lalu menyepakati pembagian peran antar-pihak merupakan bagian penting dari koordinasi kemanusiaan agar sumber daya digunakan secara tepat, tidak tumpang tindih, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Petugas Manggal Agni dan BPBD Ogan Ilir memadamkan api kebakaran lahan di Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Sabtu (8/8/2026).

Tiga Ruang Kolaborasi yang Dapat Diperkuat Bersama

Abdul menyampaikan, kolaborasi lintas sektor dapat diperkuat. Setidaknya kata Abdul, terdapat tiga potensi penguatan ruang kolaborasi untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan Karhutla, yakni:

  1. Memperluas perlindungan kesehatan dan akses terhadap udara yang lebih bersih
    Kolaborasi dapat dilakukan melalui penyampaian informasi kualitas udara yang mudah dipahami dan dapat diakses, distribusi serta edukasi penggunaan masker sesuai rekomendasi otoritas kesehatan, pelayanan kesehatan yang mobile, dan penyediaan oksigen di lokasi yang benar-benar membutuhkan.
    Selain itu, keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit pernapasan dan penyakit kronis perlu tetap dijaga. Dukungan dunia usaha dan lembaga filantropi dapat mengikuti pemetaan kebutuhan dan mekanisme koordinasi pemerintah daerah serta otoritas kesehatan.
  2. Memperkuat data inklusif, jangkauan informasi, dan kepemimpinan komunitas
    Kolaborasi melalui pelaksanaan penilaian cepat yang mempertimbangkan gender, usia, disabilitas, lokasi, dan penghidupan akan membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak selalu terlihat dalam data agregat. Informasi risiko dan layanan juga perlu disampaikan melalui saluran serta format yang dapat dijangkau oleh beragam kelompok masyarakat.
    Kelompok perempuan, kader kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, masyarakat adat, dan organisasi lokal turut dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan, perencanaan, penyampaian informasi, dan pemantauan bantuan. Perempuan dan kelompok masyarakat bukan hanya penerima dukungan, tetapi diperkuat perannya untuk memimpin dan menjadi sumber solusi.
  3. Menjaga keberlanjutan penghidupan, pengasuhan, dan pembelajaran
    Kabut asap dapat mengganggu pekerjaan, kegiatan belajar, dan pengasuhan, sekaligus menambah pengeluaran kesehatan rumah tangga. Berdasarkan asesmen setempat, dukungan dapat berupa perlindungan sosial jangka pendek, bantuan tunai atau bantuan fleksibel, pengaturan kerja yang adaptif, serta dukungan bagi keberlanjutan pembelajaran dan pengasuhan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada perempuan kepala keluarga, pekerja berpenghasilan harian, keluarga dengan anggota yang sakit, dan rumah tangga dengan tanggung jawab pengasuhan tinggi. Bentuk dukungan perlu dirancang bersama masyarakat setempat dan diselaraskan dengan program pemerintah agar tidak menciptakan mekanisme duplikasi.
    Abdul menjelaskan, CARE Indonesia meyakini bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari luas kebakaran yang dapat dikendalikan, tetapi juga dari sejauh mana warga tetap terlindungi, dapat mengakses layanan, mempertahankan penghidupan, dan memiliki kemampuan untuk pulih. Melalui kolaborasi yang terkoordinasi dan saling melengkapi, respons karhutla 2026 dapat melindungi warga hari ini sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi risiko iklim di masa depan.

 

“Karena itu, CARE Indonesia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat mekanisme yang telah dipimpin pemerintah, mengisi kebutuhan yang belum terjangkau berdasarkan data, serta memastikan perempuan dan kelompok yang menghadapi risiko lebih tinggi turut menentukan solusi. Kami siap bekerja bersama untuk mendukung langkah yang praktis, terukur, dan sesuai kebutuhan setempat,” pungkas Abdul.

Dari Rp5.000 Menjadi Ketangguhan: Perempuan Pemilah Sampah Memimpin Perubahan

Cerita

Melalui KUPAS, mekanisme simpan pinjam berbasis kelompok yang mengadaptasi prinsip Village Savings and Loan Association (VSLA) membantu perempuan pekerja informal mengubah penghasilan yang tidak menentu menjadi tabungan, modal usaha, perlindungan ekonomi, dan ruang untuk memimpin.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, para perempuan pemilah sampah di Tegallega, Bogor, telah menyusuri jalan untuk mengumpulkan botol plastik, kardus, dan barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Semakin berat hasil yang mereka bawa pulang, semakin besar peluang memenuhi kebutuhan keluarga pada hari itu.

Namun, selama bertahun-tahun, penghasilan tersebut hampir selalu habis pada hari yang sama. Esok pagi, kehidupan dimulai kembali dari nol. Bagi Santi, salah satu anggota kelompok, menabung dahulu terasa seperti sesuatu yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki uang lebih.

Perubahan tidak dimulai dari pinjaman besar atau sistem yang rumit. Perubahan dimulai dari pertemuan rutin dan kesediaan menyisihkan Rp5.000.

Modal pertama adalah kepercayaan
Melalui Kelompok Usaha Perempuan Sejahtera atau KUPAS, anggota belajar menyusun aturan bersama, memilih pengurus secara demokratis, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menabung sesuai kemampuan. Di Tegallega, mereka mulai menyisihkan Rp5.000 hingga Rp10.000. Bagi banyak anggota, itulah pertama kalinya sebagian penghasilan tidak langsung habis, tetapi disimpan untuk masa depan.

Dana kelompok disimpan dalam kotak kas dengan tiga kunci yang dipegang oleh tiga orang berbeda. Mekanisme sederhana ini memastikan tidak ada satu orang yang menguasai uang kelompok. Pertemuan yang konsisten, aturan yang transparan, dan tanggung jawab bersama perlahan mengubah keraguan menjadi rasa percaya.

Desain ini sangat relevan bagi perempuan pekerja informal. Mereka tidak perlu menunggu memiliki pendapatan tetap, aset, atau “uang lebih” untuk mulai membangun ketahanan finansial. Mereka dapat memulai dari jumlah yang mungkin, melalui sistem yang dipahami dan dimiliki bersama.

Ketika perempuan mengelola keputusan
Ketika tabungan mulai terkumpul dan dukungan modal tersedia, kelompok dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Namun, perubahan terpenting bukan hanya tersedianya dana.

Untuk pertama kalinya, para perempuan sendiri ikut menentukan siapa yang dapat meminjam, berapa jumlahnya, dan bagaimana pengembaliannya dilakukan. Pertemuan kelompok menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat, menilai rencana usaha, menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi nyata.

Di sinilah kekuatan VSLA terlihat. Ia bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk berlatih memimpin.

Kepemimpinan tidak selalu dimulai dari jabatan besar. Ia dapat dimulai dari memegang salah satu kunci kotak kas, mencatat transaksi dengan jujur, memimpin pertemuan, atau berani menyampaikan apakah sebuah pinjaman layak diberikan.

Melalui proses tersebut, perempuan tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai penerima manfaat. Mereka menjadi penabung, peminjam, pengelola modal, pelaku usaha, dan pengambil keputusan.

Ketika pinjaman kecil membuka pilihan baru
Dana yang dikelola kelompok kemudian menjadi modal produktif. Santi membuka warung kopi sederhana. Di Bintara Jaya, anggota menggunakan pinjaman untuk membeli karung dan timbangan, menambah barang bekas untuk disortir, berjualan gorengan, atau membuka usaha nasi uduk.

Nurhayati menggunakan pinjaman KUPAS untuk membeli lemari pembeku. Peralatan itu membuatnya dapat menyimpan bahan baku lebih lama dan menambah variasi dagangan, termasuk es mambo, es kulkul, dan makanan lainnya.

Bagi keluarga dengan penghasilan harian yang tidak pasti, akses terhadap dana kelompok juga menyediakan pilihan yang lebih aman ketika kebutuhan mendadak datang. Biaya pengobatan, kebutuhan sekolah, atau gerobak yang rusak sering kali mendorong keluarga meminjam kepada bank keliling atau rentenir dengan biaya yang memberatkan.

KUPAS menawarkan jalan lain: mekanisme pinjaman yang dikelola dekat dengan anggota, berdasarkan aturan dan kepercayaan yang mereka bangun sendiri.

Daya lenting ekonomi bukan berarti keluarga tidak lagi menghadapi guncangan. Daya lenting berarti mereka memiliki lebih banyak pilihan ketika guncangan itu datang.

Bukti di balik cerita
Hingga Juli 2026: 212 anggota | 10 kelompok | 91% perempuan | Rp47,2 juta tabungan | Rp165,88 juta pinjaman | 90% tingkat pengembalian | Rp242 juta modal usaha tahap pertama dan kedua tersalurkan.

Usaha yang berkembang mencakup perdagangan makanan, sembako dan gas, pengumpulan barang rongsok, bank sampah, hidroponik, pertanian, peternakan ayam petelur, budidaya ikan dan maggot, serta katering dan makanan ringan.

Angka-angka tersebut memperlihatkan sesuatu yang sering terlewat dalam kebijakan dan pendanaan pembangunan: perempuan pekerja informal bukan hanya kelompok rentan. Ketika tersedia sistem yang sesuai, mereka mampu menabung, mengelola pinjaman, menjaga pengembalian, dan mengembangkan usaha.

Persoalannya bukan ketiadaan kapasitas. Persoalannya adalah masih terbatasnya akses terhadap mekanisme keuangan yang cocok dengan pendapatan tidak tetap dan realitas kehidupan mereka.

Menghubungkan ketahanan ekonomi dan kesetaraan gender
KUPAS tidak berhenti pada tabungan dan pinjaman. Sebanyak 20 sesi kesetaraan gender telah dilaksanakan untuk membahas hak perempuan, pembagian peran yang lebih adil, beban ganda antara mencari penghasilan dan mengasuh keluarga, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Hal ini penting karena akses terhadap uang belum otomatis menghasilkan pemberdayaan. Perempuan perlu memiliki suara dalam menentukan bagaimana uang digunakan, usaha dikembangkan, dan risiko keluarga dikelola.

Sebaliknya, pelatihan kepemimpinan tanpa pijakan ekonomi sering kali tidak cukup untuk mengubah posisi perempuan dalam rumah tangga dan komunitas.

VSLA membantu menghubungkan keduanya yaitu akses terhadap sumber daya dan kuasa untuk mengambil keputusan.

Modal saja tidak cukup
Pengalaman KUPAS memberikan pelajaran penting bagi donor, pemerintah, dan sektor swasta: penyaluran modal satu kali tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Beberapa kelompok harus menyesuaikan rencana usaha karena keterbatasan lahan. Risiko pencurian ternak dan aset juga memengaruhi pilihan usaha. Karena itu, tabungan dan modal perlu disertai pendampingan usaha, pencatatan keuangan, pengelolaan risiko, serta fasilitasi gender yang berkelanjutan.

Untuk diperluas, model ini perlu mempertahankan unsur-unsur yang membuatnya bekerja: setoran yang fleksibel dan terjangkau, tata kelola yang transparan, keputusan yang berada di tangan anggota, modal yang dapat berputar, serta pendampingan yang sabar dan kontekstual.

Investasi pada infrastruktur sosial perempuan
Bagi donor dan pengambil keputusan, pengalaman KUPAS menawarkan alasan kuat untuk melihat VSLA bukan sekadar sebagai kegiatan simpan pinjam.

Model ini merupakan investasi pada infrastruktur sosial dan ekonomi yang dibutuhkan perempuan berpendapatan rendah untuk menghadapi krisis, mengembangkan aset, mengurangi ketergantungan pada utang mahal, dan mengambil bagian lebih besar dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

VSLA tidak menggantikan perlindungan sosial atau layanan keuangan formal. Namun, ia dapat menjadi jembatan yang praktis bagi kelompok yang selama ini sulit dijangkau oleh keduanya—termasuk perempuan pemilah sampah dan pekerja informal lainnya.

Perubahan itu dapat dimulai dari jumlah yang sangat kecil. Seperti disampaikan Santi, “Menabung itu justru untuk kami yang uangnya pas-pasan, supaya ada yang tersisa untuk hari depan.”

Dari Rp5.000 tumbuh tabungan. Dari tabungan tumbuh usaha. Dari usaha tumbuh pilihan dan rasa aman.

Dan ketika perempuan mengelola proses itu bersama, tumbuh sesuatu yang lebih besar:

kepemimpinan dan ketangguhan yang berakar dari komunitas sendiri.

PRESS STATEMENT: CARE Indonesia Salurkan 15.000 Liter Air Bersih per Hari bagi Penyintas Gempa Nagekeo

Berita

Bersama PMI Kabupaten Nagekeo, layanan direncanakan berlangsung selama 60 hari dan diproyeksikan memenuhi kebutuhan dasar air sekitar 1.000 penyintas setiap hari.

Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia), bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nagekeo serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP), memulai respons lanjutan bagi masyarakat terdampak gempa berupa distribusi 15.000 liter air bersih per hari ke sejumlah posko pengungsian di Kabupaten Nagekeo.

Distribusi air bersih direncanakan berlangsung mulai 24 Agustus 2026 selama 60 hari, dengan target penyaluran hingga 900.000 liter. Dengan mengacu pada kebutuhan dasar air dalam situasi darurat sekitar 15 liter per orang per hari, layanan ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air sekitar 1.000 penyintas setiap hari.

Pada saat yang sama, sebanyak 215 paket bantuan darurat CARE (CARE Package for Emergency) yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sedang dikirimkan secara bertahap melalui jalur udara. Paket-paket tersebut ditargetkan tiba dan mulai didistribusikan paling lambat 28 Agustus 2026 kepada keluarga penyintas di Mbay dan sejumlah lokasi terdampak lainnya di Kabupaten Nagekeo.

CEO Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia), Dr. Abdul Wahib Situmorang, mengatakan bahwa respons tersebut disusun berdasarkan kebutuhan keluarga terdampak secara menyeluruh, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak, lansia, dan kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses bantuan.

“Air bersih merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu. Mulai 24 Agustus 2026, bersama PMI Nagekeo kami menyalurkan 15.000 liter air bersih per hari selama 60 hari. Jumlah tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan dasar sekitar 1.000 penyintas setiap hari, termasuk untuk minum, memasak, menjaga kebersihan diri, dan merawat anggota keluarga di tengah kondisi musim kering,” ujar Abdul.

Untuk sementara, air bersih akan disalurkan ke bak-bak penampungan di posko pengungsian. Sejumlah keluarga terdampak masih bermalam di posko karena gempa susulan dan kekhawatiran terhadap keamanan tempat tinggal mereka.

Selain distribusi air bersih dan paket bantuan darurat, CARE Indonesia juga sedang menyiapkan 800 paket kebersihan dan perlindungan personal (dignity kit) serta 800 selimut. Bantuan tersebut ditargetkan mulai didistribusikan dalam 15 hari ke depan.

Berbeda dengan CARE Package for Emergency yang mencakup kebutuhan keluarga secara lebih luas, dignity kit berfokus pada kebutuhan kebersihan dan perlindungan personal. Paket ini antara lain berisi sabun mandi, sikat dan pasta gigi, sabun cuci pakaian, pembalut, pakaian dalam, jeriken air lipat, sisir, senter, dan peluit.

Pada minggu yang sama, CARE Indonesia bersama IHCP juga akan melaksanakan asesmen gabungan yang mencakup asesmen cepat kebutuhan dan analisis gender cepat. Proses tersebut akan mendengarkan secara langsung pengalaman dan kebutuhan keluarga terdampak, khususnya perempuan dan anak, serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak, hambatan dalam mengakses bantuan, risiko perlindungan, dan kondisi pasar lokal.

Hasil asesmen akan menjadi dasar untuk menentukan dukungan kemanusiaan pada tahap berikutnya, termasuk kebutuhan terhadap layanan perlindungan dan ruang aman bagi perempuan dan anak.

“Respons kemanusiaan tidak cukup hanya dengan mengirimkan barang. Kami perlu mendengarkan langsung keluarga terdampak agar bantuan selanjutnya benar-benar tepat sasaran, aman diakses, dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Suara perempuan, anak, dan kelompok yang sering kurang terlihat dalam situasi darurat harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan,” tambah Abdul.

Abdul menambahkan, CARE Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, PMI, IHCP, dan mitra terkait lainnya. Menurutnya, jenis serta jangkauan bantuan pada tahap selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan hasil asesmen yang telah diverifikasi dan perkembangan kebutuhan di lapangan.

Kepala Markas PMI Kabupaten Nagekeo, Kristianus Pantaleon Jogo, menyampaikan distribusi air telah dilakukan ke tenda pengungsian di Kelurahan Lape, Kelurahan Mbay 2, dan Desa Aeramo di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Distribusi air bersih ini akan dilakukan tiap hari selama 60 hari kedepan. Ia juga menyampaikan akan berupaya, agar air bersih bisa dijangkau oleh masyarakat di posko-posko lain di Nagekeo

“Air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak di sejumlah posko pengungsian, terlebih dalam kondisi musim kering. Dukungan CARE Indonesia membantu memastikan distribusi dapat dilakukan secara terjadwal dan menjangkau titik-titik pengungsian yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah daerah. PMI Kabupaten Nagekeo akan memastikan penyalurannya berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan penyintas,” ujarnya.

Tentang CARE Package for Emergency
Paket bantuan darurat CARE dirancang untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat. Setiap paket mencakup:

  • perlengkapan kebersihan dan kebutuhan personal, seperti pasta dan sikat gigi, sampo, sabun, pakaian dalam, pembalut, dan perlengkapan kebersihan lainnya;
  • perlengkapan penerangan tenaga surya untuk keluarga yang tinggal di lokasi dengan akses penerangan terbatas;
  • perlengkapan penyimpanan dan penyaringan air, termasuk ember, jeriken, kain penyaring, dan corong lipat;
  • peralatan memasak, antara lain pisau, gelas, wajan, dandang, tungku, dan piring; serta
  • perlengkapan hunian darurat, seperti terpal, kelambu, sarung, dan kain jarit.

Upaya Kelompok Perempuan di Kab. Tojo Una-Una lestarikan ekosistem mangrove

Galeri

Di pesisir Desa Cempa, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, perempuan mengambil peran untuk menjaga rumah mereka: ekosistem mangrove.

Langkah awal dilakukan 24 anggota KUEP Karang Laut dan Vatu Mule’e bersama Bupati Tojo Una-Una, pemerintah dan masyarakat setempat menanam 2.000 bibit mangrove dari target 50.000 bibit, yang kemudian akan pula dilakukan perawatan dan pemantauan pertumbuhannya. Bersama Yayasan CARE Peduli, Karsa Institute, dan para mitra, masyarakat termasuk perempuan tidak hanya menjadi penggerak dalam pelestarian mangrove tapi juga ditingkatkan kapasitasnya.

Press Statement: Yayasan CARE Peduli dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Distribusikan Paket Bantuan Darurat Bagi 200 Keluarga Terdampak Gempa di Kabupaten Nagekeo

Berita

Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia), berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menyalurkan 200 paket bantuan darurat kepada keluarga terdampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Gempa bumi tektonik dangkal yang terjadi di lepas pantai sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada Jumat, 15 Agustus 2026 pukul 05:58 WITA telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta memaksa ribuan warga meninggalkan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan data Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT hingga Senin, 17 Agustus 2026 pukul 19.00 WITA, 70 orang dilaporkan meninggal dunia, 305 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 19.000 jiwa mengungsi. Lebih dari 7.000 rumah serta 744 fasilitas umum dan infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan.

CEO Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia), Dr. Abdul Wahib Situmorang, menyampaikan, CARE Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai mitra kemanusiaan serta memantau kebutuhan keluarga terdampak, termasuk kebutuhan perempuan, anak, lansia, dan kelompok yang berada dalam kondisi paling rentan.

“Dalam situasi darurat, bantuan bukan hanya perlu tiba dengan cepat, tetapi juga harus menjawab kebutuhan nyata setiap anggota keluarga. Karena itu, respons CARE juga memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak, termasuk kebutuhan kebersihan, kesehatan menstruasi, air bersih, perlindungan, serta kondisi tempat tinggal sementara,” ujar Abdul.

Menurut Abdul, distribusi bantuan awal juga akan diikuti dengan asesmen kebutuhan cepat serta asesmen terkait kesetaraan gender dan perlindungan. “Kami ingin memastikan bahwa langkah berikutnya tidak semata-mata berdasarkan asumsi. Kami akan mendengarkan langsung keluarga terdampak, perempuan, anak dan masyarakat untuk memahami kebutuhan yang paling mendesak dan memastikan respons selanjutnya semakin tepat, inklusif, dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Paket bantuan tersebut dirancang untuk membantu memenuhi sejumlah kebutuhan dasar keluarga selama masa tanggap darurat, meliputi:

  • Paket kebersihan dan kebutuhan personal, antara lain pasta dan sikat gigi, sampo, sabun, pakaian dalam, pembalut, serta perlengkapan kebersihan lainnya;
  • Paket penerangan tenaga surya untuk membantu keluarga yang tinggal di lokasi dengan akses penerangan terbatas;
  • Perlengkapan penyimpanan dan penyaringan air, termasuk ember, jeriken, kain penyaring, dan corong lipat;
  • Peralatan memasak, antara lain pisau, gelas, wajan, dandang, tungku, dan piring;

Distribusi bantuan direncanakan berlangsung hingga akhir Agustus 2026 dengan koordinasi bersama pemerintah daerah, posko penanganan darurat, dan jejaring kemanusiaan setempat.

Air Bersih dan Perlengkapan Dasar Masih Sangat Dibutuhkan

Densy, penyintas perempuan dari Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, menyampaikan, ketika gempa terjadi ia segera berlari keluar rumah bersama anak-anaknya. Sebagian bangunan rumahnya mengalami kerusakan, sementara tempat penampungan air keluarga juga rusak. Lebih lanjut Densy menyampaikan, gempa susulan membuat keluarganya belum merasa aman untuk kembali tinggal di dalam rumah. “Saat gempa saya masih di kamar. Getarannya langsung besar, jadi saya dan anak-anak segera keluar. Ada bagian rumah yang rusak dan bak penampungan air juga rusak sehingga air bersih masih sulit,” ujar Densy.

Densy menambahkan, untuk sementara, keluarganya tinggal di bangunan sederhana dari bambu di dekat rumah dan berpindah ke lokasi pengungsian ketika malam hari karena merasa kondisi belum
aman.

“Listrik dan jaringan telepon sudah kembali, tetapi kebutuhan seperti obat-obatan, alas tidur, peralatan memasak, perlengkapan kebersihan dan kebutuhan perempuan masih sulit didapatkan,” tambahnya.

Kolaborasi untuk Memastikan Bantuan Tepat Sasaran

Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Merry Efriana menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.

“Kami, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sangat mengapresiasi dukungan Yayasan CARE Peduli melalui 200 CARE Package untuk masyarakat terdampak gempa di Nagekeo. Bantuan ini sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penyintas, khususnya mereka yang masih mengungsi dan belum dapat kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.

Setara8erdaya: Suarakan Pentingnya Penguatan Akses dan Pemberdayaan Bagi Perempuan

Cerita

Kesetaraan gender di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, tetapi berbagai ketimpangan masih menjadi tantangan nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia masih berada pada angka 0,447, yang berarti perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja.

Di bidang ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai sekitar 56 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 84 persen. Sementara itu, Global Gender Gap Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 97 dari 148 negara, menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam memperluas akses perempuan terhadap kepemimpinan, kesempatan ekonomi, dan pengambilan keputusan.

Kesadaran itulah yang menjadi dasar berbagai program yang dijalankan Yayasan CARE Peduli (YCP). Memasuki tahun ke-8 sebagai lembaga nasional, kolaborasi untuk program pemberdayaan dan penguatan komunitas termasuk perempuan, remaja dan anak, dijalankan di berbagi daerah di Indonesia. Berlandaskan pendekatan holistik, kerja kolaborasi yang dijalankan mendorong masyarakat termasuk perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, memperoleh akses ekonomi, dan ruang aman bebas kekerasan.

Upaya mempersempit kesenjangan gender dilakukan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap komunitas. Di wilayah pesisir, perempuan diperkuat melalui pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP), pelatihan kewirausahaan, hingga pelibatan dalam rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan kepemimpinan. Di sektor perkebunan teh dan kopi, pelatihan kepemimpinan, kesetaraan gender, komunikasi inklusif, serta pengembangan usaha diberikan agar perempuan memiliki akses dan kesempatan yang lebih setara dalam rantai nilai komoditas.

Di kawasan industri, kolaborasi dengan berbagai perusahaan dilakukan untuk mendorong tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan inklusif melalui Gender Equity Network (GEN). Pendekatan ini diperkuat dengan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan satuan tugas pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sehingga pekerja memiliki ruang yang lebih aman untuk bekerja dan berkembang.

Penguatan peran perempuan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting melalui peningkatan kapasitas kader Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), edukasi gizi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan ruang untuk berpartisipasi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga keluarga, komunitas, dan pembangunan secara lebih luas.

Meski berbagai inisiatif telah menunjukkan hasil positif, tantangan menuju kesetaraan gender masih sangat besar. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk memimpin masih dihadapi banyak perempuan di Indonesia. Karena itu, mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat agar tidak ada perempuan yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, seperti strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta percepatan penurunan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Berbagai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.

Namun, keberhasilan mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, hingga masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkembang.

Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri, manfaatnya tidak berhenti pada individu. Keluarga menjadi lebih sejahtera, komunitas menjadi lebih tangguh, dan pembangunan menjadi lebih inklusif. Karena itu, memperjuangkan hak-hak perempuan bukan hanya tentang memenuhi hak satu kelompok, tetapi tentang membangun Indonesia yang lebih adil bagi semua.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Dunia Kerja Responsif Gender: Investasi bagi Pertumbuhan Ekonomi

Berita

Indonesia menargetkan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 melalui visi Indonesia Emas. Berbagai strategi telah disiapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur, transformasi industri, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, ada satu modal pembangunan yang kerap luput dari perhatian, yaitu memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk bekerja, berkembang, dan memimpin.

Kesetaraan gender di tempat kerja selama ini masih kerap dipandang sebagai isu perlindungan hak perempuan semata. Padahal, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pekerjaan, pelatihan, kepemimpinan, dan perlindungan di tempat kerja, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas perusahaan, memperkuat daya saing industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Diskusi Penguatan Praktik Responsif Gender untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Ali Wardhana, Kemenko Bidang Perekonomian yang berlangsung pada Kamis (16/7).

Dalam sambutannya, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Dida Gardera, ST., M.Sc, mengatakan, saat ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen sampai 5,6 persen sepanjang tahun 2026 dan akselerasi hingga delapan persen pada 2029 melalui investasi, ketahanan pangan, dan hilirisasi. Menurutnya, penerapan bisnis responsif gender merupakan hal yang perlu mendapat perhatian karena terkait dengan produktivitas yang berkelanjutan.

“Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di industri juga selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menuju Visi Indonesia Emas 2045, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Termasuk juga meliputi, kesetaraan peluang karier dan penghapusan kesenjangan upah, pemenuhan hak perempuan (cuti melahirkan dan fasilitas laktasi), standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang responsif gender, serta lingkungan kerja yang aman dari kekerasan dan pelecehan,” katanya.

“Kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia, 49 persen adalah perempuan. Jadi tentu saja kita tidak bisa mengesampingkan peran serta perempuan dalam pembangunan,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum, dalam materi pemaparannnya.

Saat ini, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berkisar pada 56 persen, jauh di bawah TPAK laki-laki yang mencapai 84 persen.

Pemerintah menargetkan TPAK perempuan meningkat hingga 70 persen pada 2045. Terkait itu, diperlukan kolaborasi multipihak antara pemerintah dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan bekerja dan berkembang.

 Menurut Amurwani, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendorong kesetaraan gender, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), hingga kebijakan Pengarusutamaan Gender yang telah diterapkan sejak tahun 2000. Namun, berbagai indikator menunjukkan, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih cukup lebar.

 “Salah satu tantangan terbesar terlihat pada partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Meskipun akses pendidikan perempuan terus meningkat, kesempatan untuk memasuki pasar kerja, memperoleh posisi strategis, hingga menerima upah yang setara masih belum sepenuhnya terwujud,” ujar Amurwani.

Amurwani menjelaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kapasitas perempuan, melainkan masih kuatnya norma sosial yang membentuk pembakuan peran berdasarkan gender.

“Science, Technology, Engineering, dan Mathematics masih dipandang sebagai sektor yang maskulin. Pandangan-pandangan seperti ini membuat perempuan sering kali menarik diri, bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa sektor tersebut bukan untuk mereka,” jelas Amurwani.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Eripson M. H. Sinaga, S.ST., M.M. menjelaskan, perempuan merupakan tulang punggung di berbagai sektor industri padat karya.

Sebagai contoh, industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki Indonesia menyerap sekitar 5,02 juta tenaga kerja yang didominasi perempuan, sementara di industri hasil tembakau sekitar 97 persen pekerjanya adalah perempuan.

“Keberlangsungan sektor industri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi pekerja perempuan. Ketika perempuan menghadapi diskriminasi, kehilangan pekerjaan, atau tidak memperoleh kesempatan berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga memengaruhi produktivitas industri nasional,” jelasnya.

Menurut Eripson, praktik bisnis yang responsif gender kini menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Bagi perusahaan yang ingin bersaing di pasar global, menciptakan tempat kerja yang inklusif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

“Praktik tersebut bukan sekadar memenuhi standar internasional, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing industri Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Eripson.

Ketua Tim Kerja Bidang Pembinaan Kesetaraan Syarat Kerja, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Tenaga Kerja, Fritz Simon Saortua, S.E., M.M. mengatakan, perusahaan juga perlu memastikan adanya perlindungan terhadap pekerja perempuan, mulai dari perlindungan selama kehamilan, kebijakan yang ramah keluarga, kesempatan promosi yang adil, hingga lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah juga telah merumuskan regulasi untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi pekerja perempuan.

“Ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan perlindungan di tempat kerja, perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang lebih produktif, industri menjadi lebih kompetitif, dan Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal,” ujar Fritz.

Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) Yoseph Billie Dosiwoda turut menyatakan sepakat jika pekerja perempuan harus mendapatkan dukungan dari perusahaan, salah satunya dengan penyediaan fasilitas penitipan anak (daydare) di lingkungan kerja. Meski begitu, menurutnya ada aspek penting harus diperhatikan agar kesehatan dan kenyamanan anak di sana terjamin.

“Kami sepakat dengan penyediaan fasilitas daycare di area kerja, karena itu bisa meringankan para pekerja yang memiliki anak kecil, terlebih lagi bagi pekerja perempuan, tetapi ada hal yang harus diperhatikan dan ditinjau lebih dalam lagi, seperti area kerja di lingkungan pabrik karena terdapat risiko bahan kimia yang bisa menjadi ancaman bagi anak-anak,” ujar Yoseph.

Asosiasi pengusaha memiliki peran penting dalam menjembatani pemerintah dan pelaku usaha dengan menyampaikan aspirasi bisnis kepada pembuat kebijakan dan memberikan sosialisasi regulasi negara kepada para anggotanya.

Perwakilan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Irwan S. Widjaja mengatakan pihaknya selama ini mengimbau kepada anggota-anggotanya untuk menerapkan aturan yang sudah ditetapkan regulator, termasuk yang terkait dengan praktik-praktik bisnis responsif gender.

“Sebagai asosiasi, kami menyampaikan kepada anggota untuk menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan anggota dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sini peran GAPMMI lebih sebagai penjembatan dan pengingat,” pungkas Iwan.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Mencegah Stunting Dimulai dari Mencegah Pernikahan Usia Anak

Cerita

Stunting masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu akar persoalan tersebut dimulai jauh sebelum seorang perempuan mengandung, yakni ketika anak perempuan menikah pada usia yang terlalu muda.

Menurut data UNICEF, sekitar 16 persen perempuan Indonesia berusia 20 sampai 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Kemudian, sekitar 23 persen balita di Indonesia masih mengalami stunting, menunjukkan, terdapat anak yang belum tumbuh sesuai usianya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, kehamilan remaja merupakan salah satu faktor risiko stunting. Kehamilan pada usia di bawah 20 tahun meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), sementara BBLR merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting.

Project Manager CARE Indonesia, Awalia Murtiana menjelaskan, pencegahan stunting perlu dimulai jauh sebelum seorang perempuan menjadi ibu. Pendekatan ini dilakukan karena keputusan menikah pada usia dini tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh norma sosial, kondisi ekonomi keluarga, dan lingkungan tempat anak tumbuh.

“Ketika anak perempuan memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan, memahami kesehatan reproduksi, dan menentukan masa depannya sendiri, mereka akan lebih siap memasuki pernikahan dan kehamilan. Hal itu bukan hanya melindungi hak anak perempuan, tetapi juga menjadi investasi bagi lahirnya generasi yang lebih sehat,” ujarnya.

Awalia turut mengatakan, penurunan prevalensi stunting membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemenuhan gizi tetap menjadi hal penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak anak, pendidikan, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan usia anak.

“Pada program percepatan penurunan prevalensi stunting yang dilakukan oleh CARE Indonesia turut melibatkan remaja. Mereka diajak untuk belajar tentang kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Sekitar 236 remaja di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat sejauh ini aktif terlibat dengan mengikuti Kelas Remaja,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Awalia, keterlibatan remaja tidak hanya menjadi penerima informasi. Tetapi juga menyampaikan informasi ke sesama remaja seusianya di berbagai forum.

“Di sini remaja juga berperan untuk menyampaikan materi tentang kesehatan, kesetaraan gender, dan kepemimpinan kepada teman-temannya. Jadi menggunakan pendekatan peer-to-peer agar mereka tidak merasa digurui, tetapi diajak berdiskusi dan belajar sesama teman sebayanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Awalia menjelaskan, kehamilan pada usia remaja memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi karena tubuh ibu belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya anemia, bayi lahir dengan berat badan rendah, hingga gangguan pertumbuhan yang dapat berujung pada stunting.

“Pencegahan stunting tidak hanya dilakukan melalui intervensi gizi, tetapi juga dengan mencegah perkawinan usia anak dan memastikan remaja memiliki akses terhadap pendidikan serta kesehatan reproduksi. Melalui berbagai pelatihan dan diskusi di tingkat masyarakat, CARE Indonesia juga mendorong perubahan cara pandang terhadap anak perempuan. Mereka tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus segera menikah, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk belajar, berkembang, dan mengambil keputusan mengenai masa depannya,” pungkasnya.

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Tempat Kerja Responsif Gender, Perusahaan Lebih Berdaya Saing

Galeri

Praktik bisnis yang responsif gender menjadi salah satu faktor untuk membangun perusahaan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di pasar global. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap penerapan standar Environment, Social, and Governance (ESG), perusahaan perlu memastikan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan setara. Karena itu, pemberdayaan perempuan tidak lagi dipandang sebagai biaya tambahan, melainkan investasi yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat retensi talenta, dan menciptakan nilai bisnis jangka panjang.

Sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya tempat kerja yang responsif gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan webinar “Memperkuat Praktik Bisnis yang Responsif Gender untuk Daya Saing Berkelanjutan” bersama CARE Indonesia dan Tirto.id (7/7). Dalam kegiatan ini, WISe (Workplace Inclusion and Safe Spaces) Index diperkenalkan sebagai inisiatif yang mendorong perusahaan untuk memperkuat praktik bisnis yang responsif gender melalui asesmen, rekomendasi perbaikan, dan pengakuan atas komitmen dalam membangun tempat kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi Lintas Sektor Dukung Ketahanan Kawasan Pesisir di Kab. Sumbawa Barat

Galeri

Upaya mewujudkan keadilan lingkungan hidup, khususnya pada ekosistem pesisir menjadi salah satu fokus yang dijalankan CARE Indonesia. Melalui kegiatan expose COAST-CARE (Co-management for Advancing Sustainable Tatar–Sepang Coastal Area Resilience and Empowerment) dibentuk forum co-management antara CARE Indonesia, Pemerintah Kab. Sumbawa Barat, pemerintah desa, mitra, dan kelompok masyarakat (2/7).

Pembentukan forum co-management dalam Program TFCCA (Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act) di Kab. Sumbawa Barat merupakan program kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat yang didukung oleh Konservasi Indonesia (KI) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam upaya konservasi ekosistem terumbu karang guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, CARE Indonesia bersama para mitra akan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendukung konservasi penyu, konservasi terumbu karang, serta pengembangan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.