Donasi
Search
Close this search box.
Donasi

Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Membuka Peluang Ekonomi bagi Pekerja Perempuan di Komunitas Perkebunan Teh

Cerita

Pemetik teh perempuan, selain bekerja di perkebunan juga memikul tanggung jawab mengurus keluarga dan rumah tangga. Beban ganda membuat sebagian dari mereka memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi tambahan maupun ruang untuk mengembangkan kapasitas diri.

Community Development Forum (CDF) atau Forum Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sebagai wadah kolaborasi dan penguatan akses multipihak termasuk pekerja pemetik teh perempuan di tiga desa pada tiga area perkebunan teh Kabupaten Bandung, yang merupakan kerja bersama CARE Indonesia dan para mitra.

Sustainable Agriculture Portfolio Manager CARE Indonesia, Agus Tri Wahyuono menjelaskan, ketiga forum ini melibatkan perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, termasuk perempuan dan pekerja perempuan untuk bersama-sama membangun lingkungan kerja dan komunitas yang berdaya dan inklusif. Lanjut Agus, salah satu aspek yang dikembangkan melalui CDF adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk kelompok perempuan, dengan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Anggota KUBe dari anggota masyarakat dan pekerja perempuan dilatih dan didukung untuk mengembangkan usaha skala mikro secara kolektif berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya setempat.

Koordinator KUBe Lemon, Mustari Siti menjelaskan, saat ini kelompoknya sedang mengembangkan usaha berupa pengolahan lemon kering.  Keputusan ini diambil karena di Desa Margaluyu memiliki sumber daya lemon yang melimpah. Dengan adanya usaha ini, ia bersama anggota kelompoknya bisa mendapatkan pemasukan tambahan bagi keluarga.

“Setelah bergabung dengan KUBE, saya memiliki tambahan penghasilan yang bisa digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga dan menabung. Ini bukan hanya jadi sumber pendapatan tambahan dari hasil penjualan produk, tapi juga jadi tempat kami belajar supaya paham proses produksi, pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan kelompok hingga pemasaran produk,” ujarnya.

Mustari juga menjelaskan, kelompoknya kini juga mengembangkan usaha lain seperti kopi, jamur, serta produk berbahan sayur dan buah. Melalui usaha tersebut, para anggota kelompok yang mayoritas adalah perempuan ini bisa menambah penghasilan untuk keluarga dan mempelajari keterampilan baru yang dapat mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Penguatan ekonomi untuk masyarakat termasuk perempuan juga terjadi di perkebunan Malabar. Anggota CDF mengembangkan KUBe Warung Teh yang menyediakan berbagai menu makanan lokal dan minuman teh dari hasil perkebunan setempat, sekaligus menjadi tempat penitipan penjualan produk dari usaha masyarakat setempat lainnya seperti keripik. Pengunjung Warung Teh ditargetkan tidak hanya pada warga lokal tapi juga wisatawan yang datang ke kawasan perkebunan.

Menurut Hani, Ketua KUBE Warung Teh, usaha yang dikelola bersama tersebut memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar menjalankan bisnis secara kolektif. Ia bersama kelompoknya memanfaatkan potensi perkebunan teh pangalengan sebagai kawasan wisata dan melihat potensi usaha jika membuka tempat makan yang bisa jadi area istirahat sejenak menikmati keindahan hamparan kebun teh.

“Awalnya kami belajar dari nol didampingi CARE. Mulai dari mengelola keuangan warung, mengelola manajemen warung, belajar melayani pembeli, mencatat pemasukan dan pengeluaran, sampai mengembangkan menu yang dijual. Kami juga harus jeli melihat peluang yang ada,” katanya.

Hani menjelaskan bahwa selain memberikan tambahan penghasilan, keberadaan KUBe Warung Teh juga memperkuat hubungan antar anggota. Melalui pertemuan dan kegiatan bersama, kata Hani, para perempuan memiliki ruang untuk saling bertukar pengalaman dan mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi.

“Kami senang usaha ini bisa berkembang dengan baik. Hingga bulan Mei 2026, omzet KUBe Warung Teh mendapatkan sekitar 75 juta Rupiah. Ini bisa terjadi karena hasil kerja keras kelompok dan harapannya ke depan bisa terus berkembang,” imbuhnya.

Tidak hanya di Perkebunan Malabar dan Pasir Malang, Agus menambahkan, di kawasan perkebunan Nagara Kanaan KUBe yang didampingi CARE bersama mitra mengelola usaha skala rumah tangga berupa toko yang menjual kebutuhan masyarakat seperti gas elpiji dan pupuk. Menurutnya, usaha tersebut dikembangkan berdasarkan kebutuhan warga di sekitar komunitas perkebunan.

“Meski memiliki jenis usaha yang berbeda, seluruh KUBe yang dibentuk melalui CDF memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat kemandirian ekonomi perempuan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mereka di komunitas,” jelas Agus.

Ia juga menambahkan, melalui data yang ada, para pekerja mengaku tak hanya mendapat manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi lebih percaya diri setelah terlibat dalam berbagai kegiatan kelompok. Dikatakan Agus, aggotq CDF dan KUBe termasuk pekerja perempuan, mulai terbiasa menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mengambil peran dalam pengelolaan usaha termasuk saat menyampaikan masukan pada atasan mereka di perkebunan.

“Melalui KUBe, perempuan di komunitas perkebunan teh tidak hanya membangun usaha, tetapi juga membangun kepercayaan diri, pengetahuan, dan jaringan dukungan yang dapat menjadi modal penting bagi keberlanjutan komunitas mereka di masa depan,” pungkasnya.

Penguatan masyarakat termasuk perempuan melalui kolaborasi multipihak yang terbentuk di CDF menunjukkan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan. Ketika perempuan memiliki akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan kesempatan untuk mengelola usaha bersama, mereka juga memperoleh ruang untuk mengembangkan kapasitas diri dan memperkuat perannya di komunitas.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Mewujudkan Ruang Aman Digital Di Tempat Kerja dan Hak Pekerja Perempuan

Cerita

Ruang digital telah menjadi bagian dari dunia kerja. Jika dahulu interaksi kerja hanya terjadi di kantor, kini komunikasi berlangsung melalui berbagai media digital seperti ruang obrolan daring, suart elektronik, hingga aplikasi konferensi daring. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi, muncul tantangan baru dalam memastikan ruang aman bagi pekerja karena terjadinya kekerasan dan pelecehan di ruang-ruang digital di lingkungan tempat kerja. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2025, tercatat 125 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di tempat kerja, dengan mayoritas korban adalah perempuan.

Menurut konsep yang digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), ruang aman adalah ruang yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri tanpa rasa takut terhadap kekerasan, diskriminasi, atau ancaman. Kemen PPPA menegaskan, ruang digital yang tidak aman dapat membuat perempuan menjauh dari ruang publik, kehilangan kesempatan ekonomi, serta mengurangi partisipasi mereka dalam pembangunan.

Dalam konteks dunia kerja, ruang aman digital berarti lingkungan komunikasi berbasis teknologi yang bebas dari pelecehan, intimidasi, perundungan, diskriminasi, maupun kekerasan berbasis gender. International Labour Organization (ILO) melalui Konvensi No. 190 menegaskan, kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dapat terjadi melalui komunikasi yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, grup obrolan digital di kantor, layanan pesan instan, maupun ruang rapat virtual merupakan bagian dari tempat kerja yang harus memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja.

Kebutuhan akan ruang aman digital menjadi semakin penting mengingat tingginya kasus kekerasan dan pelecehan yang terjadi secara daring. Survei yang dilakukan ILO bersama Never Okay Project pada 2022 menunjukkan, 39,6 persen responden pernah mengalami pelecehan atau kekerasan secara online di tempat kerja. Fenomena ini dari hasil survei dikatakan berdampak pada menurunnya produktivitas, motivasi kerja, hingga mendorong pekerja untuk mengundurkan diri.

Menurut ILO, pencegahan kekerasan di dunia kerja harus dilakukan melalui strategi yang komprehensif, termasuk kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, dan edukasi kepada seluruh pekerja.

Project Manager & Portfolio Suport CARE Indonesia, Yohana Tantria menyebutkan, mewujudkan ruang aman digital bagi perempuan di tempat kerja membutuhkan perubahan budaya kerja yang lebih inklusif. Perusahaan perlu membangun kesadaran, komentar bernuansa seksual, penyebaran foto tanpa izin, lelucon yang merendahkan gender, maupun pesan pribadi yang tidak diinginkan bukanlah bentuk candaan, melainkan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan.

“Perempuan berhak bekerja tanpa rasa takut, termasuk di ruang digital. Ketika komentar yang merendahkan, pelecehan, atau perilaku tidak pantas dibiarkan terjadi, maka yang terdampak bukan hanya rasa aman pekerja, tetapi juga kepercayaan diri, partisipasi, dan kesempatan mereka untuk berkembang di tempat kerja,” ujar Yohana.

Di sisi lain, menurut Yohana, pekerja perempuan juga perlu memiliki pemahaman mengenai hak-haknya di ruang digital. Mereka perlu mengetahui, setiap bentuk pelecehan yang terjadi dalam komunikasi terkait pekerjaan dapat dilaporkan dan ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Literasi digital menjadi penting agar perempuan mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan digital, mendokumentasikan bukti, serta mencari dukungan ketika mengalami atau menyaksikan tindakan yang tidak pantas. Ruang aman digital tidak hanya tercipta ketika korban berani berbicara, tetapi juga ketika lingkungan kerja memberikan dukungan dan perlindungan yang memadai.

“Korban sering kali memilih diam karena takut tidak dipercaya atau khawatir akan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab menciptakan ruang aman digital tidak boleh dibebankan kepada korban semata. Perusahaan dan rekan kerja juga harus memastikan adanya dukungan, perlindungan, dan mekanisme yang membuat pekerja merasa aman untuk berbicara,” imbuh Yohana lagi.

Peran laki-laki juga sangat penting dalam mewujudkan ruang aman digital. Pencegahan kekerasan berbasis gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama. Laki-laki dapat berperan sebagai sekutu dengan tidak membiarkan candaan yang merendahkan perempuan, tidak ikut menyebarkan konten yang melecehkan, serta berani menegur atau melaporkan perilaku yang tidak pantas. ILO menekankan, penciptaan tempat kerja yang bebas dari kekerasan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk pekerja laki-laki dan manajemen perusahaan.

Pada tingkat perusahaan, langkah yang dapat dilakukan antara lain menyusun kebijakan anti-kekerasan yang secara eksplisit mencakup ruang digital, membentuk mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, memberikan pelatihan mengenai kesetaraan gender dan etika komunikasi digital, serta memastikan adanya tindak lanjut yang adil terhadap setiap laporan. Pendekatan ini sejalan dengan Konvensi ILO No. 190 yang menegaskan hak setiap orang untuk bekerja dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan pelecehan.

Upaya menciptakan ruang aman bagi pekerja perempuan juga didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Melalui Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023, RP3 berfungsi sebagai layanan awal bagi pekerja perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan, pendampingan, dan rujukan. Kehadiran RP3 menjadi salah satu bentuk komitmen untuk memastikan pekerja perempuan mendapatkan perlindungan dan akses terhadap penanganan kasus yang aman, termasuk ketika kekerasan terjadi melalui ruang digital.

Riska Wahyuni, CSR Manager PT Hindoli, mengatakan keberadaan RP3 membantu perusahaan membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan pekerja perempuan.

“RP3 menjadi ruang yang membuat pekerja perempuan merasa lebih aman untuk menyampaikan keluhan atau melaporkan kasus yang mereka alami. Dengan adanya mekanisme yang jelas, pekerja menjadi lebih yakin bahwa setiap laporan akan ditangani secara serius dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Pada akhirnya, ruang aman digital bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan bagian dari upaya menciptakan tempat kerja yang setara dan menghormati martabat setiap pekerja. “Ketika perempuan merasa aman untuk berkomunikasi, berpendapat, dan berpartisipasi di ruang digital, mereka akan lebih leluasa berkembang, berkontribusi, dan mengambil peran dalam dunia kerja. Karena itu, membangun ruang aman digital bukan hanya melindungi pekerja perempuan, tetapi juga memperkuat fondasi organisasi yang sehat, produktif, dan inklusif,” pungkas Yohana.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Laporan Tahunan Yayasan CARE Peduli – 2025

Publikasi

Kolaborasi Mendorong Resiliensi Masyarakat & Pemberdayaan Perempuan di komunitas sekitar perkebunan teh di Kab. Bandung

Galeri

Upaya memperkuat partisipasi masyarakat, terutama perempuan dalam pengambilan keputusan di komunitas perkebunan teh di Kabupaten Bandung mendapat apresiasi dari mitra perusahaan dan pemerintah daerah Kab. Bandung dalam diskusi publik di Kantor PTPN 1 Regional 2, Kota Bandung (25/05).

Kegiatan dihadiri oleh 67 tamu undangan yang hadir secara daring dan luring dari mitra perusahaan, pemerintah, dan anggota CDF dari pemetik teh perempuan dan masyarakat untuk mendengarkan kisah inspiratif dari pemetik teh perempuan.

Melalui inisiatif pembentukan Community Development Forum (CDF) di Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, Kab. Bandung, 91,7% anggota komunitas terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Kelompok Usaha Bersama (KUBe) juga turut dikembangkan oleh CDF dan menambah ekonomi keluarga bagi anggotanya.

Siaran Pers: Kolaborasi Multi Pihak di Community Development Forum (CDF) Berhasil Perkuat Suara Perempuan dan Ketangguhan Komunitas Perkebunan Teh di Kabupaten Bandung

Berita

Community Development Forum (CDF) berhasil memperkuat partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam pengambilan keputusan di komunitas perkebunan teh di Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, di Kabupaten Bandung. CDF berhasil menjadi wadah yang melibatkan secara aktif pemerintah desa, manajemen perusahaan teh, pekerja termasuk pekerja perempuan dan masyarakat, menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan berupaya meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar perkebunan teh, seperti yang mengemuka dalam Diskusi Publik dengan tema Kolaborasi Multi Pihak dalam Rangka Mewujudkan Perkebunan Teh yang Inklusif, Produktif, dan Berkelanjutan di Kantor PTPN 1 Regional 2, Kota Bandung (25/5).

CEO CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang menjelaskan dalam sambutannya, CDF yang dimulai sejak tahun 2023 ini hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pekerja, komunitas, manajemen perkebunan, pemerintah desa, hingga kelompok perlindungan masyarakat.  Menurutnya, CDF turut memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak di desa melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPPANA), forum dialog, serta jalur pengaduan yang lebih mudah diakses. Selain itu, melalui CDF menurut Abdul, kapasitas masyarakat termasuk kelompok perempuan dijalankan mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kesetaraan gender, pengurangan risiko bencana, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Abdul menambahkan, perubahan paling penting dari program ini adalah tumbuhnya ruang aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Baik dalam lingkup pekerjaan bagi pekerja pemetik teh dan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan perempuan kini mulai aktif berpendapat, memimpin forum, hingga mendorong solusi bagi komunitasnya sendiri.

“Program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas, sebanyak  1.812 orang terlibat langsung dalam CDF di tiga wilayah perkebunan yang juga ada di tiga desa. Sebanyak 91,7% anggota komunitas merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, perempuan kini memegang 145 posisi dalam struktur CDF, termasuk 34 posisi kepemimpinan,” jelasnya.

Abdul turut menjelaskan, tiga CDF yang terbentuk juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif komunitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Melaui pengembangan tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Perkebunan Malabar, Perkebunan Pasir Malang dan Perkebunan Nagara Kanaan dengan jenis usaha bervariasi, seperti usaha Warung Teh, penjualan gas elpiji, penjualan pupuk, lemon kering, kopi, jamur, serta pengolahan sayur dan buah. Pengembangan usaha ini ada karena melihat potensi sumber daya yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui berbagai usaha yang dikelola, tiga CDF tersebut berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp75,618,000 per tahun hingga November 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bandung, H. Marlan menyampaikan, pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses membangun kapasitas dan memberikan akses yang setara kepada perempuan terhadap berbagai sumber daya yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

“Dengan ini saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan CARE Peduli beserta mitra program yang telah menginisiasi program pemberdayaan kelompok perempuan pemetik teh di Kabupaten Bandung. Program ini memberi ruang untuk pembelajaran dan berbagi praktik baik implementasi Community Development Forum (CDF) di wilayah perkebunan teh di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Ketua Srikandi PTPN 1 Regional 2, Mira Sumirah mengatakan, pendekatan dialogis melalui CDF membantu membangun komunikasi yang lebih antar pekerja dan atasan serta perusahaan kepada komunitas perkebunan. Sehingga membuat lingkungan perkebunan bisa menjadi ruang aman bagi para pekerja.

“CDF menjadi ruang yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membicarakan kebutuhan dan tantangan di komunitas. Kami melihat adanya perubahan sikap dari para pemetik yang menjadi lebih lugas dalam menyampaikan aspirasi kepada atasannya. Demikian juga dengan masyarakat yang tinggal di perkebunan bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, sekaligus tumbuhnya budaya dialog yang lebih terbuka dan partisipatif,” katanya.

Mira juga menyampaikan, melalui CDF, perusahaan semakin memahami kebutuhan para pekerja untuk mendukung produktivitas sekaligus menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan toilet portable di area perkebunan, sehingga pekerja perempuan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja.

Senada dengan itu, Compliance Manager PT. Kabepe Chakra, Muhammad Ridwan, menilai, penguatan partisipasi masyarakat dan perempuan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola sosial yang berkelanjutan di lingkungan perkebunan. “Program ini tidak hanya membentuk forum, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antar pihak,” ujarnya.

Ridwan menambahkan bahwa keberadaan CDF membuka ruang dialog yang lebih baik antara perusahaan dan para pekerja. Melalui forum tersebut, perusahaan menjadi lebih memahami kebutuhan para pekerja di lapangan, termasuk pentingnya fasilitas pendukung yang layak dan mudah diakses. Berangkat dari hal tersebut, pihaknya kemudian berupaya memperkuat fasilitas Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di area perkebunan. Kini, para pemetik teh dapat mengakses fasilitas toilet di kebun dengan lebih mudah dan nyaman saat bekerja.

Nyai Sunarsih, Pemetik Teh yang juga menjadi Bendahara CDF Pasir Malang, mengaku kini dirinya lebih berani menyampaikan aspirasi kepada atasan. Keterlibatannya dalam diskusi komunitas membuatnya menjadi jembatan untuk diskusi antara rekan kerja sesama pemetik teh dengan atasan di kebun.

“Dulu kami sering merasa bingung bagaimana caranya menyampaikan keluhan atau masukan. Sekarang saya bisa lebih berani untuk berbicara ke atasan atau rekan kerja. CDF juga membuat kami bisa bicara dengan baik dan menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat dari masyarakat dan pekerja. Saya juga jadi lebih percaya diri untuk ikut menyampaikan pendapat dalam pertemuan,” tuturnya.

Nyai juga menambahkan, partisipasinya di CDF memberikannya pemahaman baru seperti pemahaman mengelola keuangan kelompok usaha hingga pemahaman terkait kekerasan berbasis gender yang menurutnya bisa dicegah terjadi baik di lingkungan tempat kerja dan sekitar tempat tinggal.

Upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender & Kekerasan Seksual (KBG-KS) dari desa juga disampaikan Kanny Destana, Ketua SAPPANA Desa Banjarsari, bahwa peran SAPPANA semakin kuat dengan adanya CDF yang memfasilitasi pengesahan alur koordinasi dan standar operasional. Bersama dengan Assess & Address Committee, SAPPANA membantu membangun mekanisme penanganan keluhan yang lebih terstruktur di tingkat komunitas dan perkebunan, termasuk memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perkebunan.

Menurut Kanny, partisipasi SAPPANA yang makin aktif dengan penguatan pengurusnya bersama CDF, membuat masyarakat lebih terbuka menyampaikan jika ada tindakan yang tergolong kekerasan berbasis gender, serta turut mengedukasi sesama masyarakat.

“Sekarang perempuan di Desa Banjarasari mulai berani bicara tentang masalah yang mereka alami, termasuk soal kekerasan dan keamanan bagi perempuan dan anak. Forum dan pendampingan yang ada membuat masyarakat lebih memahami pentingnya saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang aman. Hingga saat ini, sekretariat SAPPANA Desa Banjarsari menerima lima laporan seputar KBG-KS,” pungkasnya.

Upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan oleh CARE Indonesia diperkuat melaui MoU bersama Pemerintah Kab. Sumbawa

Galeri

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, ketahanan ekonomi keluarga, dan ketahanan lingkungan menjadi fokus yang dijalankan CARE Indonesia kini diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara CARE Indonesia dan Pemerintah Kab. Sumbawa (20/05) selama 3 tahun.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Abdul Wahib Situmorang selaku CEO CARE Indonesia dengan Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. selaku Bupati Kab. Sumbawa di Kantor Bupati Sumbawa yang juga dihadiri oleh Perwakilan dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Selanjutnya detail implementasi akan disampaikan dalam perjanjian kerja sama antara CARE Indonesia dan Pemerintah Kab. Sumbawa.

Cerita Perempuan Penjaga Mangrove Sulawesi Utara ke Publik Australia Perjalanan Wisye di Women Deliver Forum 2026

Cerita

Tidak pernah terbayang oleh Wisye Sahambangung, nelayan perempuan dari Desa Serawet, untuk naik pesawat terbang dan pergi ke Australia. Ia masih tidak menyangka dirinya terpilih untuk berbicara di konferensi internasional seperti Women Deliver Forum dan mewakili puluhan nelayan dan pegiat perempuan lain di desa-desa pesisir di Kabupaten Minahasa Utara. 

Perjalanan Wisye adalah untuk berbagi bercerita tentang keseharian dirinya dan perempuan lain di beberapa desa di Sulawesi Utara dalam melestarikan habitat mangrove yang berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi melalui perannya sebagai Ketua Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Rhizopora, serta peningkatan kesetaraan gender berbasis masyarakat.

“Saya tidak menyangka dan merasa sangat bangga bisa berbicara tentang aktivitas pelestarian mangrove dan pemberdayaan ekonomi yang kami lakukan. Partisipasi ini membuktikan bahwa perempuan pesisir pun bisa tampil di ruang besar jika diberi kepercayaan,” katanya sembari tersenyum bercerita pada tim CARE Indonesia, sesampainya ia di Jakarta, sembari menunggu jadwal penerbangan ke Melbourne esok harinya.

Ibu dua anak itu menjelaskan, terpilihnya dirinya membuat ia harus belajar berbagai hal baru. Mulai dari berlatih pidato hingga mempelajari materi tentang mangrove secara lebih mendalam.

“Supaya lancar berbicara, saya berlatih di depan cermin atau di hadapan anggota kelompok untuk menyampaikan tentang KUEP, mangrove, dan aktivitas ibu-ibu. Dari Yayasan Bumi Tangguh dan CARE Indonesia, saya juga dibantu untuk belajar lebih dalam tentang mangrove, karena selama ini kami hanya belajar dari pengalaman di lapangan,” imbuhnya.

Wisye menyampaikan, di sana ia bercerita tentang peran perempuan dalam proses adaptasi perubahan iklim di Desa Serawet. Bahkan, pelestarian mangrove yang dilakukannya juga selaras dengan peningkatan ekonomi oleh kelompok perempuan.

“Di forum yang penting seperti ini saya menyampaikan tentang aktivitas ibu-ibu untuk mencari bibit dan menanam mangrove. Saya juga menyampaikan kegiatan usaha yang kami jalankan bersama. Menurut saya hal ini sangat penting untuk disampaikan, karena membuktikan perempuan pesisir juga mampu untuk tampil. Waktu saya berbicara, banyak sekali orang yang melihat, ada dari banyak negara seperti Australia, Filipina, Kamboja, terus ada negara dari Afrika,” imbuhnya sembari tersenyum.

Selain berbicara di podium, Wisye juga mengikuti berbagai rangkaian konferensi yang dilaksanakan di sana. Menurutnya, perbedaan bahasa tidak menjadi tembok penghalang untuk terus menyimak informasi yang disampaikan.

“Waktu di Australia, saya dibantu rekan dari CARE Indonesia dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari situ saya bisa mengerti dan memahami hal-hal yang dibicarakan, seperti tentang peran penting perempuan di masyarakat. Nantinya, materi-materi ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman di desa,” tuturnya.

Wisye mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga. Ia berkesempatan berbicara di hadapan banyak orang, bahkan diwawancarai oleh media internasional. Dari situ, ia menyadari, perempuan pesisir juga mampu tampil dan menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Perjalanan saya di Women Deliver membuat saya sadar bahwa perempuan juga bisa tampil dan berbicara. Saya juga percaya bahwa perempuan dapat memberikan dampak positif terhadap pelestarian mangrove di desa kami,” tambahnya.

Ia juga berharap dapat membagikan pengalaman yang didapatkan selama berada di Australia, baik kepada rekan-rekan di KUEP maupun pemerintah setempat.

“Pengalaman ini sangat berharga, sehingga saya ingin berbagi dengan teman-teman di KUEP. Jika memungkinkan, saya juga ingin berdiskusi dengan pemerintah daerah agar dapat mendukung upaya kami dalam menjaga mangrove,” tuturnya.

Apa yang disampaikan oleh Wisye di Women Deliver mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Fatema Johora, delegasi CARE Bangladesh, yang menyampaikan kekagumannya terhadap upaya Wisye dalam adaptasi perubahan iklim yang dimotori oleh kelompok perempuan.

“Saya sangat kagum dengan aktivitas yang dilakukan oleh Wisye dan kelompoknya dalam melakukan adaptasi perubahan iklim yang selaras dengan pemberdayaan ekonomi. Pertemuan ini sangat menginspirasi, dan saya berharap kita dapat saling bertukar ide serta terus terhubung di masa mendatang,” ujarnya.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh Prutha Kulkarni, dari Melbourne Convention Bureau, yang mendapatkan perspektif baru mengenai keterlibatan perempuan pesisir dalam pelestarian lingkungan, khususnya mangrove.

“Mendengarkan cerita Wisye sangat menyentuh dan memberikan perspektif berharga tentang peran perempuan, bahkan di wilayah terpencil, dalam menjaga ekosistem mangrove di Indonesia. Hal ini sangat menginspirasi. Saya berharap masyarakat di seluruh dunia dapat mengambil pelajaran dari upaya yang dilakukan oleh CARE Indonesia, baik dalam pelestarian mangrove maupun dalam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang,” ujarnya.

Sembari menutup diskusi, Wisye berharap dan juga berpesan kepada perempuan di mana pun, khususnya di Desa Serawet untuk memunculkan keberaian. Menurutnya, keberanian itu menjadi kunci untuk bisa tampil dan bersuara.

“Buat teman-teman pesisir, jangan takut untuk tampil. Percaya diri harus ada, keberanian adalah modal untuk kita bisa tampil di mana pun untuk menyuarakan tentang perempuan,” pungkasnya.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Dari pesisir Sulawesi Utara ke Australia: Women Mangrove Warrior berbagi cerita baik upaya pelestarian mangrove dan pemberdayaan perempuan di Women Deliver 2026

Galeri

Cerita pemberdayaan perempuan dan pelibatannya dalam pelestarian ekosistem mangrove oleh Women Mangrove Warrior di pesisir Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, mendapat sambutan baik di dalam diskusi Women Deliver 2026 di Melbourne, Australia (27-30/04).

Wisye Sahambangung sebagai perwakilan Women Mangrove Warrior dari Desa Sarawet, Minahasa Utara dengan dampingan CARE Indonesia dan Yayasan Bumi Tangguh, dengan dukungan dari Asian Venture Philantrophy Network (AVPN) dan Ford Foundation, berbagi cerita dan dampak baik dari para perempuan pelestari mangrove pada side event “Guardians of the coast: Women leading climate justice” (28/04).

Perubahan baik yang ia dan perempuan lainnya alami dari kerja kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi, penguatan kesetaraan gender serta pelibatan aktif perempuan dalam restorasi mangrove mulai dari pembibitan, penanaman hingga pemantauannya, disampaikan Wisye melalui paparan dan talkshow, kepada sekitar 40 peserta delegasi Women Deliver dari berbagai negara, termasuk jurnalis, dan kolega dari anggota konfederasi CARE lainnya.

Kesetaraan Gender di Tempat Kerja: Investasi Strategis Organisasi yang Berkelanjutan

Cerita

Sejak diadopsinya Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015, kesetaraan gender di tempat kerja semakin diakui sebagai bagian penting dari strategi bisnis. Dalam 5 sampai 10 tahun terakhir, berbagai penelitian global menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya menjadi agenda sosial, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kinerja organisasi.

Secara global, berbagai penelitian menegaskan, lingkungan kerja yang aman dan setara berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Studi yang didukung oleh International Labour Organization menunjukkan, kekerasan dan ketimpangan di tempat kerja berdampak langsung pada penurunan kinerja pekerja, sementara lingkungan yang inklusif justru meningkatkan keterlibatan dan motivasi kerja.

Riska Wahyuni dari PT Hindoli menyampaikan, Keberagaman gender juga terbukti mendorong inovasi dan memperkuat kualitas pengambilan keputusan. Perspektif yang beragam memungkinkan organisasi melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan relevan

“Kesetaraan gender menjadi hal yang sangat penting karena dapat membuat pekerja merasa aman, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih optimal,” ujarnya.

Penelitian lain dalam jurnal SAGE (2023) juga menemukan, keberagaman gender dalam manajemen berkorelasi dengan peningkatan produktivitas, karena tim yang beragam mampu bekerja lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

Selain produktivitas, kesetaraan gender juga membuka akses yang lebih luas terhadap talenta terbaik. Proses rekrutmen dan promosi yang bebas bias memungkinkan organisasi memilih kandidat berdasarkan kompetensi, bukan stereotip. Hal ini penting karena kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan daya saing organisasi, sebagaimana ditegaskan oleh World Economic Forum (2020).

Studi dalam International Journal of Hospitality Management (2026) menunjukkan, praktik sumber daya manusia yang inklusif gender dapat meningkatkan performa karyawan, terutama perempuan, melalui peningkatan motivasi dan keterlibatan kerja. Hal ini juga dirasakan langsung oleh para pekerja.

Strategic HR Review (2022) juga menekankan, kesetaraan gender berkontribusi pada budaya organisasi yang lebih adaptif dan kolaboratif. Dalam konteks dunia kerja yang terus berubah, kemampuan untuk berinovasi menjadi kunci keberhasilan organisasi.

Upaya menerapkan kesetaraan gender di tempat kerja juga membantu perusahaan mengurangi risiko hukum dan reputasi. Kasus kekerasan atau diskriminasi di tempat kerja dapat berdampak serius terhadap citra perusahaan serta kepercayaan publik. Dengan adanya kebijakan yang jelas, termasuk pencegahan kekerasan berbasis gender dan mekanisme pelaporan yang aman, perusahaan dapat mencegah potensi krisis sekaligus melindungi pekerja, seperti dijabarkan dalam temuan dalam studi BMC Medicine (2024) yang menunjukkan, intervensi kesetaraan gender berkontribusi pada perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Noni Cintia, Compliance Specialist PT Dasan Pan Pasific Indonesia, menjelaskan, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual (KBG-KS) serta LKS Bipartit di perusahaannya bekerja, menjalankan proses penanganan laporan terkait KBG-KS mengikuti pedoman yang ada di Kepmenaker no 88/2023, yang dilakukan dengan beberapa tahapan. Menurutnya, proses dimulai dengan mengumpulkan dan mendengarkan keterangan saksi, meminta penjelasan dari pihak terlapor maupun korban, serta mengumpulkan bukti untuk kebutuhan investigasi.

“Kami melihat, pendekatan ini dinilai mampu mendorong keberanian pekerja untuk melapor, sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan kerja. Sehingga ketika pekerja bisa fokus dalam mengerjakan tugasnya, maka akan berpengaruh pada produktifitas pabrik,” imbuhnya.

Lebih jauh, lingkungan kerja yang setara juga berdampak pada retensi karyawan. Evaluasi program Better Work oleh International Labour Organization menunjukkan, perbaikan kondisi kerja, termasuk aspek kesetaraan gender, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pekerja serta stabilitas tenaga kerja. Pekerja yang merasa aman dan dihargai cenderung bertahan lebih lama, sehingga mengurangi tingkat turnover dan biaya rekrutmen.

Sunarto, HR Manager Factory PT Glory Industrial Semarang Demak, menyampaikan, kolaborasi dengan CARE Indonesia untuk mendorong kesetaraan gender serta pencegahan dan penanganan KBG-KS selama 2 tahun terakhir, telah membawa perubahan yang sistemik. Menurutnya, budaya kerja yang lebih sehat diperkuat, serta menurunkan angka turnover karyawan.

“Melalui peningkatan kapasitas bagi pekerja dan manajemen yang difasilitasi oleh CARE Indonesia, akhirnya kami mengerti kesetaraan gender. Sehingga, budaya kerja di tempat kami semakin lebih baik. Kemudian, dengan meningkatnya pemahaman kesetaraan gender sekarang pekerja kami bisa sadar jika ada hal yang menjurus ke tindak kekerasan seksual, dan berani mencegahnya,” pungkasnya.

Pada akhirnya, kesetaraan gender di tempat kerja bukan hanya tentang menciptakan ruang yang adil, tetapi juga tentang membangun organisasi yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dengan memastikan, setiap individu dapat bekerja tanpa rasa takut dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, perusahaan tidak hanya melindungi pekerjanya, tetapi juga memperkuat fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

AkSHePeduli Bumi: Cerita Para Perempuan Hebat Menjaga Bumi

Cerita

Bumi sedang berhadapan dengan ancaman peningkatan suhu global dan perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklom. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,1°C di atas tingkat pra-industri dan berpotensi mencapai 1,5°C dalam beberapa dekade mendatang jika emisi gas rumah kaca tidak ditekan. Peningkatan ini berisiko menyebabkan berbagai dampak serius seperti cuaca ekstrem yang lebih sering, kenaikan permukaan air laut, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan sumber air (IPCC, 2023).

Dalam kajian United Nations, perempuan termasuk dalam kelompok rentan yang paling terdampak perubahan iklim karena ketimpangan akses terhadap sumber daya, keterlibatan dalam pekerjaan berbasis alam, serta tanggung jawab domestik yang lebih besar dalam mengelola air, pangan, dan energi. Meski begitu, keterlibatan perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang gerakan lingkungan hidup. Menurut catatan dalam studi United Nations Environment Programme, peran perempuan dalam pelestarian alam telah berlangsung sejak gerakan lingkungan berbasis komunitas berkembang pada tahun 1970-an, salah satunya melalui gerakan Chipko di India yang dipelopori oleh perempuan desa untuk melindungi hutan dari penebangan.

Wisye, Ketua Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Rizophora di Desa Serawet, Kecamatan Likupang, Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan seorang nelayan, mengatakan hidupnya sangat bergantung pada pesisir dan hutan mangrove. Di sela-sela aktivitasnya, ia bersama anggota perempuan lainnya yang didampingi CARE Indonesia dan Yayasan Bumi Tangguh, rutin melakukan pembenihan, perawatan benih, penanaman mangrove, merawat dan memantau tanaman magrove yang berasal dari varietas lokal desanya tersebut.

“Kami ingin membangun desa dengan melestarikan hutan mangrove untuk anak cucu ke depannya. Makanya kita juga sampaikan ke masyarakat untuk tidak merusak mangrove. Ya karena tanaman itu bermanfaat untuk mencegah bencana tsunami dan banjir serta rumah bagi ikan dan kepiting untuk pendapatan kita,” ujarnya.

Mewujudkan keadilan iklim bagi perempuan tidak hanya bertumpu pada aktivitas pelestarian lingkungan, tetapi juga perlu mendorong kemandirian ekonomi. Pendekatan ini juga sejalan dengan laporan World Bank yang menekankan, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan Titin, anggota Kelompok Usaha Perempuan Sejahtera (KUPAS) Cimone Sejahtera, Kota Tangerang, yang didampingi CARE Indonesia dan Yayasan Mahija. Ia menjelaskan, aktivitas pemilahan sampah yang ia lakukan tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi alternatif sumber penghasilan bagi dirinya dan rekan-rekan perempuannya.

“Memilah sampah ini penting sekali untuk kebersihan lingkungan, kemudian juga bisa kami manfaatkan sebagai tambahan penghasilan. Kami memilah sampah seperti botol dan kardus, karena bisa dijual kembali,” tuturnya.

Upaya memanfaatkan limbah hingga memiliki nilai tambah juga dilakukan oleh Nasagita Murtiwi, anggota KUEP Sumber Agung, Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama kelompoknya yang terus didampingi CARE Indonesia, ia memanfaatkan limbah pelepah sawit tua yang diambil lidi dari batang pelepah dan mengubahnya menjadi kerajinan anyaman bernilai ekonomi.

“Lewat KUEP, kami jadi mengetahui kalau pelepah sawit bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan dan menghasilkan uang. Sekarang kami menjadi lebih percaya diri untuk membuat piring dan kerajinan lainnya dari lidi sawit,” pungkasnya.

Masih di Kabupaten Musi Banyuasin, Winarni, seorang rumah tangga memanfaatkan tandan sawit kosong (tankos) yang menumpuk dan tidak terpakai di perkebunan sebagai media budidaya jamur merang. Lewat tangan cekatan dan melihat potensi pasar dari kegemaran konsumsi jamur merang di desanya, Winarni yang juga seorang anggota Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Simpati Kencana dari Desa Bumi Kencana mendapatkan pundi-pundi rupiah dari usaha mengolah benda yang tergolong ‘sampah’ menjadi budidaya jamur merang.

“Saya bersama dua orang anggota KUEP lainnya memulai budidaya ini karena melihat banyak sekali tandan sawit kosong tidak terpakai. Jadi kami coba budidaya jamur dan memakai tandan sawit kosong ini sebagai media tanamnya. Syukurnya usaha ini bisa berkembang karena kami mendapatkan bantuan dana sebagai modal usaha dari KUEP,” imbuhnya.

Pelestarian lingkungan yang melibatkan dan memberdayakan perempuan terbukti menjadi solusi yang berkelanjutan. Ketika perempuan memiliki akses pada pengetahuan dan peluang ekonomi, mereka tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan ini, pelibatan perempuan menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus membangun masa depan keluarga dan masyarakat yang lebih tangguh.

 

Penulis: Kukuh Akhfad

Editor: Swiny Adestika

Facebook Instagram Linkedin-in Tiktok
Aktivitas Kami
Pendekatan Kami
Program Kami
Area Dampak Kami
Menjalin Kemitraan, Membangun Aliansi
Cerita & Berita
Cerita & Berita
Galeri
Publikasi
Tentang Kami
Visi, Misi dan Nilai
Sejarah Kami
Tata Kelola & Kepemimpinan Kami
Akuntabilitas & Transparansi
Mitra Kami
Program Kami
Keadilan Gender dan Inklusi Sosial
Keadilan Lingkungan Hidup, Iklim dan Keanekaragaman Hayati
Kesiapsiagaan dan Respon Krisis
Ikut Terlibat
Menjadi Relawan
Terlibat Sebagai Ahli
Bekerja Bersama Kami
Hubungi Kami
Dapatkan Buletin
Donasi