Community Development Forum (CDF) berhasil memperkuat partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam pengambilan keputusan di komunitas perkebunan teh di Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, di Kabupaten Bandung. CDF berhasil menjadi wadah yang melibatkan secara aktif pemerintah desa, manajemen perusahaan teh, pekerja termasuk pekerja perempuan dan masyarakat, menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan berupaya meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar perkebunan teh, seperti yang mengemuka dalam Diskusi Publik dengan tema Kolaborasi Multi Pihak dalam Rangka Mewujudkan Perkebunan Teh yang Inklusif, Produktif, dan Berkelanjutan di Kantor PTPN 1 Regional 2, Kota Bandung (25/5).
CEO CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang menjelaskan dalam sambutannya, CDF yang dimulai sejak tahun 2023 ini hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pekerja, komunitas, manajemen perkebunan, pemerintah desa, hingga kelompok perlindungan masyarakat. Menurutnya, CDF turut memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak di desa melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPPANA), forum dialog, serta jalur pengaduan yang lebih mudah diakses. Selain itu, melalui CDF menurut Abdul, kapasitas masyarakat termasuk kelompok perempuan dijalankan mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kesetaraan gender, pengurangan risiko bencana, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan pencegahan kekerasan berbasis gender.
Abdul menambahkan, perubahan paling penting dari program ini adalah tumbuhnya ruang aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Baik dalam lingkup pekerjaan bagi pekerja pemetik teh dan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan perempuan kini mulai aktif berpendapat, memimpin forum, hingga mendorong solusi bagi komunitasnya sendiri.
“Program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas, sebanyak 1.812 orang terlibat langsung dalam CDF di tiga wilayah perkebunan yang juga ada di tiga desa. Sebanyak 91,7% anggota komunitas merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, perempuan kini memegang 145 posisi dalam struktur CDF, termasuk 34 posisi kepemimpinan,” jelasnya.
Abdul turut menjelaskan, tiga CDF yang terbentuk juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif komunitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Melaui pengembangan tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Perkebunan Malabar, Perkebunan Pasir Malang dan Perkebunan Nagara Kanaan dengan jenis usaha bervariasi, seperti usaha Warung Teh, penjualan gas elpiji, penjualan pupuk, lemon kering, kopi, jamur, serta pengolahan sayur dan buah. Pengembangan usaha ini ada karena melihat potensi sumber daya yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui berbagai usaha yang dikelola, tiga CDF tersebut berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp75,618,000 per tahun hingga November 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bandung, H. Marlan menyampaikan, pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan merupakan proses membangun kapasitas dan memberikan akses yang setara kepada perempuan terhadap berbagai sumber daya yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
“Dengan ini saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan CARE Peduli beserta mitra program yang telah menginisiasi program pemberdayaan kelompok perempuan pemetik teh di Kabupaten Bandung. Program ini memberi ruang untuk pembelajaran dan berbagi praktik baik implementasi Community Development Forum (CDF) di wilayah perkebunan teh di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Ketua Srikandi PTPN 1 Regional 2, Mira Sumirah mengatakan, pendekatan dialogis melalui CDF membantu membangun komunikasi yang lebih antar pekerja dan atasan serta perusahaan kepada komunitas perkebunan. Sehingga membuat lingkungan perkebunan bisa menjadi ruang aman bagi para pekerja.
“CDF menjadi ruang yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membicarakan kebutuhan dan tantangan di komunitas. Kami melihat adanya perubahan sikap dari para pemetik yang menjadi lebih lugas dalam menyampaikan aspirasi kepada atasannya. Demikian juga dengan masyarakat yang tinggal di perkebunan bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, sekaligus tumbuhnya budaya dialog yang lebih terbuka dan partisipatif,” katanya.
Mira juga menyampaikan, melalui CDF, perusahaan semakin memahami kebutuhan para pekerja untuk mendukung produktivitas sekaligus menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan toilet portable di area perkebunan, sehingga pekerja perempuan dapat merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja.
Senada dengan itu, Compliance Manager PT. Kabepe Chakra, Muhammad Ridwan, menilai, penguatan partisipasi masyarakat dan perempuan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola sosial yang berkelanjutan di lingkungan perkebunan. “Program ini tidak hanya membentuk forum, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antar pihak,” ujarnya.
Ridwan menambahkan bahwa keberadaan CDF membuka ruang dialog yang lebih baik antara perusahaan dan para pekerja. Melalui forum tersebut, perusahaan menjadi lebih memahami kebutuhan para pekerja di lapangan, termasuk pentingnya fasilitas pendukung yang layak dan mudah diakses. Berangkat dari hal tersebut, pihaknya kemudian berupaya memperkuat fasilitas Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) di area perkebunan. Kini, para pemetik teh dapat mengakses fasilitas toilet di kebun dengan lebih mudah dan nyaman saat bekerja.
Nyai Sunarsih, Pemetik Teh yang juga menjadi Bendahara CDF Pasir Malang, mengaku kini dirinya lebih berani menyampaikan aspirasi kepada atasan. Keterlibatannya dalam diskusi komunitas membuatnya menjadi jembatan untuk diskusi antara rekan kerja sesama pemetik teh dengan atasan di kebun.
“Dulu kami sering merasa bingung bagaimana caranya menyampaikan keluhan atau masukan. Sekarang saya bisa lebih berani untuk berbicara ke atasan atau rekan kerja. CDF juga membuat kami bisa bicara dengan baik dan menjadi wadah untuk menyampaikan pendapat dari masyarakat dan pekerja. Saya juga jadi lebih percaya diri untuk ikut menyampaikan pendapat dalam pertemuan,” tuturnya.
Nyai juga menambahkan, partisipasinya di CDF memberikannya pemahaman baru seperti pemahaman mengelola keuangan kelompok usaha hingga pemahaman terkait kekerasan berbasis gender yang menurutnya bisa dicegah terjadi baik di lingkungan tempat kerja dan sekitar tempat tinggal.
Upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender & Kekerasan Seksual (KBG-KS) dari desa juga disampaikan Kanny Destana, Ketua SAPPANA Desa Banjarsari, bahwa peran SAPPANA semakin kuat dengan adanya CDF yang memfasilitasi pengesahan alur koordinasi dan standar operasional. Bersama dengan Assess & Address Committee, SAPPANA membantu membangun mekanisme penanganan keluhan yang lebih terstruktur di tingkat komunitas dan perkebunan, termasuk memperkuat koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perkebunan.
Menurut Kanny, partisipasi SAPPANA yang makin aktif dengan penguatan pengurusnya bersama CDF, membuat masyarakat lebih terbuka menyampaikan jika ada tindakan yang tergolong kekerasan berbasis gender, serta turut mengedukasi sesama masyarakat.
“Sekarang perempuan di Desa Banjarasari mulai berani bicara tentang masalah yang mereka alami, termasuk soal kekerasan dan keamanan bagi perempuan dan anak. Forum dan pendampingan yang ada membuat masyarakat lebih memahami pentingnya saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang aman. Hingga saat ini, sekretariat SAPPANA Desa Banjarsari menerima lima laporan seputar KBG-KS,” pungkasnya.
