Donasi
Search
Close this search box.
Donasi

CARE Indonesia Tegaskan Komitmen Pencegahan KBG-KS di Internal dan Mitra

Galeri

Komitmen CARE Indonesia dalam mendukung pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual (KBG-KS), baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas tim CARE Indonesia untuk mengidentifikasi penyebab, bentuk, dan dampak KBG-KS, serta memahami mekanisme dan alur penanganan kasus yang tepat.

23 staf CARE Indonesia secara daring dan luring hadir mendalami pemahaman tentang pencegahan KBG-KS serta mekanisme pengaduan keluhan di tempat kerja melalui pemaparan materi, diskusi, dan simulasi.

Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas, seluruh peserta menerima GBV Kit yang berisi buku panduan penanganan kasus KBG-KS di tempat kerja, buku saku pendamping korban KBG-KS, dan flyer edukasi. Sebanyak 65 GBV Kit juga disalurkan kepada mitra di Kab. Demak, Kab. Sukabumi, dan Kab. Purwakarta guna memperkuat implementasi pencegahan dan respons terhadap KBG-KS di tempat kerja maupun di masyarakat.

Catatan Perjalanan: Mendengar Suara Perempuan dalam Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang

Cerita

Banjir yang sempat merendam hampir 90 persen wilayah Kabupaten Aceh Tamiang kini telah berangsur surut. Jalan-jalan desa kembali dapat dilalui, rumah-rumah mulai dibersihkan, dan aktivitas masyarakat perlahan berjalan seperti biasa. Namun, di balik tanda-tanda pemulihan tersebut, masih ada cerita yang belum banyak terdengar, terutama dari perempuan yang harus menjalani masa sulit sambil tetap memastikan kehidupan keluarganya terus berjalan.

Perempuan tidak hanya menghadapi kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan akibat banjir. Mereka juga tetap memikul tanggung jawab mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, hingga mencari cara agar ekonomi keluarga dapat kembali pulih. Pemahaman menyeluruh terkait tantangan dan kondisi keluarga penyintas, termasuk perempuan dan anak, di area kebencanaan menjadi standar kerja CARE Indonesia dalam melakukan respon kondisi kedaruratan, yang dilakukan melalui Rapid Gender Roles and Gender-Based Violence (GBV) Assessment yang dilakukan pada (8–10/6) di Desa Tanjung Mancang dan Desa Pantai Tinjau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Proses penilaian tersebut menjadi kelanjutan dari Rapid Gender Analysis (RGA) yang dilakukan pada fase tanggap darurat. Kali ini, tim CARE Indonesia melihat lebih jauh bagaimana banjir memengaruhi perempuan dan kelompok rentan, mengidentifikasi risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sekaligus memetakan kebutuhan yang perlu diprioritaskan selama proses pemulihan.

Project Manager & Portfolio Support CARE Indonesia, Yohana Tantria, menjelaskan, selama proses asesmen, tim berdiskusi dan melakukan wawancara secara terpisah dengan kelompok perempuan, laki-laki, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap kelompok memiliki ruang yang aman untuk menceritakan pengalaman mereka.

“Dari asesmen ini kami melihat bahwa dampak banjir tidak dirasakan sama oleh setiap orang. Perempuan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks karena selain kehilangan tempat tinggal atau sumber penghidupan, mereka tetap memikul tanggung jawab mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, sekaligus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi,” ujar Yohana.

Selain beban ganda yang harus ditanggung perempuan, asesmen juga menemukan berbagai kerentanan yang belum banyak terlihat pada masa tanggap darurat. Menurut Yohana, persoalan tersebut tidak selalu tampak dalam data maupun laporan awal bencana, tetapi baru muncul ketika masyarakat mulai menjalani proses pemulihan.

“Kondisi rumah yang rusak, dengan dinding berlubang akibat banjir, menciptakan risiko baru berupa pelanggaran privasi. Di ruang publik, perempuan dan anak perempuan juga menghadapi pelecehan verbal di jalan-jalan desa yang gelap dan rusak,” jelasnya.

Temuan tersebut memperlihatkan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur atau menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Menurut Yohana, proses pemulihan juga harus memastikan perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh akses terhadap layanan perlindungan yang memadai.

Bantuan yang responsif gender diterapkan CARE Indonesia dalam setiap respons kemanusiaan, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Tamiang. Tahapan implementasi yang holistik juga dilakukan yakni proses asesmen dan analisis kebutuhan dari perspektif gender, pelibatan perempuan dalam proses perencanaan, memastikan bantuan kebutuhan dasar dapat diakses secara aman oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, hingga dukungan penyediaan akses ruang aman, dukungan psikososial dan penguatan mekanisme perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual (KBG-KS) jika dimungkinkan.

“Bantuan yang responsif gender bukan berarti memberikan perlakuan berbeda kepada perempuan. Pendekatan ini membantu kami melihat kebutuhan yang mungkin tidak tampak di permukaan. Ketika perempuan dilibatkan sejak awal, bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pemulihan,” kata Yohana.

Salamah, perempuan asal Desa Tanjung Mancang yang menjadi penyintas banjir mengaku selama ini masih banyak warga yang belum memahami jika sejumlah kejadian yang dialami perempuan setelah bencana merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.

“Ada di sini kekerasan terhadap perempuan, hanya masyarakat saja tidak tahu bahwa itu kekerasan. Kami tidak tahu karena tidak ada yang menjelaskan kepada kami. Sekarang kami jadi agak mengerti kalau tindak kekerasan itu ada berbagai bentuknya,” ujarnya.

Menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung Mancang saat melakukan disuksi dengan Yohana mengatakan, meningkatnya pemahaman masyarakat menjadi langkah awal agar perempuan merasa lebih aman ketika mengalami maupun menyaksikan tindakan yang tergolong KBG-KS. Ia berharap informasi mengenai kekerasan berbasis gender dapat semakin mudah diakses, disertai mekanisme pelaporan yang jelas bagi para korban.

“Kami berharap lebih banyak edukasi yang lengkap tentang kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kami juga berharap ada tempat untuk melapor dan memprosesnya kalau terjadi kasus seperti itu, agar perempuan yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan,” pungkasnya.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Kesetaraan Gender Petani Kopi Perempuan

Cerita

Perempuan memiliki peran penting dalam industri kopi. Menurut data International Coffee Organization (ICO), perempuan berkontribusi hingga 70 persen tenaga kerja dalam produksi kopi global, mulai dari perawatan tanaman, panen, hingga pengolahan pascapanen. Namun, kontribusi tersebut sering kali belum diikuti dengan akses yang setara terhadap pelatihan, kepemimpinan, maupun pengambilan keputusan dalam usaha kopi.

International Trade Centre (ITC) dalam laporan Women in Coffee: The Case of Indonesia mencatat, keterlibatan perempuan di sektor kopi Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pelatihan, kepemimpinan kelompok, jaringan usaha, dan pengambilan keputusan. Padahal, perempuan juga memiliki pengetahuan, pengalaman, dan potensi yang besar untuk mengembangkan usaha maupun mengambil peran yang lebih luas dalam komunitas kopi.

Eri Nuryanti, petani kopi dari Desa Kemiri, Kabupaten Temanggung, menjadi salah satu perempuan yang sehari-hari terlibat langsung dalam pengelolaan kebun kopi milik keluarganya. Selain mengurus rumah tangga, ia juga terlibat dalam kegiatan pra-panen tanaman kopi robusta di kebun. 

“Di kebun kopi saya biasanya melakukan perawatan tanaman seperti pemupukan, penyiangan, pemangkasan ranting yang sudah tidak produktif, sampai ikut memanen saat musim panen tiba,” ujarnya.

Aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari kesehariannya selama bertahun-tahun. Kebun kopi yang dikelola keluarganya berada di beberapa lokasi berbeda di sekitar desa. Baginya, merawat tanaman kopi bukan hanya membantu perekonomian keluarga, tetapi juga menjadi pekerjaan yang sudah melekat dalam kehidupannya.

Selain mengelola kebun kopi, Eri juga aktif dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Makmur Lestari. Di kelompok tersebut, ia dipercaya menjadi bagian pemasaran untuk usaha ternak lele yang sedang dikembangkan bersama anggota lainnya. Menurutnya, keberadaan kelompok usaha memberikan banyak manfaat karena menjadi ruang belajar sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.

“Dengan adanya kelompok usaha, kami bisa belajar bersama, saling berbagi pengalaman, dan memperkuat ekonomi melalui penggabungan modal serta pembagian hasil usaha,” katanya.

Menurut Eri, keberadaan kelompok usaha memberi ruang bagi perempuan untuk belajar dan saling mendukung. Melalui kelompok, anggota dapat mengakses modal, berdiskusi mengenai usaha, serta berbagi pengalaman dalam mengelola ekonomi keluarga.

“Dengan adanya kelompok usaha, kami bisa memperkuat kemandirian ekonomi melalui penggabungan modal dan pembagian hasil usaha,” jelasnya.

Eri juga mengikuti berbagai pelatihan yang difasilitasi CARE Indonesia bersama mitra. Selain membahas pengembangan usaha, pelatihan tersebut mencakup kepemimpinan, penjelasan terkait gender dan kesetaraan gender, serta pencegahan kekerasan berbasis gender.

“Saya mendapatkan nilai tambah. Selain meningkatkan keterampilan, saya juga mendapat pengalaman baru dan menjadi lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha yang saya jalankan,” ujarnya.

Sustainable Agriculture Portfolio Manager CARE Indonesia, Agus Tri Wahyuono menjelaskan, penguatan kapasitas yang didapatkan oleh Eri merupakan salah satu upaya dalam membangun sektor kopi yang lebih inklusif, aman, dan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi dan berkembang. Program yang berjalan di Kabupaten Temanggung, Garut, dan Jember ini akan berupaya untuk meningkatkan pemahaman komunitas di perkebunan kopi tentang kesetaraan gender, kepemimpinan, komunikasi inklusif, hingga pencegahan dan penanganan awal kekerasan berbasis gender.

“Di sini tidak hanya perempuan yang dilibatkan tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kesetaraan gender. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pembagian peran yang lebih adil dalam rumah tangga maupun pengelolaan usaha kopi,” imbuhnya.

Agus menyebutkan, industri kopi tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil panen, tetapi juga oleh kemampuan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi gender. Menurutnya, ketika perempuan memiliki akses terhadap pengetahuan, kepemimpinan, dan peluang ekonomi, mereka tidak hanya memperkuat kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi penggerak penting bagi kemajuan komunitas dan keberlanjutan sektor kopi di masa depan.

“Kami berharap perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas produksi kopi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, memimpin, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok maupun komunitas,” pungkas Agus.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Membuka Peluang Ekonomi bagi Pekerja Perempuan di Komunitas Perkebunan Teh

Cerita

Pemetik teh perempuan, selain bekerja di perkebunan juga memikul tanggung jawab mengurus keluarga dan rumah tangga. Beban ganda membuat sebagian dari mereka memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi tambahan maupun ruang untuk mengembangkan kapasitas diri.

Community Development Forum (CDF) atau Forum Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sebagai wadah kolaborasi dan penguatan akses multipihak termasuk pekerja pemetik teh perempuan di tiga desa pada tiga area perkebunan teh Kabupaten Bandung, yang merupakan kerja bersama CARE Indonesia dan para mitra.

Sustainable Agriculture Portfolio Manager CARE Indonesia, Agus Tri Wahyuono menjelaskan, ketiga forum ini melibatkan perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, termasuk perempuan dan pekerja perempuan untuk bersama-sama membangun lingkungan kerja dan komunitas yang berdaya dan inklusif. Lanjut Agus, salah satu aspek yang dikembangkan melalui CDF adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk kelompok perempuan, dengan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Anggota KUBe dari anggota masyarakat dan pekerja perempuan dilatih dan didukung untuk mengembangkan usaha skala mikro secara kolektif berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya setempat.

Koordinator KUBe Lemon, Mustari Siti menjelaskan, saat ini kelompoknya sedang mengembangkan usaha berupa pengolahan lemon kering.  Keputusan ini diambil karena di Desa Margaluyu memiliki sumber daya lemon yang melimpah. Dengan adanya usaha ini, ia bersama anggota kelompoknya bisa mendapatkan pemasukan tambahan bagi keluarga.

“Setelah bergabung dengan KUBE, saya memiliki tambahan penghasilan yang bisa digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga dan menabung. Ini bukan hanya jadi sumber pendapatan tambahan dari hasil penjualan produk, tapi juga jadi tempat kami belajar supaya paham proses produksi, pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan kelompok hingga pemasaran produk,” ujarnya.

Mustari juga menjelaskan, kelompoknya kini juga mengembangkan usaha lain seperti kopi, jamur, serta produk berbahan sayur dan buah. Melalui usaha tersebut, para anggota kelompok yang mayoritas adalah perempuan ini bisa menambah penghasilan untuk keluarga dan mempelajari keterampilan baru yang dapat mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Penguatan ekonomi untuk masyarakat termasuk perempuan juga terjadi di perkebunan Malabar. Anggota CDF mengembangkan KUBe Warung Teh yang menyediakan berbagai menu makanan lokal dan minuman teh dari hasil perkebunan setempat, sekaligus menjadi tempat penitipan penjualan produk dari usaha masyarakat setempat lainnya seperti keripik. Pengunjung Warung Teh ditargetkan tidak hanya pada warga lokal tapi juga wisatawan yang datang ke kawasan perkebunan.

Menurut Hani, Ketua KUBE Warung Teh, usaha yang dikelola bersama tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar menjalankan bisnis secara kolektif. Ia bersama kelompoknya memanfaatkan potensi perkebunan teh pangalengan sebagai kawasan wisata dan melihat potensi usaha jika membuka tempat makan yang bisa jadi area istirahat sejenak menikmati keindahan hamparan kebun teh.

“Awalnya kami belajar dari nol didampingi CARE. Mulai dari mengelola keuangan warung, mengelola manajemen warung, belajar melayani pembeli, mencatat pemasukan dan pengeluaran, sampai mengembangkan menu yang dijual. Kami juga harus jeli melihat peluang yang ada,” katanya.

Hani menjelaskan bahwa selain memberikan tambahan penghasilan, keberadaan KUBe Warung Teh juga memperkuat hubungan antar anggota. Melalui pertemuan dan kegiatan bersama, kata Hani, para perempuan memiliki ruang untuk saling bertukar pengalaman dan mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi.

“Kami senang usaha ini bisa berkembang dengan baik. Hingga bulan Mei 2026, omzet KUBe Warung Teh mendapatkan sekitar 75 juta Rupiah. Ini bisa terjadi karena hasil kerja keras kelompok dan harapannya ke depan bisa terus berkembang,” imbuhnya.

Tidak hanya di Perkebunan Malabar dan Pasir Malang, Agus menambahkan, di kawasan perkebunan Nagara Kanaan KUBe yang didampingi CARE bersama mitra mengelola usaha skala rumah tangga berupa toko yang menjual kebutuhan masyarakat seperti gas elpiji dan pupuk. Menurutnya, usaha tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan warga di sekitar komunitas perkebunan.

“Meski memiliki jenis usaha yang berbeda, seluruh KUBe yang dibentuk melalui CDF memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi perempuan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mereka di komunitas,” jelas Agus.

Ia juga menambahkan, melalui data yang ada, para pekerja mengaku tak hanya mendapat manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi lebih percaya diri setelah terlibat dalam berbagai kegiatan kelompok. Dikatakan Agus, aggotq CDF dan KUBe termasuk pekerja perempuan, mulai terbiasa menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mengambil peran dalam pengelolaan usaha termasuk saat menyampaikan masukan pada atasan mereka di perkebunan.

“Melalui KUBe, perempuan di komunitas perkebunan teh tidak hanya membangun usaha, tetapi juga membangun kepercayaan diri, pengetahuan, dan jaringan dukungan yang dapat menjadi modal penting bagi keberlanjutan komunitas mereka di masa depan,” pungkasnya.

Penguatan masyarakat termasuk perempuan melalui kolaborasi multipihak yang terbentuk di CDF menunjukkan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan kesempatan untuk mengelola usaha bersama, mereka juga memperoleh ruang untuk mengembangkan kapasitas diri dan memperkuat perannya di komunitas.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Mewujudkan Ruang Aman Digital Di Tempat Kerja dan Hak Pekerja Perempuan

Cerita

Ruang digital telah menjadi bagian dari dunia kerja. Jika dahulu interaksi kerja hanya terjadi di kantor, kini komunikasi berlangsung melalui berbagai media digital seperti ruang obrolan daring, suart elektronik, hingga aplikasi konferensi daring. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi, muncul tantangan baru dalam memastikan ruang aman bagi pekerja karena terjadinya kekerasan dan pelecehan di ruang-ruang digital di lingkungan tempat kerja. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2025, tercatat 125 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di tempat kerja, dengan mayoritas korban adalah perempuan.

Menurut konsep yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), ruang aman adalah ruang yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut terhadap kekerasan, diskriminasi, atau ancaman. Kemen PPPA menegaskan, ruang digital yang tidak aman dapat membuat perempuan menjauh dari ruang publik, kehilangan kesempatan ekonomi, serta mengurangi partisipasi mereka dalam pembangunan.

Dalam konteks dunia kerja, ruang aman digital berarti lingkungan komunikasi berbasis teknologi yang bebas dari pelecehan, intimidasi, perundungan, diskriminasi, maupun kekerasan berbasis gender. International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi No. 190 menegaskan, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dapat terjadi melalui komunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, grup obrolan digital di kantor, layanan pesan instan, maupun ruang rapat virtual merupakan bagian dari tempat kerja yang harus memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja.

Kebutuhan akan ruang aman digital menjadi semakin penting mengingat tingginya kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi secara daring. Survei yang dilakukan ILO bersama Never Okay Project pada 2022 menunjukkan, 39,6 persen responden pernah mengalami pelecehan atau kekerasan secara online di tempat kerja. Fenomena ini dari hasil survei dikatakan berdampak pada menurunnya produktivitas, motivasi kerja, hingga mendorong pekerja untuk mengundurkan diri.

Menurut ILO, pencegahan kekerasan di dunia kerja harus dilakukan melalui strategi yang komprehensif, termasuk kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, dan edukasi kepada seluruh pekerja.

Project Manager & Portfolio Suport CARE Indonesia, Yohana Tantria menyebutkan, mewujudkan ruang aman digital bagi perempuan di tempat kerja membutuhkan perubahan budaya kerja yang lebih inklusif. Perusahaan perlu membangun kesadaran, komentar bernuansa seksual, penyebaran foto tanpa izin, lelucon yang merendahkan gender, maupun pesan pribadi yang tidak diinginkan bukanlah bentuk candaan, melainkan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan.

“Perempuan berhak bekerja tanpa rasa takut, termasuk di ruang digital. Ketika komentar yang merendahkan, pelecehan, atau perilaku tidak pantas dibiarkan terjadi, maka yang terdampak bukan hanya rasa aman pekerja, tetapi juga kepercayaan diri, partisipasi, dan kesempatan mereka untuk berkembang di tempat kerja,” ujar Yohana.

Di sisi lain, menurut Yohana, pekerja perempuan juga perlu memiliki pemahaman mengenai hak-haknya di ruang digital. Mereka perlu mengetahui, setiap bentuk pelecehan yang terjadi dalam komunikasi terkait pekerjaan dapat dilaporkan dan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Literasi digital menjadi penting agar perempuan mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan digital, mendokumentasikan bukti, serta mencari dukungan ketika mengalami atau menyaksikan tindakan yang tidak pantas. Ruang aman digital tidak hanya tercipta ketika korban berani berbicara, tetapi juga ketika lingkungan kerja memberikan dukungan dan perlindungan yang memadai.

“Korban sering kali memilih diam karena takut tidak dipercaya atau khawatir akan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab menciptakan ruang aman digital tidak boleh dibebankan kepada korban semata. Perusahaan dan rekan kerja juga harus memastikan adanya dukungan, perlindungan, dan mekanisme yang membuat pekerja merasa aman untuk berbicara,” imbuh Yohana lagi.

Peran laki-laki juga sangat penting dalam mewujudkan ruang aman digital. Pencegahan kekerasan berbasis gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama. Laki-laki dapat berperan sebagai sekutu dengan tidak membiarkan candaan yang merendahkan perempuan, tidak ikut menyebarkan konten yang melecehkan, serta berani menegur atau melaporkan perilaku yang tidak pantas. ILO menekankan, penciptaan tempat kerja yang bebas dari kekerasan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk pekerja laki-laki dan manajemen perusahaan.

Pada tingkat perusahaan, langkah yang dapat dilakukan antara lain menyusun kebijakan anti-kekerasan yang secara eksplisit mencakup ruang digital, membentuk mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, memberikan pelatihan mengenai kesetaraan gender dan etika komunikasi digital, serta memastikan adanya tindak lanjut yang adil terhadap setiap laporan. Pendekatan ini sejalan dengan Konvensi ILO No. 190 yang menegaskan hak setiap orang untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Upaya menciptakan ruang aman bagi pekerja perempuan juga didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Melalui Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023, RP3 berfungsi sebagai layanan awal bagi pekerja perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan, pendampingan, dan rujukan. Kehadiran RP3 menjadi salah satu bentuk komitmen untuk memastikan pekerja perempuan mendapatkan perlindungan dan akses terhadap penanganan kasus yang aman, termasuk ketika kekerasan terjadi melalui ruang digital.

Riska Wahyuni, CSR Manager PT Hindoli, mengatakan keberadaan RP3 membantu perusahaan membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan.

“RP3 menjadi ruang yang membuat pekerja perempuan merasa lebih aman untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan kasus yang mereka alami. Dengan adanya mekanisme yang jelas, pekerja menjadi lebih yakin bahwa setiap laporan akan ditangani secara serius dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Pada akhirnya, ruang aman digital bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan bagian dari upaya menciptakan tempat kerja yang setara dan menghormati martabat setiap pekerja. “Ketika perempuan merasa aman untuk berkomunikasi, berpendapat, dan berpartisipasi di ruang digital, mereka akan lebih leluasa berkembang, berkontribusi, dan mengambil peran dalam dunia kerja. Karena itu, membangun ruang aman digital bukan hanya melindungi pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi yang sehat, produktif, dan inklusif,” pungkas Yohana.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Laporan Tahunan Yayasan CARE Peduli – 2025

Publikasi

Kolaborasi Mendorong Resiliensi Masyarakat & Pemberdayaan Perempuan di komunitas sekitar perkebunan teh di Kab. Bandung

Galeri

Upaya memperkuat partisipasi masyarakat, terutama perempuan dalam pengambilan keputusan di komunitas perkebunan teh di Kabupaten Bandung mendapat apresiasi dari mitra perusahaan dan pemerintah daerah Kab. Bandung dalam diskusi publik di Kantor PTPN 1 Regional 2, Kota Bandung (25/05).

Kegiatan dihadiri oleh 67 tamu undangan yang hadir secara daring dan luring dari mitra perusahaan, pemerintah, dan anggota CDF dari pemetik teh perempuan dan masyarakat untuk mendengarkan kisah inspiratif dari pemetik teh perempuan.

Melalui inisiatif pembentukan Community Development Forum (CDF) di Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, Kab. Bandung, 91,7% anggota komunitas terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Kelompok Usaha Bersama (KUBe) juga turut dikembangkan oleh CDF dan menambah ekonomi keluarga bagi anggotanya.

Siaran Pers: Kolaborasi Multi Pihak di Community Development Forum (CDF) Berhasil Perkuat Suara Perempuan dan Ketangguhan Komunitas Perkebunan Teh di Kabupaten Bandung

Berita

Community Development Forum (CDF) berhasil memperkuat partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam pengambilan keputusan di komunitas perkebunan teh di Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, di Kabupaten Bandung. CDF berhasil menjadi wadah yang melibatkan secara aktif pemerintah desa, manajemen perusahaan teh, pekerja termasuk pekerja perempuan dan masyarakat, menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan berupaya meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar perkebunan teh, seperti yang mengemuka dalam Diskusi Publik dengan tema Kolaborasi Multi Pihak dalam Rangka Mewujudkan Perkebunan Teh yang Inklusif, Produktif, dan Berkelanjutan di Kantor PTPN 1 Regional 2, Kota Bandung (25/5).

CEO CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang menjelaskan dalam sambutannya, CDF yang dimulai sejak tahun 2023 ini hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pekerja, komunitas, manajemen perkebunan, pemerintah desa, hingga kelompok perlindungan masyarakat.  Menurutnya, CDF turut memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak di desa melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPPANA), forum dialog, serta jalur pengaduan yang lebih mudah diakses. Selain itu, melalui CDF menurut Abdul, kapasitas masyarakat termasuk kelompok perempuan dijalankan mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kesetaraan gender, pengurangan risiko bencana, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Abdul menambahkan, perubahan paling penting dari program ini adalah tumbuhnya ruang aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Baik dalam lingkup pekerjaan bagi pekerja pemetik teh dan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan perempuan kini mulai aktif berpendapat, memimpin forum, hingga mendorong solusi bagi komunitasnya sendiri.

“Program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas, sebanyak  1.812 orang terlibat langsung dalam CDF di tiga wilayah perkebunan yang juga ada di tiga desa. Sebanyak 91,7% anggota komunitas merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, perempuan kini memegang 145 posisi dalam struktur CDF, termasuk 34 posisi kepemimpinan,” jelasnya.

Abdul turut menjelaskan, tiga CDF yang terbentuk juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif komunitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Melaui pengembangan tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Perkebunan Malabar, Perkebunan Pasir Malang dan Perkebunan Nagara Kanaan dengan jenis usaha bervariasi, seperti usaha Warung Teh, penjualan gas elpiji, penjualan pupuk, lemon kering, kopi, jamur, serta pengolahan sayur dan buah. Pengembangan usaha ini ada karena melihat potensi sumber daya yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui berbagai usaha yang dikelola, tiga CDF tersebut berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp75,618,000 per tahun hingga November 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bandung, H. Marlan menyampaikan, pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses membangun kapasitas dan memberikan akses yang setara kepada perempuan terhadap berbagai sumber daya yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

“Dengan ini saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan CARE Peduli beserta mitra program yang telah menginisiasi program pemberdayaan kelompok perempuan pemetik teh di Kabupaten Bandung. Program ini memberi ruang untuk pembelajaran dan berbagi praktik baik implementasi Community Development Forum (CDF) di wilayah perkebunan teh di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Ketua Srikandi PTPN 1 Regional 2, Mira Sumirah mengatakan, pendekatan dialogis melalui CDF membantu membangun komunikasi yang lebih antar pekerja dan atasan serta perusahaan kepada komunitas perkebunan. Sehingga membuat lingkungan perkebunan bisa menjadi ruang aman bagi para pekerja.

“CDF menjadi ruang yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membicarakan kebutuhan dan tantangan di komunitas. Kami melihat adanya perubahan sikap dari para pemetik yang menjadi lebih lugas dalam menyampaikan aspirasi kepada atasannya. Demikian juga dengan masyarakat yang tinggal di perkebunan bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, sekaligus tumbuhnya budaya dialog yang lebih terbuka dan partisipatif,” katanya.

Mira juga menyampaikan, melalui CDF, perusahaan semakin memahami kebutuhan para pekerja untuk mendukung produktivitas sekaligus menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan toilet portable di area perkebunan, sehingga pekerja perempuan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja.

Senada dengan itu, Compliance Manager PT. Kabepe Chakra, Muhammad Ridwan, menilai, penguatan partisipasi masyarakat dan perempuan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola sosial yang berkelanjutan di lingkungan perkebunan. “Program ini tidak hanya membentuk forum, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antar pihak,” ujarnya.

Ridwan menambahkan bahwa keberadaan CDF membuka ruang dialog yang lebih baik antara perusahaan dan para pekerja. Melalui forum tersebut, perusahaan menjadi lebih memahami kebutuhan para pekerja di lapangan, termasuk pentingnya fasilitas pendukung yang layak dan mudah diakses. Berangkat dari hal tersebut, pihaknya kemudian berupaya memperkuat fasilitas Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di area perkebunan. Kini, para pemetik teh dapat mengakses fasilitas toilet di kebun dengan lebih mudah dan nyaman saat bekerja.

Nyai Sunarsih, Pemetik Teh yang juga menjadi Bendahara CDF Pasir Malang, mengaku kini dirinya lebih berani menyampaikan aspirasi kepada atasan. Keterlibatannya dalam diskusi komunitas membuatnya menjadi jembatan untuk diskusi antara rekan kerja sesama pemetik teh dengan atasan di kebun.

“Dulu kami sering merasa bingung bagaimana caranya menyampaikan keluhan atau masukan. Sekarang saya bisa lebih berani untuk berbicara ke atasan atau rekan kerja. CDF juga membuat kami bisa bicara dengan baik dan menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat dari masyarakat dan pekerja. Saya juga jadi lebih percaya diri untuk ikut menyampaikan pendapat dalam pertemuan,” tuturnya.

Nyai juga menambahkan, partisipasinya di CDF memberikannya pemahaman baru seperti pemahaman mengelola keuangan kelompok usaha hingga pemahaman terkait kekerasan berbasis gender yang menurutnya bisa dicegah terjadi baik di lingkungan tempat kerja dan sekitar tempat tinggal.

Upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender & Kekerasan Seksual (KBG-KS) dari desa juga disampaikan Kanny Destana, Ketua SAPPANA Desa Banjarsari, bahwa peran SAPPANA semakin kuat dengan adanya CDF yang memfasilitasi pengesahan alur koordinasi dan standar operasional. Bersama dengan Assess & Address Committee, SAPPANA membantu membangun mekanisme penanganan keluhan yang lebih terstruktur di tingkat komunitas dan perkebunan, termasuk memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perkebunan.

Menurut Kanny, partisipasi SAPPANA yang makin aktif dengan penguatan pengurusnya bersama CDF, membuat masyarakat lebih terbuka menyampaikan jika ada tindakan yang tergolong kekerasan berbasis gender, serta turut mengedukasi sesama masyarakat.

“Sekarang perempuan di Desa Banjarasari mulai berani bicara tentang masalah yang mereka alami, termasuk soal kekerasan dan keamanan bagi perempuan dan anak. Forum dan pendampingan yang ada membuat masyarakat lebih memahami pentingnya saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang aman. Hingga saat ini, sekretariat SAPPANA Desa Banjarsari menerima lima laporan seputar KBG-KS,” pungkasnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan oleh CARE Indonesia diperkuat melaui MoU bersama Pemerintah Kab. Sumbawa

Galeri

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, ketahanan ekonomi keluarga, dan ketahanan lingkungan menjadi fokus yang dijalankan CARE Indonesia kini diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara CARE Indonesia dan Pemerintah Kab. Sumbawa (20/05) selama 3 tahun.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Abdul Wahib Situmorang selaku CEO CARE Indonesia dengan Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. selaku Bupati Kab. Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa yang juga dihadiri oleh Perwakilan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Selanjutnya detail implementasi akan disampaikan dalam perjanjian kerja sama antara CARE Indonesia dan Pemerintah Kab. Sumbawa.

Cerita Perempuan Penjaga Mangrove Sulawesi Utara ke Publik Australia Perjalanan Wisye di Women Deliver Forum 2026

Cerita

Tidak pernah terbayang oleh Wisye Sahambangung, nelayan perempuan dari Desa Serawet, untuk naik pesawat terbang dan pergi ke Australia. Ia masih tidak menyangka dirinya terpilih untuk berbicara di konferensi internasional seperti Women Deliver Forum dan mewakili puluhan nelayan dan pegiat perempuan lain di desa-desa pesisir di Kabupaten Minahasa Utara. 

Perjalanan Wisye adalah untuk berbagi bercerita tentang keseharian dirinya dan perempuan lain di beberapa desa di Sulawesi Utara dalam melestarikan habitat mangrove yang berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi melalui perannya sebagai Ketua Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Rhizopora, serta peningkatan kesetaraan gender berbasis masyarakat.

“Saya tidak menyangka dan merasa sangat bangga bisa berbicara tentang aktivitas pelestarian mangrove dan pemberdayaan ekonomi yang kami lakukan. Partisipasi ini membuktikan bahwa perempuan pesisir pun bisa tampil di ruang besar jika diberi kepercayaan,” katanya sembari tersenyum bercerita pada tim CARE Indonesia, sesampainya ia di Jakarta, sembari menunggu jadwal penerbangan ke Melbourne esok harinya.

Ibu dua anak itu menjelaskan, terpilihnya dirinya membuat ia harus belajar berbagai hal baru. Mulai dari berlatih pidato hingga mempelajari materi tentang mangrove secara lebih mendalam.

“Supaya lancar berbicara, saya berlatih di depan cermin atau di hadapan anggota kelompok untuk menyampaikan tentang KUEP, mangrove, dan aktivitas ibu-ibu. Dari Yayasan Bumi Tangguh dan CARE Indonesia, saya juga dibantu untuk belajar lebih dalam tentang mangrove, karena selama ini kami hanya belajar dari pengalaman di lapangan,” imbuhnya.

Wisye menyampaikan, di sana ia bercerita tentang peran perempuan dalam proses adaptasi perubahan iklim di Desa Serawet. Bahkan, pelestarian mangrove yang dilakukannya juga selaras dengan peningkatan ekonomi oleh kelompok perempuan.

“Di forum yang penting seperti ini saya menyampaikan tentang aktivitas ibu-ibu untuk mencari bibit dan menanam mangrove. Saya juga menyampaikan kegiatan usaha yang kami jalankan bersama. Menurut saya hal ini sangat penting untuk disampaikan, karena membuktikan perempuan pesisir juga mampu untuk tampil. Waktu saya berbicara, banyak sekali orang yang melihat, ada dari banyak negara seperti Australia, Filipina, Kamboja, terus ada negara dari Afrika,” imbuhnya sembari tersenyum.

Selain berbicara di podium, Wisye juga mengikuti berbagai rangkaian konferensi yang dilaksanakan di sana. Menurutnya, perbedaan bahasa tidak menjadi tembok penghalang untuk terus menyimak informasi yang disampaikan.

“Waktu di Australia, saya dibantu rekan dari CARE Indonesia dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari situ saya bisa mengerti dan memahami hal-hal yang dibicarakan, seperti tentang peran penting perempuan di masyarakat. Nantinya, materi-materi ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman di desa,” tuturnya.

Wisye mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga. Ia berkesempatan berbicara di hadapan banyak orang, bahkan diwawancarai oleh media internasional. Dari situ, ia menyadari, perempuan pesisir juga mampu tampil dan menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Perjalanan saya di Women Deliver membuat saya sadar bahwa perempuan juga bisa tampil dan berbicara. Saya juga percaya bahwa perempuan dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian mangrove di desa kami,” tambahnya.

Ia juga berharap dapat membagikan pengalaman yang didapatkan selama berada di Australia, baik kepada rekan-rekan di KUEP maupun pemerintah setempat.

“Pengalaman ini sangat berharga, sehingga saya ingin berbagi dengan teman-teman di KUEP. Jika memungkinkan, saya juga ingin berdiskusi dengan pemerintah daerah agar dapat mendukung upaya kami dalam menjaga mangrove,” tuturnya.

Apa yang disampaikan oleh Wisye di Women Deliver mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Fatema Johora, delegasi CARE Bangladesh, yang menyampaikan kekagumannya terhadap upaya Wisye dalam adaptasi perubahan iklim yang dimotori oleh kelompok perempuan.

“Saya sangat kagum dengan aktivitas yang dilakukan oleh Wisye dan kelompoknya dalam melakukan adaptasi perubahan iklim yang selaras dengan pemberdayaan ekonomi. Pertemuan ini sangat menginspirasi, dan saya berharap kita dapat saling bertukar ide serta terus terhubung di masa mendatang,” ujarnya.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh Prutha Kulkarni, dari Melbourne Convention Bureau, yang mendapatkan perspektif baru mengenai keterlibatan perempuan pesisir dalam pelestarian lingkungan, khususnya mangrove.

“Mendengarkan cerita Wisye sangat menyentuh dan memberikan perspektif berharga tentang peran perempuan, bahkan di wilayah terpencil, dalam menjaga ekosistem mangrove di Indonesia. Hal ini sangat menginspirasi. Saya berharap masyarakat di seluruh dunia dapat mengambil pelajaran dari upaya yang dilakukan oleh CARE Indonesia, baik dalam pelestarian mangrove maupun dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang,” ujarnya.

Sembari menutup diskusi, Wisye berharap dan juga berpesan kepada perempuan di mana pun, khususnya di Desa Serawet untuk memunculkan keberaian. Menurutnya, keberanian itu menjadi kunci untuk bisa tampil dan bersuara.

“Buat teman-teman pesisir, jangan takut untuk tampil. Percaya diri harus ada, keberanian adalah modal untuk kita bisa tampil di mana pun untuk menyuarakan tentang perempuan,” pungkasnya.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Facebook Instagram Linkedin-in Tiktok
Aktivitas Kami
Pendekatan Kami
Program Kami
Area Dampak Kami
Menjalin Kemitraan, Membangun Aliansi
Cerita & Berita
Cerita & Berita
Galeri
Publikasi
Tentang Kami
Visi, Misi dan Nilai
Sejarah Kami
Tata Kelola & Kepemimpinan Kami
Akuntabilitas & Transparansi
Mitra Kami
Program Kami
Keadilan Gender dan Inklusi Sosial
Keadilan Lingkungan Hidup, Iklim dan Keanekaragaman Hayati
Kesiapsiagaan dan Respon Krisis
Ikut Terlibat
Menjadi Relawan
Terlibat Sebagai Ahli
Bekerja Bersama Kami
Hubungi Kami
Dapatkan Buletin
Donasi