Donasi
Search
Close this search box.
Donasi

Merajut Keadilan Tenurial: Diskusi Pemberdayaan Perempuan dan Masa Depan Mangrove Indonesia

Galeri

CARE Indonesia bersama Kelompok Kajian (KG) Sistem dan Politik Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia menggelar diskusi akademik bertajuk “Perspektif Tenurial Perempuan dalam Tata Kelola Pesisir dan Restorasi Mangrove di Indonesia” untuk mematangkan arah riset tentang perempuan dan pengelolaan mangrove pada Rabu, (23/9) di Aula Gedung IASTH Kampus UI Salemba.

Keterlibatan dan keterbatasan perempuan pesisir dalam pelestarian ekosistem di bahas selama diskusi. Peserta diskusi yang terdiri dari mahasiswa pasca sarjana dan undangan antusias membahas keterlibatan perempuan pesisir yang selama ini masih terbatas pada tahap penanaman, pembibitan, dan pemeliharaan, sementara akses terhadap manfaat dan kendali pengelolaan tetap lemah.

Salah satu poin yang ditegaskan dalam diskusi adalah pentingnya membaca lapisan sosial yang berbeda di antara perempuan itu sendiri, termasuk konteks masyarakat adat, agar upaya pemberdayaan dan penguatan keterlibatan perempuan dalam pelestarian pesisir tidak hanya membahas pada isu akses semata, melainkan menjangkau keamanan dan keadilan tenurial yang  sesungguhnya. Selain itu, sisi relasional dari hak perempuan, yang sering bergantung pada status pernikahan, serta perbedaan cara perempuan dan laki-laki memanfaatkan mangrove juga menjadi pembahasan.

Pada akhir diskusi, salah satu rekomendasi yang dapat dilakukan dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan pesisir adalah dengan turut menggali keragaman situasi perempuan, termasuk penyandang disabilitas, janda, dan generasi muda, sekaligus mengangkat agensi dan bentuk perlawanan mereka dalam menjaga ekosistem mangrove.

Ketua Prodi Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI), Mia Siscawati menyebutkan Sistem tenurial ini merujuk pada cara-cara masyarakat mendefinisikan dan mengatur akses individu atau kelompok sosial terhadap lahan dan sumber daya alam lainnya. Hal ini berbeda tiap daerah atau wilayah yang sudah ada sejak dulu.

“Hal inilah yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan kajian. Kita perlu memperhatikan interseksionalitas atau konteks kelompok adat. Tidak hanya kelompok perempuan saja, tetapi juga kelompok rentan lainnya. Kelompok masyarakat mangrove memiliki lapisan yang berbeda, perempuan yang punya akses dan tidak juga memiliki latar belakang yang berbeda pula,” pungkasnya.

Memulihkan Rasa Aman Pascabencana melalui Penerangan Energi Terbarukan

Cerita

Ketika bencana datang, yang hilang bukan hanya rumah, jalan, atau harta benda. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian, padahal dampaknya terasa setiap malam, yakni cahaya. Di Kabupaten Aceh Tamiang, bencana banjir bandang yang melanda wilayah ini November 2025 lalu, tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga melumpuhkan jaringan listrik dan penerangan jalan. Tiang-tiang lampu roboh, kabel putus, dan pasokan listrik sempat terganggu. Begitu malam tiba, desa-desa yang dulunya terang benderang berubah menjadi gelap gulita.

Akses menuju tempat pengungsian, fasilitas umum, dan layanan darurat terhambat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, karena minimnya penerangan kerap membuka celah bagi risiko keamanan dan tindak kekerasan di area publik dan area pengungsian yang gelap dan sepi.

Mariyam, salah satu penyintas bencana banjir di Aceh Tamiang, menceritakan bagaimana ia dan keluarganya menjalani hari-hari pascabencana tanpa penerangan yang memadai. “Setelah bencana, banyak kondisi yang berubah. Jalan bisa rusak, akses menjadi terbatas, dan pada malam hari lingkungan menjadi jauh lebih gelap serta sulit untuk dilalui,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketegangan itu semakin terasa bila sewaktu-waktu keluarganya harus kembali mengungsi. “Apalagi kalau sewaktu-waktu kami harus melakukan evakuasi bersama keluarga apabila kondisi kembali memburuk. Dalam situasi seperti itu, penerangan menjadi kebutuhan yang sangat penting,” katanya.

Kisah Mariyam jelas menunjukkan bahwa ketika malam tiba setelah bencana, aktivitas sederhana pun bisa terasa lebih sulit. Akses listrik dan fasilitas penerangan permanen tidak selalu dapat segera dipulihkan, sementara keluarga harus tetap menjalani keseharian di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi seperti ini, sarana penerangan yang cepat tersedia dan mudah dipindahkan bukan sekadar soal cahaya, melainkan membantu keluarga beraktivitas.

Cahaya Menghadirkan Kembali Rasa Aman

Penyediaan akses dan sarana penerangan menjadi perhatian utama dalam respons bencana di Aceh Tamiang oleh CARE Indonesia bersama mitra. Lampu tenaga surya dipilih menjadi bagian dari bantuan respon kebencanaan. Setelah bencana, jaringan listrik utama sering kali tidak bisa diandalkan sepenuhnya, apalagi jika pemadaman berlangsung lama akibat kerusakan infrastruktur. Dengan sumber energi mandiri dari matahari, lampu-lampu ini tetap bisa menyala setiap malam, terlepas dari kondisi jaringan listrik milik negara.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, bantuan pascabencana melalui pemasangan 2,500 unit lampu tenaga surya di sepanjang ruang jalan utama di kabupaten tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh keluarga terdampak becana.

Menurut Maryam, dengan adanya lampu di ruas jalan bisa memberikan rasa aman ketika berkegiatan di malam hari. Baik lampu yang ada di jalan raya atau di jalan perkampungan. Bahkan, dengan adanya lampu di lokasi pengungsian

“Ya, saya merasa lebih aman dan lebih tenang. Sebelumnya, ketika malam tiba, beberapa lokasi terasa sangat gelap sehingga kami khawatir ketika harus bepergian atau melakukan aktivitas di luar rumah,” ungkapnya.

Cahaya yang Sampai ke Dalam Rumah

Penerangan dengan lampu tenaga surya yang memiliki berbagai ukuran dan bentuk ini pun bisa menjangkau hingga ke rumah-rumah keluarga penyintas bencana. Dengan 1 panel surya kecil dan 2 bola lampu, dapat dengan mudah didistribusikan pada keluarga penyintas, untuk memastikan cahaya tetap menyala di dalam rumah, untuk perlahan mengembalikan rumah menjadi ruang aman bagi anggota keluarga.

Melalui paket bantuan 425 CARE PACKAGE® for Emergency (CP4E) yang didistribusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Sigi, dan Nagekeo, lampu darurat bertenaga surya menjadi bagian dari alat bantuan yang dibagikan kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana.

Ariyanto, salah satu penyintas banjir di Aceh Tamiang yang menerima CP4E, mengatakan jika lampu menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang paling mendesak setelah bencana terjadi. Di tengah rumah yang rusak dan listrik yang belum sepenuhnya pulih, lampu kecil ini memberi keluarga sumber cahaya yang bisa diandalkan untuk beraktivitas di malam hari, menjaga anak-anak tetap merasa aman, dan mempermudah persiapan bila sewaktu-waktu harus mengungsi kembali.

“Setelah banjir datang, rumah kami bergeser beberapa meter dari tempat semestinya. Listrik juga terputus, otomatis kami gelap gulita. Lampu darurat yang ada di CP4E sangat membantu kami untuk melihat di malam hari. Lampu tenaga surya ini juga mempermudah untuk mengisi dayanya kembali,” pungkasnya.

Lampu portabel bertenaga surya yang diterima Fransiska di Kabupaten Nagekeo dalam CP4E, menurutnya juga menjadi salah satu alat yang paling berguna karena bisa menjadi solusi saat hari sudah gelap.

“Lampu ini sangat membantu saya dan keluarga untuk berakhtivitas di tenda saat mengungsi. Kami juga tidak perlu repot untuk mengisi batre kalau habis, karena tinggal diletakkan saja di luar agar terkena matahari,” imbuhnya.

Senada dengan Fransiska, Siti, salah satu penerima CP4E di Kab. Sigi, juga merasa sangat terbantu dengan adanya lampu portabel bertenaga surya. Menurutnya lampu ini bisa menjadi solusi bagi anaknya yang tidak bisa tidur dalam kondisi gelap.

“Alhamdulillah kami dapat bantuan ini. Barangnya banyak, ada tempat air, kelambu, lampu, alat masak. Lampunya itu saya langsung jemur, karena anak saya difabel jadi malam itu lampu harus terus menyala,” jelas Siti.

Pengalaman di Kabupaten Aceh Tamiang, Sigi, dan Nagekeo menunjukkan, penerangan berbasis energi baru terbarukan bukan sekadar solusi sementara, melainkan kebutuhan mendasar dalam respons kebencanaan. Ketergantungan pada jaringan listrik yang rentan rusak saat bencana membuat lampu tenaga surya menjadi pilihan yang lebih andal, mandiri, dan cepat dihadirkan bagi masyarakat terdampak. Ke depan, integrasi penerangan EBT sejak fase tanggap darurat perlu terus didorong agar rasa aman bagi penyintas bencana dapat pulih lebih cepat.

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Ketika Reruntuhan Tak Mematahkan Semangat Yolenta untuk Bangkit

Cerita

“Sekitar 50 menit saya tertimbun reruntuhan rumah. Mata, hidung, mulut, dan telinga saya sudah tertutup debu dan pasir. Saya bernapas pelan sekali melalui hidung karena takut debunya semakin masuk terlalu dalam. Puji Tuhan, saya bisa bertahan sampai akhirnya anak saya yang kecil melihat tangan saya yang keluar dari reruntuhan rumah,” ujar Yolenta.

Ingatan tentang pagi itu masih melekat dalam benaknya. Pada Sabtu, 15 Agustus 2026, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Saat gempa terjadi sekitar pukul lima pagi, Yolenta sedang tertidur di kamar rumahnya di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah.

Guncangan yang terjadi tiba-tiba membuatnya terbangun. Suami dan kedua anaknya yang berada di kamar lain berhasil keluar lebih dahulu. Namun, Yolenta tidak sempat menyusul. Lantai yang dipijaknya bergoyang, sementara sebagian bangunan rumah mulai runtuh.

“Waktu itu saya sedang tidur, terus terbangun gara-gara gempa. Suami dan anak saya yang tidur di kamar lain sudah bisa keluar. Saya coba mencari jalan keluar yang lain, tetapi tidak berhasil. Bahkan, ada bagian rumah yang sudah jatuh. Saya terjebak di dalam rumah dan akhirnya tertimpa reruntuhan,” katanya.

Di bawah reruntuhan, Yolenta mulai kesulitan mempertahankan kesadarannya. Namun, ia terus berusaha mencari cara agar keluarganya mengetahui bahwa dirinya masih hidup. Hampir 50 menit ia mengayunkan lengan kanannya. Hanya bagian tubuh itu yang masih terlihat dari balik reruntuhan. Hingga kemudian, perlahan terdengar suara sang anak memanggil namanya.

“Pelan-pelan saya mendengar suara anak memanggil nama saya. Waktu itu anak saya yang sedang digendong suami langsung melompat menuju tangan saya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bangkit lagi,” ujarnya sambil tersenyum.

Bagi Yolenta, keselamatan keluarganya menjadi alasan untuk terus melangkah. Meski rumah rusak dan sebagian besar barang miliknya tidak lagi dapat digunakan, ia tidak ingin berlama-lama larut dalam keadaan.

Menata Kembali yang Dimiliki

“Saya bersyukur suami dan kedua anak saya masih diberi kesehatan. Kami bisa berusaha untuk bangkit kembali, memulai semuanya kembali. Meskipun sementara kami tinggal di tenda, tetapi kami akan berusaha untuk terus maju,” ujarnya dengan nada optimistis.

Kini, Yolenta perlahan mulai menata kembali kehidupannya bersama keluarga. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber penghidupan yang masih bisa mereka kelola, termasuk kebun cengkeh dan hasil kebun lainnya.

“Sekarang saya mengelola cengkeh dan hasil kebun lainnya bersama saudara. Kalau pohon cengkeh punya saya, sekarang masih belum bisa dimanfaatkan dan butuh waktu untuk menghasilkan keuntungan,” imbuhnya.

Cengkeh menjadi salah satu komoditas yang diusahakan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Bagi Yolenta, kebun bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga menjadi salah satu harapan untuk kembali membangun kehidupan setelah gempa.

Di sisi lain, kehidupan sehari-hari Yolenta dan keluarganya masih jauh dari kondisi sebelum gempa. Banyak barang di rumah yang rusak, mulai dari peralatan dapur, pakaian, hingga kebutuhan lainnya.

“Banyak barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Seperti baju, yang tersisa hanya yang saya pakai waktu itu. Sekarang saya dan keluarga tinggal sementara di tenda di halaman rumah saudara,” tuturnya.

Di tengah kondisi tersebut, peralatan dan barang-barang sederhana untuk menjalani aktivitas sehari-hari menjadi penting. Yolenta pun lega ketika ia menerima CARE Package for Emergency (CP4E) di Desa Ngera.

Menurutnya, berbagai perlengkapan di dalam paket tersebut membantu keluarganya memenuhi kebutuhan dasar selama berada dalam situasi darurat. Peralatan memasak menjadi salah satu yang paling ia rasakan manfaatnya.

“Terima kasih. Ini sangat berguna bagi kami. Kami jadi bisa memasak lebih mudah karena ada kompor, piring, gelas, sendok dan lainnya. Ada juga terpal dan tali untuk dipakai membuat tenda yang lebih besar lagi,” pungkasnya.

Bagi Yolenta, bangkit setelah bencana bukan berarti langsung kembali seperti sebelumnya. Ada rumah yang harus diperbaiki, barang-barang yang perlu diganti, dan sumber penghidupan yang kembali dibangun perlahan.

Namun, seperti tangannya yang terus ia gerakkan dari balik reruntuhan pagi itu, Yolenta memilih untuk terus berusaha. Dari apa yang masih tersisa, ia bersama keluarganya kembali menata kehidupan, satu langkah demi satu langkah.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Merajut Kolaborasi, Menjaga Pesisir: Ketika Lintas Pemangku Kepentingan Duduk Bersama demi Perempuan Pesisir Indonesia

Cerita

Di sebuah kampung pesisir Kalimantan Timur, sekelompok perempuan mengolah buah mangrove menjadi keripik, sementara tetangga mereka membudidayakan kepiting soka dan udang dari perairan yang sama. Jauh di ujung timur Indonesia, di Alor, seorang ibu bernama Martha dikenal sebagai penggerak yang tanpa lelah berbagi pengalaman menjaga laut dan pesisir kepada perempuan-perempuan lain. Ada pula kelompok perempuan di Sulawesi Utara yang tidak hanya menjaga ekosistem mangrove tapi juga didampingi untuk ketangguhan ekonomi keluarga melalui berbagai usaha skala rumah tangga dengan modal usaha.

Kisah-kisah perempuan yang menjadi penggerak utama dalam perlindungan wilayah pesisir ini tersebar di ratusan titik sepanjang garis pantai Indonesia. Pagi itu, kisah-kisah tersebut dibawa masuk ke satu meja. Dalam Morning Coffee Meeting: Perlindungan dan Restorasi Mangrove untuk Mendukung Implementasi RAN GPI, khususnya Sektor 7 (Kelautan, Pesisir, dan Ekonomi Biru), yang digelar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Jakarta. Pertemuan yang mengundang lintas pemangku kepentingan ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kehutanan, Kantor Staf Presiden (KSP), Yayasan CARE Peduli, dan Tim jejaring platform Perisai-Pesisir.

Dalam diskusi disepakati bahwa masyarakat pesisir, termasuk perempuan, merupakan kelompok yang berada di garis depan terdampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, abrasi, perubahan pola cuaca, penurunan produktivitas perikanan, serta meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Karena itu, keberhasilan perlindungan ekosistem pesisir salah satunya melalui restorasi mangrove, disepakati bukan hanya dilihat dari jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga dari siapa yang memimpin, siapa yang memperoleh manfaat, dan sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan.

“Perlindungan dan restorasi mangrove bukan hanya agenda konservasi, tetapi bagian dari strategi besar untuk menjaga ketahanan wilayah pesisir, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan gender,” ujar Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA. “Karena itu, perspektif perempuan pesisir perlu menjadi bagian dari kebijakan nasional, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor aktif dan pemimpin dalam Pembangunan,” ujarnya lebih lanjut.

Senada dengan KemenPPA, Dr. Abdul Wahib Situmorang, CEO Yayasan CARE Peduli menyampaikan bahwa restorasi wilayah pesisir tidak akan berhasil tanpa kepemimpinan perempuan. “Bagi perempuan pesisir, mangrove bukan hanya persoalan lingkungan atau ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya. Karena itu, praktik baik dan para perempuan champion perlu dihimpun, didokumentasikan, dan diperkuat agar menjadi kekuatan kebijakan yang berdampak substansial dalam aksi iklim lokal dan sekaligus global,” ujar Abdul.

Ia menambahkan, CARE bersama mitra tengah melakukan inisiatif menghimpun praktik baik yang dilakukan para perempuan di berbagai wilayah pesisir Indonesia dalam menjaga ekosistem sekitarnya termasuk ekosistem mangrove. “Mengumpulkan praktik baik dalam restorasi wilayah pesisir serta mengidentifikasi para penggerak perempuan menjadi salah satu kekuatan sendiri karena informasi dan lokasinya yang tersebar. Perlu juga mendata apakah kegiatan masih berlangsung atau sudah berhenti dan siapa saja sosok-sosok perempuan yang terlibat. Jika perempuan yang berbicara dengan masyarakat pesisir akan lebih berhasil. Ini yang mendasari munculnya inisiatif kami melalui Perisai Mangrove/Perisai Pesisir,” kata Abdul.

Perempuan yang menggerakan konservasi di pesisir juga dibagikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hadir dalam diskusi. Ketua Tim Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, KKP, Anita Setianingsih, memaparkan sejumlah skema pendanaan konservasi, mulai dari pengalihan pembiayaan utang untuk sektor kelautan dan perikanan, hingga proyek bersama Bank Dunia yang mengukur keberhasilan bukan dari jumlah perempuan yang hadir dalam rapat, melainkan dari seberapa besar akses ekonomi yang benar-benar mereka peroleh. Dari Alor, KKP turut memperkenalkan sosok Ibu Martha, sosok penggerak perempuan yang kerap menjadi narasumber karena pengalamannya mempraktikkan langsung pengelolaan kawasan konservasi laut bersama komunitasnya.

“Inisiatif jejaring Perisai Mangrove/Perisai Pesisir bisa dikembangkan ke sektor yang lebih besar yaitu perikanan tangkap, kelautan, konservasi rumput laut dan lainnya, untuk bisa mendata para penggerak perempuan yang lebih luas. Di Alor ada Center of Excellence Mangrove Protective Area. Banyak pembelajaran dari lapangan. Salah satunya ada ibu Martha yang praktek langsung bersama komunita, bisa juga diajak untuk berbagai pengalamannya,” ujar Anita.

Di dalam diskusi, platform Perisai Pesisir dipandang sebagai salah satu ruang penting untuk menghimpun praktik baik, memperkuat jejaring perempuan, serta menghubungkan pembelajaran dari tingkat komunitas dengan agenda kebijakan yang lebih luas.

“Melalui pendekatan evidence-based advocacy, pengalaman perempuan pesisir diharapkan tidak berhenti sebagai cerita lokal, tetapi dapat menjadi bukti dan pembelajaran yang memperkuat kebijakan perlindungan pesisir, restorasi mangrove, dan pembangunan ekonomi biru yang lebih inklusif,” ujar Abdul.

Menjahit Dukungan, Mendekatkan Pembiayaan ke Akar Rumput

Salah satu benang merah yang mengikat seluruh diskusi adalah soal pembiayaan. Berbagai instrumen sudah tersedia di atas kertas seperti APBN, APBD, dana desa, CSR, filantropi, blended finance, hingga instrumen hijau-biru seperti sukuk dan obligasi berbasis konservasi. Namun para peserta forum sepakat bahwa yang lebih penting bukan sekadar ketersediaan dana, melainkan apakah dana tersebut benar-benar sampai dan sesuai dengan kebutuhan, hak, serta kapasitas perempuan di tingkat tapak.

Isu tenurial, tata kelola kelompok, mekanisme pembagian manfaat, dan akuntabilitas mengemuka sebagai syarat yang tidak boleh dilewatkan. Tanpa itu, pembiayaan besar sekalipun berisiko tidak banyak mengubah kehidupan perempuan yang setiap hari bekerja menjaga mangrove.

“Peran KSP adalah memastikan berbagai dukungan kementerian dan lembaga dapat dijahit menjadi langkah yang lebih terkoordinasi dan konkret,” kata Ade Swargo, Tenaga Ahli Muda (Junior Expert) Deputi III, Kantor Staf Presiden (KSP). “Kita perlu mendorong praktik baik pemberdayaan perempuan di tingkat tapak agar dapat direplikasi, didukung oleh anggaran yang tersedia, dan menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional,” katanya.

Menguatkan Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan agenda kesetaraan gender dalam perubahan iklim tidak berjalan sendiri-sendiri menjadi salah satu poin yang disepakati. Sejumlah rencana tindak lanjut yang konkret seperti menghimpun dan mendokumentasikan praktik baik perempuan pesisir melalui platform Perisai Pesisir, memetakan opsi dan prasyarat pembiayaan, mengaktifkan kembali kelompok kerja RAN GPI lintas kementerian yang kini akan dikawal langsung oleh KSP sebagai “Pokja Plus”, serta memanfaatkan forum perencanaan pembangunan pusat dan daerah untuk mendorong komitmen serupa hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

KemenPPPA juga menyampaikan rencana memasukkan penguatan peran perempuan pesisir ini ke dalam laporan nasional kepada Komite CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi pemerintah kita sejak 1984, merujuk pada Rekomendasi Umum No. 37 Tahun 2018 tentang dampak bencana dan perubahan iklim terhadap perempuan, yang turut memastikan cerita dari pesisir Indonesia menjadi bagian dari Laporan tiap negara dan komitmen negara-negara serta badan-badan dunia di tingkat global.

Dari Komunitas Menuju Perubahan Lebih Luas

Pertemuan lintas pemangku kepentingan ini menegaskan satu pesan penting, bahwa perempuan pesisir adalah aktor aktif pembangunan. Perempuan adalah individu pendorong perubahan, pemimpin komunitas, penjaga pengetahuan lokal, dan penggerak restorasi.

“Penguatan restorasi mangrove yang responsif gender perlu berjalan beriringan dengan penguatan agensi, kepemimpinan, akses terhadap sumber daya, serta manfaat ekonomi bagi perempuan pesisir. Ke depan, pembelajaran dari komunitas diharapkan dapat membentuk sebuah siklus yang lebih kuat, mulai dari penghimpunan perempuan pesisir, penghimpunan pembelajaran, penguatan platform nasional perempuan pesisir seperti platform Perisai-Pesisir, amplifikasi suara perempuan pesisir di tingkat tapak, penguatan kebijakan dan pembiayaan serta memastikan dampak berkelanjutan.Dengan pendekatan tersebut, perlindungan dan restorasi mangrove akan berkontribusi pada ekosistem pesisir yang lebih sehat dan tangguh iklim, dan juga pada pembangunan kelautan dan ekonomi biru Indonesia yang lebih adil dan inklusif,” pungkas Abdul.

CP4E: Bukan Sekadar Tas Praktis, tetapi Bekal yang Berarti dan Lengkap Saat Bencana

Cerita

Sembari duduk di tempat tinggal sementara yang dibangun setelah banjir, Sri Wahyuni bercerita tentang hari ketika air datang begitu cepat dan membuatnya harus meninggalkan rumah bersama suami dan kedua anaknya.

Banjir yang terjadi pada 26 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, membuat rumah Sri terendam. Dalam situasi yang serba terburu-buru, ia dan keluarganya hanya sempat menyelamatkan satu unit motor dan dokumen penting sebelum mengungsi ke tempat yang lebih aman.

“Air naik begitu cepat, sehingga saya dan keluarga langsung mengungsi ke bangunan masjid di dekat rumah yang berada di dataran tinggi. Di sana saya bersama puluhan tetangga tinggal dan berlindung. Barang yang bisa kami selamatkan hanya satu unit motor dan dokumen penting. Sisanya hilang diterjang banjir, termasuk rumah tempat saya tinggal sebelumnya,” ujarnya saat menceritakan kondisi awal banjir, Jumat (28/8).

Tidak banyak barang yang bisa dibawa Sri ketika mengungsi. Akibatnya, ia dan keluarga harus meminjam berbagai peralatan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berada di pengungsian.

“Kami tidak sempat membawa barang-barang untuk mengungsi. Ini cukup menyulitkan kami untuk memenuhi kebutuhan selama banjir terjadi. Untungnya, saya bersama tetangga yang lain saling membantu memenuhi kebutuhan sementara. Begitu kami kembali ke rumah, barang-barang yang tersisa sudah rusak dan tidak bisa digunakan,” tuturnya.

Pengalaman Sri dalam situasi bencana menunjukkan, kebutuhan yang terlihat sederhana dapat menjadi persoalan ketika seseorang harus meninggalkan rumah secara tiba-tiba. Peralatan untuk memasak, penerangan, hingga perlengkapan kebersihan menjadi penting ketika keluarga harus menjalani aktivitas sehari-hari dalam kondisi yang serba terbatas.

Kondisi serupa juga dialami Ferdinandus, salah satu penyintas gempa bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 membuat Ferdinandus dan keluarganya khawatir untuk kembali beraktivitas di dalam rumah karena gempa susulan masih terjadi.

“Setelah gempa pertama kali, saya dan istri memutuskan untuk mendirikan tenda di halaman rumah karena takut untuk beraktivitas di rumah. Meski udara dingin dan ada nyamuk, kami tetap tidur di luar supaya merasa aman,” ujarnya.

Pria berusia sekitar 50 tahun itu juga bercerita bahwa istrinya harus memasak di halaman rumah menggunakan tungku batu. Mereka memilih memasak di luar karena khawatir menggunakan kompor di dalam rumah ketika gempa susulan masih terjadi.

“Untuk memasak juga kami lakukan di luar, karena khawatir kalau tiba-tiba terjadi gempa sewaktu memasak. Saya juga khawatir dan tidak mau terjadi kebakaran. Bisa saja nanti kompornya jatuh atau tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kebakaran,” katanya.

Bagi Sri dan Ferdinandus, bencana tidak hanya membuat mereka kehilangan atau meninggalkan rumah. Aktivitas sehari-hari yang sebelumnya dilakukan dengan mudah berubah menjadi tantangan. Kegiatan sehari-hari yang sederhana seperti memasak, mendapatkan penerangan, atau menjaga kebersihan, membutuhkan penyesuaian ketika sebagian besar barang yang dimiliki tidak dapat digunakan.

Kondisi Sri membuatnya menjadi salah satu penerima CARE Package for Emergency (CP4E) di Kab. Aceh Tamiang. Paket bantuan yang berisi berbagai perlengkapan, dapat ia dan keluarganya gunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam masa pemulihan paska bencana banjir.

Bagi Sri, beberapa barang di dalam paket terasa sangat berarti karena berkaitan langsung dengan keterbatasan yang ia alami ketika mengungsi. Salah satunya adalah peralatan memasak.

“Di dalam paket ada pisau. Mungkin benda ini tidak begitu dipikirkan saat kondisi darurat, tetapi sangat merepotkan ketika tidak ada. Sewaktu kami mengungsi cukup kesusahan dalam memasak karena tidak ada pisau. Kami memakai benda di sekitar seperti batu untuk memotong buah sementara waktu,” katanya sembari mengingat kembali momen saat mengungsi.

Pengalaman tersebut membuat Sri menyadari bahwa bantuan dalam kondisi bencana tidak selalu harus berupa barang besar. Perlengkapan sederhana yang mudah digunakan dapat membantu keluarga menjalankan kembali aktivitas sehari-hari ketika sebagian besar barang yang mereka miliki hilang atau tidak dapat digunakan.

Hal yang sama dirasakan Ferdinandus. Menurutnya, barang-barang yang terdapat dalam CP4E yang ia terima, merupakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat. Ia juga menilai tas CP4E praktis dibawa karena berbagai kebutuhan dikemas menjadi satu.

“Dalam kondisi darurat kita cukup kesusahan untuk mengumpulkan barang yang lengkap menjadi satu wadah yang praktis dan mudah dibawa. Tapi kalau paket bantuan dari CARE ini mudah dibawa oleh siapa saja, seperti saya atau istri,” imbuhnya.

CP4E telah dibagikan CARE Indonesia bersama mitra kepada 425 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Aceh Tamiang, Sigi, dan Nagekeo. Paket bantuan dikurasi dengan seksama sesuai standar Sphere berisikan berbagai kebutuhan darurat, antara lain perlengkapan kebersihan, peralatan memasak, lampu, tali, terpal, dan perlengkapan lainnya. Seluruh perlengkapan dikemas dalam satu tas punggung dan dua tas jinjing samping sehingga mudah dibawa baik oleh satu maupun beberapa orang bersamaan.

Untuk membantu penerima memahami fungsi dan cara penggunaan setiap perlengkapan, CP4E juga dilengkapi dengan kertas petunjuk penggunaan. Bagi Sri, petunjuk tersebut membuatnya lebih mudah memahami cara menggunakan berbagai alat yang tersedia. Penjelasan dari petugas CARE Indonesia juga turut membantunya.

“Sangat mudah sekali untuk memakai berbagai alat yang ada di dalam CP4E. Terdapat kertas petunjuk dan juga ada penjelasan dari petugas,” ujarnya.

Ferdinandus juga merasa terbantu karena penerima dapat menghubungi CARE Indonesia apabila mengalami kendala dengan barang yang diterima. Menurutnya, akses tersebut penting bagi keluarga yang masih berada dalam kondisi sulit setelah bencana.

“Kami sebagai penerima bisa bertanya atau memberi kabar kalau barang yang kami terima rusak atau ada kendala saat menggunakan alatnya, bisa langsung menghubungi CARE Indonesia melalui kontak yang diberikan. Ini sangat memudahkan dan membantu kami sebagai penerima yang sedang berada di kondisi sulit,” pungkasnya.

Bagi Sri dan Ferdinandus, bantuan tersebut bukan sekadar kumpulan barang yang diterima setelah bencana. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, perlengkapan sederhana yang mudah dibawa dan digunakan dapat membantu mereka kembali menjalankan aktivitas sehari-hari, sedikit demi sedikit.

Penulis: Kukuh A. Tohari

Editor: Swiny Adestika

Produk Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) di Kab. Musi Banyuasin Kantongi Kerjasama Suplai Barang untuk Akses Pasar Lebih Luas

Galeri

Sebanyak 15 perjanjian kerja sama suplai barang berhasil diperoleh Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Temu Bisnis (5/9). Tiga kategori produk yakni kerajinan anyaman lidi sawit, aneka camilan seperti abon dan keripik, serta jamur merang segar, mendapat sambutan positif dari 15 pemilik usaha yang bersedia memasarkan produk kelompok perempuan di toko mereka melalui sistem konsinyasi.

Bagi anggota KUEP, kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk membawa produk yang selama ini dibuat dari rumah dan lingkungan desa ke pasar yang lebih luas. Produk yang telah mendapatkan mitra penjual selanjutnya akan disiapkan sesuai kebutuhan kuantitas dan melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim. Antusiasme pasar juga terlihat dari tujuh calon mitra lainnya yang meminta sampel produk untuk memastikan kualitas dan kesesuaiannya dengan standar mereka, sebelum melanjutkan ke peluang kerja sama jangka panjang.

Saat Pasar Meminta: Dari Dapur dan Teras Desa ke Rak Toko, Produk Kelompok Perempuan Musi Banyuasin Menjangkau Lebih Jauh

Cerita

Di sebuah ruang pertemuan di Palembang, dipenuhi meja-meja pameran kecil. Di atasnya berjajar produk anyaman lidi sawit, aneka camilan dalam toples seperti abon ikan dan ayam, berbagai variasi keripik, hingga jamur merang segar baru dipanen. Di sekeliling meja, para pengurus koperasi, pengurus dan anggota Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP), pelaku usaha ritel, perwakilan Dekranasda serta tamu dari perusahaan besar, duduk berhadapan. Hari itu bukan sekadar pameran, melainkan hari ketika upaya memperkuat ekonomi keluarga para perempuan-perempuan desa yang tergabung dalam beberapa KUEP di Musi Banyuasin melalui usaha kelompok akan diuji oleh pasar: apakah produk mereka cukup layak untuk naik ke rak toko kota, atau bahkan pabrik nasional.

22 calon mitra usaha dan pemilik toko dari Palembang hadir untuk satu tujuan, yakni melihat langsung, mencicipi, dan menilai apakah produk-produk rumahan dari usaha para perempuan di 13 KUEP di Musi Banyuasin layak masuk ke etalase mereka. Dan jawabannya, di hari itu ditandatangani 15 Perjanjian Kerja Sama Suplai Barang.

Mulai Dari Jamur Merang Segar Hingga Kerajinan Ditawarkan

Pertemuan dimulai dengan penjelasan bahwa produk yang diproduksi 13 kelompok perempuan atau KUEP ini dijual melalui wadah 3 koperasi yang anggotanya berasal dari 4 KUEP di 3 kecamatan berbeda. Terdapat 3 kategori produk yang diperkenalkan yakni produk camilan, produk kerajinan dan produk segar hasil panen.

Lisa, Ketua Koperasi Sekawan mandiri dari Kecamatan Sungai Lilin memulai dengan penjelasan kategori produk camilan. Ia menjelaskan, keunggulan produk camilan seperti abon ikan, abon ayam dan berbagai kripik adalah dari bahan baku yang seluruhnya berasal dari komoditas unggulan di 4 desa dan juga sudah memiliki perizinan seperti PIRT.

“Semua bahan baku produk camilan ini dari 4 desa yang ada di Kecamatan Sungai Lilin, sehingga dijamin kesegarannya. Sebelumnya kami hanya menjual disekitaran desa dan dengan dukungan dari CARE Indonesia juga PT Hindoli kami dapat mengembangkan variasi produk dari usaha kelompok. Harapannya bapak dan ibu pengusaha yang hadir di sini tertarik dan mau bekerjasama dengan kami,” ujar Lisa.

Selanjutnya kategori produk kerajinan dijelaskan oleh Siti, perwakilan Koperasi Srikandi Tangguh Berjaya dari Kecamatan Keluang. Kerajinan dari lidi sawit dikenalkan Siti sebagai produk unggulan dari 4 desa yang memiliki berbagai bentuk yang dibuat dengan anyaman tangan dari para anggotanya, dengan pewarnaan alami.

“Pembuatan kerajinan dengan menganyam tangan. Bahan bakunya berasal dari pelepah sawit yang tidak terpakai yang diserut menjadi lidi baru kemudian dianyam. Ibu-ibu anggota kelompok kami membuat kerajinan dengan banyak bentuk dan memberikan warna serta melapisinya pun dengan bahan-bahan alami. Kami berharap Bapak dan Ibu mau bekerjasama dengan koperasi kami dan turut menjual kerajinan ini,” ujar Siti.

Penjelasan dilanjutkan untuk kategori produk segar hasil panen berupa jamur merang oleh Fuji. Menurut Fuji, jamur merang yang semula tumbuh liar disekitar kebun sawit kini memiliki kualitas yang lebih baik karena dibudidaya secara khusus di 9 kumbung dan 2 kumbung percontohan yang tersebar di beberapa desa.

“Dari 2 kumbung hasil panen jamur merang sudah laku terjual di sekitar desa. Banyak peminat karena hasil panen yang dinilai baik. Di akhir bulan ini ditargetkan 9 kumbung akan siap panen jamur merang. Dari hasil panen di 9 kumbung ini harapannya bapak dan ibu berkenan bekerjasama dan memasarkannya,” jelas Fuji.

Ketertarikan yang Tak Terduga

Bagi para calon mitra usaha, produk dari kelompok perempuan ini bukan barang asing. Justru sebaliknya, banyak yang menyatakan sudah lama mencari pemasok lokal yang bisa diandalkan.

Salah satunya adalah Amanda Brownies. Jaringan toko oleh-oleh yang cukup dikenal di Palembang hari itu diwakili oleh Tomi Kurniawan, Koordinator Regional Amanda Group wilayah Sumatera. Menurut Tomi, ketertarikan mereka pada produk camilan dari kelompok perempuan KUEP tidak datang dari sekadar basa-basi kemitraan. Ia menegaskan bahwa perusahaannya menyambut baik kerja sama ini sesuai arah perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang bersama UMKM. Tomi juga menyampaikan tawaran penjemputan langsung produk yang dirasa seperti angin segar yang mengubah anggapan jauhnya jarak dari desa ke kota.

“Kami sangat menyambut baik ada binaan khususnya dari Sumatera Selatan. Ibu-ibu tidak perlu pusing untuk transportasi karena kami akan menjemput langsung produk karena mobil kami keluar-masuk ke Jambi. Selagi itu masih jalur kami akan kami ambil produknya dan akan kami bawa kepabrik kami kemudian akan kami didistribusikan. Untuk masalah harga, akan kita sesuaikan. Kami ingin sekali tumbuh dan berkembang bareng UMKM karena kami dahulu dari UMKM juga. Kami akan jual produk ibu di toko kami. Kita akan sesuai skema yang ada. Ayok kita sama-sama duduk bareng,” ungkap Tomi.

Sambutan serupa datang dari Ekenedi Wiranata, pengelola Kriya Sriwijaya sekaligus bagian dari Dekranasda Sumatera Selatan yang menaungi galeri kerajinan tangan, songket, dan anyaman dari seluruh provinsi. Ia menyampaikan dukungannya terhadap produk anyaman KUEP karena melihat nilai di baliknya. Ketika muncul pertanyaan soal harga yang dinilai lebih tinggi dari pasar lokal, Ekenedi justru memberi perspektif baru dimana menurutnya harga kerajinan tangan memang tidak bisa dipukul rata karena tergantung tingkat kerumitan dan segmen pasar yang dituju.

“Kalau kita di Kriya Sriwijaya ada segmen pasar dari kalangan kelas menengah dan ada juga yang berasal dari segmen kelas tinggi. Tidak ada masalah hanya produknya saja yang disesuaikan dengan segmen yang cocok dipasar. yang ada disana, mungkin bisa dibuat juga anyaman dipadukan dengan songket agar ada kombinasi, Produk ibu-ibu yang sudah lulus kurasi bisa kita suplay dan jika ada kegiatan promosi lain seperti pameran, akan dilibatkan. Yang terpenting produk kerajinan harus rapi dan keseragaman harus sama meskipun dibuat oleh kelompok yang berbeda, serta tau fungsi dari tiap produk juga dari bahannya yang alami. Faktor keamanan bahan baku juga diperhatikan, misalnya jika untuk keranjang buah berarti dari bahan yang tidak bahaya,” katanya.

Mengubah Keraguan Menjadi Kepercayaan

Tentu, jalan menuju kesepakatan tidak datang tanpa pertanyaan kritis dari sisi calon mitra, namun justru di sinilah letak keseriusan terlihat. Perwakilan dari Resto Mie Ayam Abang Kaif menanyakan langsung soal jaminan kesegaran jamur merang selama pengiriman. Pemilik Dapur Ncha ingin tahu apakah tersedia harga khusus untuk pembelian partai besar. Sementara Dewi Mardalena, pelaku usaha anyaman, secara terbuka mempertanyakan selisih harga katalog dengan harga pasar di tokonya.

Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab satu per satu oleh perwakilan KUEP dan Koperasi Perempuan. Selain itu, Rasyid Rasiki, Project Manager Yayasan CARE Peduli yang telah mendampingi 13 kelompok perempuan ini sejak 2022 dengan dukungan dari PT Hindoli pun turut mengikuti sesi diskusi dan menjelaskan perjalanan pemberdayaan ekonomi para kelompok perempuan hingga akhirnya bisa memproduksi berbagai variasi produk.

“Produk yang kini berhadapan dengan para calon mitra di kota Palembang ini datang dari perjalanan panjang. Kami bekerja bersama para perempuan dan tokoh desa dengan dukungan dari PT Hindoli, dengan tujuan menguatkan para perempuan dari sisi ekonomi. Produk anyaman misalnya, dibuat dengan pemikiran agar limbah lidi sawit dari program peremajaan kebun kelapa sawit yang semula dianggap tak bernilai, bisa diubah menjadi anyaman. Begitu pula dengan berbagai produk unggulan lainnya. Cita-citanya suatu saat bisa menembus pasar ekspor,” ujar Rasyid.

Riska Wahyuni, Manager CSR PT Hindoli yang telah empat tahun mendanai kerja kolaborasi dengan CARE Indonesia ini, turut menegaskan bahwa perjalanan ini bukan hal yang mudah dan ia bangga dengan capaian yang ada.

“Para calon mitra bisa terus memberi masukan kepada KUEP, agar produk-produk yang semula terkesan hanya anyaman dari lidi, bisa dikenal luas hingga ke Kota Palembang bahkan luar provinsi,” ujarnya.

 

Suara dari Desa yang Kini Didengar Kota

Di sisi lain meja, para perempuan pelaku usaha ini pun menjawab kepercayaan itu dengan keyakinan yang sama besarnya. “Usaha kami sudah berjalan tiga tahun namun perputarannya masih terbatas di des. Harapannya produk abon dan aneka camilan berbahan baku lokal dari beberapa desa ini bisa menarik kerjasama dengan banyak toko dan merambah pasar di tingkat provinsi,” ujar Lisa, Ketua Koperasi Sekawan Perempuan Mandiri asal Kecamatan Sungai Lilin.

Harapan itu pun terjawab hari itu juga. Koperasinya menjadi salah satu dari tiga koperasi produsen yang menandatangani kesepakatan terbanyak, mencakup mitra seperti Amanda Brownies, Kerupuk 301, Dapur Ncha, Mie Ayam Abang Kaif, hingga Waroeng Pekhaha.

Ketika Kesepakatan Bukan Sekadar Tanda Tangan

Dari 22 calon mitra yang hadir, 15 di antaranya langsung menandatangani Perjanjian Kerja Sama Suplai Barang dengan tiga koperasi produsen perempuan asal Musi Banyuasin, yakni Koperasi Produsen Srikandi Tangguh Berjaya Keluang, Koperasi Produsen Sekawan Perempuan Mandiri Sungai Lilin, dan Koperasi Produsen Srikandi Tungkal Mandiri Tungkal Jaya.

Sistem konsinyasi disepakati sebagai skema utama, dengan pembayaran dilakukan 14 hari setelah barang diterima dan terjual. Ini menjadi sebuah mekanisme yang dirancang agar risiko tidak sepenuhnya dibebankan kepada kelompok perempuan yang baru merintis jangkauan pasar mereka.

Tidak hanya itu, sinyal ketertarikan akan produk KUEP pun diberikan oleh para calon mitra yang belum menandatangani kesepakatan. Beberapa toko menyampaikan secara langsung permintaan pengiriman sampel produk sebelum memutuskan kerja sama jangka panjang. Minat serupa juga disampaikan pelaku usaha songket dan anyaman retail di Palembang yang menyebutkan kebutuhan spesifik produk, mulai dari model anyaman yang lebih ekonomis untuk pasar volume besar, hingga gagasan kolaborasi produk anyaman lidi dengan songket sebagai identitas kerajinan khas Sumatera Selatan di masa depan.

Temu bisnis menjadi saksi bahwa ketika produk rumahan desa dikemas dengan kualitas yang konsisten dan didampingi dengan tepat, pasar kota tidak hanya menerima tapi justru mencari dan mengapresiasi.

Ketertarikan para calon mitra terhadap produk anyaman, camilan, dan jamur merang dari kelompok perempuan di Musi Banyuasin bukan sekedar pertemuan, melainkan awal dari rantai pasok baru yang menghubungkan desa dengan konsumen di ibu kota provinsi, dan berpotensi menembus pasar yang lebih luas lagi.

Bagi perempuan-perempuan anggota 13 KUEP di Kab. Musi Banyuasin yang hari itu membawa hasil karya tangan mereka ke Palembang, mengantongi satu hal pasti, yakni perjalanan dari dapur dan teras rumah mereka di desa menuju rak-rak toko kota bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kesepakatan yang sudah ditandatangani, dan siap dikirim.

Penulis: Swiny Adestika

Bantu Penuhi Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan Keluarga Saat Situasi Bencana dengan CARE Package for Emergencies

Galeri

Memastikan setiap anggota keluarga dapat mengakses kebutuhan dasar sesuai kebutuhannya menjadi bagian penting dalam respons kebencanaan yang responsif gender. Yayasan CARE Peduli bersama para mitra mendistribusikan CARE Package for Emergency (CP4E) kepada 425 keluarga di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Nagekeo untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar selama situasi darurat.

CP4E dirancang agar praktis, mudah digunakan, dan dapat dipindahkan oleh seluruh anggota keluarga dalam situasi darurat. Paket ini berisi berbagai kebutuhan dasar, mulai dari perlengkapan kebersihan dan kebutuhan personal seperti pembalut dan pakaian dalam, penerangan bertenaga surya, perlengkapan penyimpanan dan penyaringan air, peralatan memasak, hingga perlengkapan hunian darurat.

“Alhamdulillah kami dapat bantuan ini. Barangnya banyak, ada tempat air, kelambu, lampu, alat masak. Lampunya itu saya langsung jemur, karena anak saya kalau malam itu lampu harus terus menyala.”
– Siti, Warga Kab. Sigi

“Setelah kami buka paketnya, alhamdulillah barang di dalamnya sangat berguna. Seperti ketika banjir, listrik tidak mengalir, nah disini ada lampu darurat yang bisa langsung dipakai. Saya sebagai perempuan, ada barang seperti pembalut, pakaian dalam.”
– Sri, Warga Kab. Aceh Tamiang

“Rumah saya mengalami retak dan ada beberapa bagian yang runtuh, sementara ini saya dan keluarga tinggal di tenda di sebelah rumah. Perkakas dapur saya juga rusak karena kena runtuhan bangunan, jadinya agak kesulitan untuk memasak. Bantuan dari CARE Indonesia ini sangat membantu saya karena isinya lengkap; ada terpal untuk tenda, alat dapur, kain, lampu, dan lain-lain.”
– Fransiska, Warga Kab. Nagekeo

Adaptasi Suhu Ekstrem: Memperkuat Inovasi dan Kolaborasi antara Perlindungan Pekerja dan Produktivitas di Area Pabrik

Cerita

Solusi teknis berbiaya terjangkau, kebijakan K3 yang adaptif, serta pelibatan pekerja, termasuk pekerja perempuan, menjadi fondasi penting bagi terwujudnya industri yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

 

Bagi pekerja yang menghabiskan berjam-jam di area produksi, suhu yang semakin panas bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan. Udara yang pengap dapat membuat tubuh lebih cepat lelah, konsentrasi menurun, dan kebutuhan untuk beristirahat serta mengonsumsi air menjadi semakin penting, seperti yang disampaikan pada salah satu penelitian di The Journal of Climate Change and Health tahun 2023.

Di sisi lain, bagi perusahaan, perubahan kondisi lingkungan kerja akibat cuaca ekstrem juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kondisi ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari isu keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, produktivitas, serta keberlanjutan operasional Perusahaan, seperti yang tertuang dalam salah satu hasil penelitian di Current Environment Health Reports tahun 2026.

Abdul Wahib Situmorang, CEO Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia) menjelaskan, industri padat karya di Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan yang umumnya ditempatkan di lini produksi dan bagian pekerjaan yang rentan terkena paparan panas cukup tinggi, sekaligus meningkatkan ketangguhan bisnis.

“Perlindungan pekerja dari suhu ekstrem bukan sekadar tambahan biaya atau persoalan kenyamanan. Ini merupakan investasi strategis pada kesehatan dan martabat pekerja, kesinambungan produksi, reputasi perusahaan, dan daya saing industri. Yang dibutuhkan bukan hanya intervensi sesaat, tetapi sistem yang terintegrasi ke dalam SOP K3, pengelolaan sumber daya manusia, layanan kesehatan kerja, serta dialog antara manajemen dan pekerja,” ujar Abdul dalam sesi diskusi interaktif yang diselenggarakan bersama anggota Gather, Exchange & Navigate (GEN) Network (27/8) yang berasal dari pebisnis khususnya sektor garmen.

Abdul menambahkan, pendekatan yang efektif harus mempertemukan tiga kepentingan yang sering kali dipandang terpisah yakni perlindungan pekerja, pencapaian produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Padahal, kata Abdul, ketiganya justru dapat saling memperkuat ketika perusahaan menggunakan data lapangan, mendengarkan pengalaman pekerja, dan menerapkan solusi yang sesuai dengan karakteristik setiap fasilitas produksi.

Adaptasi yang dijalankan para pelaku usaha khususnya di pabrik garmen diakui memiliki tantangan dan pertimbangan yang mendalam. Hasil polling yang dijalankan selama diskusi menunjukkan, ada pertimbangan mengenai biaya, karakteristik bangunan, proses produksi, target kerja, hingga bagaimana memastikan fasilitas yang sudah tersedia dapat berfungsi secara konsisten.

Sekitar 63 persen peserta menyebut keterbatasan anggaran sebagai salah satu pertimbangan utama dalam meningkatkan kenyamanan kerja. Sebanyak 19 persen melihat kebutuhan akan pemahaman teknis yang lebih spesifik untuk menangani peningkatan suhu ruangan, sementara 13 persen menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan penyesuaian waktu istirahat dan hidrasi dengan target produksi. Sekitar 6 persen lainnya menekankan pentingnya koordinasi dan pemeliharaan fasilitas teknis secara lebih konsisten.

Angka-angka tersebut menggambarkan keputusan nyata yang harus diambil perusahaan setiap hari: menentukan prioritas investasi, memilih solusi yang sesuai dengan kondisi fasilitas, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap dapat berjalan di tengah tuntutan operasional.

Pengalaman Pekerja Perempuan Dijadikan Dasar Perancangan Solusi
Dampak suhu ekstrem di tempat kerja khususnya area pabrik dari hasil diskusi menunjukkan, tidak selalu dirasakan secara sama oleh seluruh pekerja. Jenis pekerjaan, lokasi stasiun kerja, durasi paparan, beban kerja, penggunaan alat pelindung, kondisi kesehatan, serta akses terhadap air minum, toilet, dan waktu istirahat dapat memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi masing-masing pekerja.

Dalam diskusi mengemuka bahwa di industri garmen dengan jumlah pekerja perempuan yang umumnya lebih besar, perlu memberikan perhatian lebih terutama pada aspek kesehatan. Pekerja perempuan memiliki kondisi dan kebutuhan kesehatan yang dapat berbeda pada berbagai tahap kehidupan, termasuk ketika sedang hamil, menyusui, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu.

“Pekerja perempuan bukan kelompok yang homogen. Dampak paparan panas dapat berbeda menurut tahap kehidupan, kondisi kesehatan, jenis pekerjaan, beban kerja, penggunaan alat pelindung, serta akses terhadap air minum, toilet, dan waktu istirahat,” kata Raihan Zahrah, Gender Officer CARE Indonesia.

Zahra menambahkan, pekerja termasuk pekerja perempuan dapat dilibatkan untuk memetakan titik-titik panas di area produksi, mengevaluasi kebijakan istirahat, memberikan masukan mengenai akses air dan fasilitas sanitasi, serta menilai apakah langkah mitigasi yang diterapkan benar-benar membantu.

“Bagi perusahaan, masukan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pekerja. Pengalaman pekerja juga dapat menjadi sumber informasi penting untuk memahami apa yang terjadi di lapangan dan menemukan solusi yang benar-benar dapat diterapkan dalam rutinitas operasional,” ujar Zahra.

Solusi Sederhana, Dampak yang Berarti
Menghadapi suhu ekstrem juga tidak selalu berarti perusahaan harus melakukan perubahan besar dalam waktu singkat. Dalam diskusi interaktif bersama anggota GEN, mengemuka bahwa langkah pertama adaptasi dapat dimulai dengan memahami kondisi fasilitas. Pemetaan dan pemahaman di mana sumber panas berada, kapan suhu mencapai titik tertinggi, bagaimana udara bergerak di dalam bangunan, area mana yang paling padat, dan bagaimana pola kerja memengaruhi paparan pekerja.

Para peserta diskusi memahami bahwa setiap fasilitas produksi memiliki karakteristik yang berbeda. Sumber panas, desain bangunan, kepadatan pekerja, jenis mesin, hingga pola kerja tidak selalu sama. Karena itu, solusi untuk mengurangi paparan panas juga tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam.

Noni Cintia, Compliance Specialist PT Dasan Pacific menyampaikan, bahwa di area pabriknya, fasilitas gedung yang lebih luas terasa lebih panas. Sementara gedung lebih kecil lebih sejuk padahal memiliki tinggi bangunan yang sama. Dalam diskusi ia menyatakan bahwa lebih memahami bahwa perbedaan suhu bisa jadi disebabkan area gedung yang lebih luas tidak memiliki penaung sehingga terkena langsung paparan matahari yang menyebabkan terasa lebih panas.

Menurutnya, dari masukan selama diskusi, modifikasi adanya penaung di area gedung yang terpapar matahari langsung mungkin bisa jadi solusi. “Memang area gedung pabrik yang kecil itu tidak terpapar langsung matahari karena tertutup bangunan lain dan ada penaung. Saya jadi paham mengapa ada perbedaan suhu di dua bangunan,” ujarnya.

Armia Afliqoini, Chief Compliance PT Pan Brothers turut menyampaikan bahwa di area pabrik sudah menjalankan dua sistem pendinginan berbeda. “Di factory kami ada dua sistem yang sudah dijalankan. Kami bangun cooling system dengan air yang disesuaikan juga dengan area barat dan timur dari bangunan pabrik. Namun ada kendala dengan humidity yang jadi lebih tinggi sehingga berpotensi munculnya jamur. Nah, karena adanya tantangan dari kenaikan kelembapan itu, maka sistem kedua dibuat berbeda. Kami melakukan sedot suhu panas dan diarahkan keluar ruangan jika terdeteksi peningkatan suhu. Namun kami belum mendapatkan standar perhitungan yang bisa dijadikan referensi,” ujarnya.

Armia menambahkan, dari diskusi bersama CARE Indonesia dan anggota GEN lainnya, ia mendapatkan rekomendasi solusi bertingkat untuk mendinginkan suhu mulai dari pemasangan exhaust fan atau AC, melakukan penyedotan kelembapan secara rutin termasuk ide penearapan Raised Floor sehingga ada ruang di bawah lantai untuk menyalurkan udara panas, hingga pemasangan Air Handling Unit (AHU) untuk kontrol suhu dalam ruangan tertutup. Armina juga menyebutkan, dari diskusi juga didapatkan informasi mengenai perhitungan dari Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengkondisian ruangan dan suhu.

Selama diskusi, berbagai usulan pendekatan bagi perusahaan dibahas, sehingga memberikan ruang untuk memulai dari apa yang paling mungkin dilakukan. Usulan implementasi adaptasi seperti perbaikan ventilasi silang dan aliran udara, pengaturan ulang posisi mesin dan stasiun kerja, penyediaan area istirahat yang lebih sejuk, hingga akses air minum yang lebih mudah dapat menjadi bagian dari solusi.

Menurut Abdul, adaptasi suhu ekstrem juga bisa dilakukan dengan pola kerja, seperti pengaturan waktu istirahat, rotasi pekerja di area dengan risiko panas tinggi, maupun penggunaan teknologi pendinginan tertentu sesuai kondisi bangunan dan lingkungan.

“Perlindungan pekerja dari suhu ekstrem bukan sekadar tambahan biaya atau persoalan kenyamanan. Ini merupakan investasi strategis pada kesehatan dan martabat pekerja, kesinambungan produksi, reputasi perusahaan, dan daya saing industri. Dengan kata lain, adaptasi tidak selalu harus dimulai dari investasi besar. Yang terpenting adalah intervensi benar-benar bisa mengurangi paparan panas dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” ujar Abdul.

Abdul menambahkan, CARE merekomendasikan, investasi teknis perlu berjalan beriringan dengan penguatan sistem perusahaan. “Investasi teknis juga harus berjalan bersama dengan penguatan sistem. Hasil pengukuran suhu dan pengalaman pekerja perlu digunakan untuk memperbarui SOP K3, protokol layanan kesehatan kerja, prosedur respons terhadap gejala terkait panas, serta pengaturan target dan jadwal kerja, sehingga upaya ini jadi bagian dari cara perusahaan mengelola tempat kerja,” ujar Abdul.

Dari Tantangan Menjadi Pembelajaran Bersama
Perubahan menuju tempat kerja yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Abdul menjelaskan, berdasarkan kerja bersama yang telah dilakukan CARE, kolaborasi jadi kunci. Menurutnya, perusahaan membutuhkan dukungan pemerintah, pekerja, asosiasi industri, penyedia teknologi, dan organisasi masyarakat sipil.

Ia menyebutkan, pemerintah dapat membantu melalui panduan K3 yang adaptif dan sensitif gender, insentif dan akses pembiayaan, serta layanan konsultasi dan pendampingan teknis. Di sisi lain, dunia usaha memiliki ruang untuk mulai melakukan langkah-langkah yang berada dalam kendalinya seperti memetakan risiko, mendengarkan pekerja, menguji solusi, mengukur hasil, dan mengintegrasikan praktik yang efektif ke dalam sistem perusahaan.

“Platform kolaboratif seperti GEN Indonesia juga dapat menjadi ruang bagi perusahaan untuk belajar satu sama lain. Bagi pelaku bisnis, berbagi pengalaman berarti mereka tidak harus selalu memulai dari nol. Solusi yang berhasil diterapkan di satu fasilitas dapat menjadi inspirasi bagi fasilitas lain, sementara pengalaman mengenai pendekatan yang kurang efektif dapat membantu perusahaan lain menghindari investasi yang tidak tepat,” ujarnya.

Menurut Abdul, pembelajaran yang didapat dari kolaborasi akan memiliki arti ketika diterjemahkan menjadi perubahan nyata. “Diskusi dan pelatihan, pada akhirnya, bukanlah tujuan akhir. Pembelajaran perlu masuk ke dalam SOP K3, pengelolaan sumber daya manusia, layanan kesehatan kerja, mekanisme dialog antara pekerja dan manajemen, hingga perencanaan investasi perusahaan,” ujar Abdul.

Ketika Pekerja Aman, Bisnis Lebih Tangguh
Pada akhirnya, percakapan tentang suhu ekstrem di tempat kerja adalah percakapan tentang bagaimana industri dapat mempersiapkan diri menghadapi risiko yang terus berubah, tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan orang-orang yang menjalankan roda produksinya setiap hari.

Bagi pekerja, termasuk pekerja perempuan, tempat kerja yang lebih aman berarti memiliki akses terhadap air minum, waktu istirahat yang memadai, fasilitas yang mendukung kesehatan, serta ruang yang aman untuk menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran.

Bagi perusahaan, perlindungan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga produktivitas, mengurangi gangguan operasional, dan membangun ketahanan bisnis dalam menghadapi perubahan iklim.

Bagi CARE Indonesia, seperti yang disampaikan Abdul, di situlah letak pentingnya kolaborasi. Bukan sekadar mendorong perusahaan untuk beradaptasi, tetapi bersama-sama menemukan cara agar adaptasi tersebut dapat bekerja bagi pekerja sekaligus bagi keberlanjutan bisnis.

“Ketika suhu terus meningkat, industri yang paling tangguh bukan selalu industri yang memiliki investasi terbesar. Bisa jadi, industri yang paling siap adalah mereka yang mau mendengarkan, memahami risiko, mencoba solusi yang tepat guna, dan menjadikan perlindungan pekerja sebagai bagian dari cara mereka membangun bisnis untuk masa depan,” pungkas Abdul.

Press Statement: Yayasan CARE Peduli dan Karsa Institute Distribusikan Paket Kedaruratan Bagi 60 Keluarga Terdampak Pasca Gempa di Sigi

Berita

Sigi, 31 Agustus 2026 – Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia), bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Karsa Institute menyalurkan paket bantuan kedaruratan atau CARE Package for Emergency kepada keluarga terdampak, pasca gempa bumi melanda Sulawesi Tengah. 60 keluarga terdampak di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo akan menerima paket kedaruratan yang bisa dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan higenitas, alat rumah tangga, penerangan dan lainnya. Penyerahan paket bantuan kedaruratan dilakukan di Kantor Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo (31/8), yang turut dihadiri Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi , Henri Kusuma Rombe, Sekretaris Camat Palolo, Nasirun serta Kepala Desa Lembantongoa, Arman.

Gempa darat kedalaman dangkal 10 km bermagnitudo 6,7 yang terjadi pada 16 Juni 2026 pukul 10.27 WITA dengan pusat gempa 42 km Tenggara Palu itu dirasakan masyarakat di 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya yakni Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu dan Kabupaten Poso. Data dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang terdampak parah.

CEO Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia), Dr. Abdul Wahib Situmorang, menyampaikan, CARE Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai mitra kemanusiaan seperti dengan Karsa Institute, untuk memberikan bantuan pasca kedaruratan yang bisa membantu seluruh anggota keluarga, termasuk kebutuhan perempuan dan anak. Menurut Abdul, Desa Lembantongoa yang lokasinya cukup terisolir ini memerlukan paket alat bantuan kebencanaan yang mudah digunakan sehingga bisa segera mencari lokasi aman.

“Dalam melakukan respon kedaruratan bantuan yang didistribusikan harus bisa menjawab gap dari kebutuhan bagi setiap anggota keluarga. Karena itu, respon pasca bencana yang dilakukan CARE juga memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak, termasuk kebutuhan kebersihan, kesehatan menstruasi, alat penampungan air bersih serta peralatan pendukung untuk hunian sementara. Semua bantuan non-food item ini dikemas ringkas dalam CARE Package for Emergency atau kami menyebutnya CP4E,“ ujar Abdul.

Abdul menambahkan, rancangan khusus di CP4E ini membuat lebih mudah dibawa oleh seluruh anggota keluarga karena bisa dipecah jadi 3 tas terpisah sebagai tas darurat. Ruang dalam tas yang cukup lega menurut Abdul bisa menjadi tempat penyimpanan kebutuhan tambahan keluarga seperti tambahan pakaian dan penyimpanan dokumen karena bahan tas yang dibuat tahan air.

Senada dengan Abdul, Rahmat Saleh, Direktur Karsa Institue menyampaikan, paket kedaruratan atau CARE Package for Emergency ini akan sangat berguna bagi seluruh anggota keluarga termasuk perempuan dan anak, terlebih lagi jika akses keluar desa tertutup. “Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo di Kabupaten Sigi merupakan salah satu dari tiga desa yang mengalami banyak kerusakan akibat gempa kemarin. Ditambah lokasi desa yang terpisah dan agak terisolir, sehingga bantuan mungkin sampai lebih lama selama masa tanggap darurat. Dengan CP4E ini, keluarga diharapkan bisa bertahan di lokasi lebih aman. Yang menarik, dibandingkan dengan paket-paket tanggap darurat konvensional, paket CP4E ini bisa di repacking, disimpan oleh keluarga dan difungsikan sebagai paket siaga yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Paket bantuan kedaruratan seperti ini sangat penting dan fungsional. Harapannya, paket semacam ini bisa disediakan dalam skala yang lebih besar dan distribusikan secara bisa lebih luas di wilayah Sulawesi Tengah,” ungkap Rahmat.

Tentang CARE Package for Emergency
Paket bantuan darurat CARE dirancang untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat. Setiap paket mencakup:

  • Perlengkapan kebersihan dan kebutuhan personal, seperti pasta dan sikat gigi, sampo, sabun, pakaian dalam, pembalut, dan perlengkapan kebersihan lainnya;
  • Perlengkapan penerangan tenaga surya untuk keluarga yang tinggal di lokasi dengan akses penerangan terbatas;
  • Perlengkapan penyimpanan dan penyaringan air, termasuk ember, jeriken, kain penyaring, dan corong lipat;
  • Peralatan memasak, antara lain pisau, gelas, wajan, dandang, tungku, dan piring; serta
  • Perlengkapan hunian darurat, seperti terpal, kelambu, sarung, dan kain jarit.
Facebook Instagram Linkedin-in Tiktok
Aktivitas Kami
Pendekatan Kami
Program Kami
Area Dampak Kami
Menjalin Kemitraan, Membangun Aliansi
Cerita & Berita
Cerita & Berita
Galeri
Publikasi
Tentang Kami
Visi, Misi dan Nilai
Sejarah Kami
Tata Kelola & Kepemimpinan Kami
Akuntabilitas & Transparansi
Mitra Kami
Program Kami
Keadilan Gender dan Inklusi Sosial
Keadilan Lingkungan Hidup, Iklim dan Keanekaragaman Hayati
Kesiapsiagaan dan Respon Krisis
Ikut Terlibat
Menjadi Relawan
Terlibat Sebagai Ahli
Bekerja Bersama Kami
Hubungi Kami
Dapatkan Buletin
Donasi