Search
Close this search box.

Siaran Pers: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Penguatan Jejaring Pemuda Perkuat Ketangguhan di Enam Desa Kabupaten Sigi

Berita

Upaya membangun perdamaian dan ketangguhan masyarakat termasuk kelompok perempuan dan pemuda dilakukan CARE Indonesia bersama KARSA Institute, didukung UN Women dengan pendanaan dari KOICA, di enam desa, yakni Desa Ngatabaru, Pombewe, Pesaku, Rarampadende, Wisolo dan Ramba, Kabupaten Sigi. Pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) berhasil memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan di desa sekaligus menambah pendapatan keluarga. Selain itu, pendekatan kesetaraan gender yang diimplementasikan di enam desa tersebut dikatakan berhasil memperkuat kesetaraan relasi dan akses di tingkat rumah tangga, komunitas bahkan di tingkat desa yang ditandai dengan ditetapkannya enam desa tersebut ditambah dua desa tetangga, yakni Desa Launca dan Desa Moa, menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Tidak hanya itu, penguatan jejaring pemuda lintas desa berhasil menjadikan pemuda sebagai aktor pencipta perdamaian yang mencegah terjadinya konflik.

Dr. Abdul Wahib Situmorang, CEO CARE Indonesia menjelaskan, upaya mendorong ketangguhan dan perdamaian di masyarakat kerap kali luput melibatkan perempuan dan pemuda. Menurutnya, perempuan hadir sebagai penyangga ketangguhan sosial namun sering kali tidak diakui secara formal, sementara pemuda kerap dianggap sebagai aktor di dalam konflik, dengan energi, kerentanan, dan ambiguitas peran.

“CARE bersama KARSA dan mitra melihat, penguatan dan pelibatan perempuan serta pemuda menjadi kunci untuk mendorong resiliensi masyarakat terutama di Kabupaten Sigi yang kita ketahui merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam dan dinamika konflik sosial. Pendekatan dengan perspektif kesetaraan gender diimplementasikan, yang diselaraskan juga dengan praktik desa, tata kelola lokal serta pemanfaatan ruang-ruang informal dan digital. Hasil baik ini diharapkan dapat memperkaya kerangka Humanitarian–Development–Peace (HDP) Nexus serta bisa terus berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Mutmainah, anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Ramba mengatakan edukasi dan pendampingan mengenai kesetaraan gender yang ia dan suami dapatkan membawa perubahan baik pada pelaksanaan peran domestik di rumah mereka. Menurutnya, pemahaman tentang kesetaraan gender pun menjadi pertimbangan yang ia sampaikan sebagai pengurus BPD dalam membuat perencanaan dan penganggaran desa.

“Pengingkatan kapasitas yang saya ikuti seperti kepemimpinan dan berbicara di publik ini berpengaruh terhadap peran saya sebagai BPD Ramba. Edukasi kesetaraan gender yang melibatkan saya dan suami pun memperkuat kesetaraan terutama dalam pembagian peran dan tugas di rumah ya. Saya juga menjadi lebih memahami tentang tentang kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan desa,” ujarnya saat mengikuti Workshop Pembelajaran Implementasi Program We Nexus, pada Kamis (29/1) di Hotel Best Western Coco Palu, Kota Palu.

Mutmainah menambahkan, penguatan peran perempuan di desa semakin ia rasakan setelah ia tergabung menjadi anggota KUEP di Desa Ramba. Menurutnya, KUEP membuat perempuan di Desa Ramba tidak hanya belajar pengelolaan keuangan, tapi juga mendapat tambahan modal untuk usaha dari simpan-pinjam yang diberlakukan di KUEP yang bisa menambah pendapatan keluarga.

“Keberadaan KUEP juga menjadi solusi simpan-pinjam bagi saya. Kami merasa terbebas dari tekanan tanggung renteng, karena sistem dan desain simpan pinjam di KUEP disepakati bersama. Bahkan di KUEP di Desa Ramba, pada siklus ke-2 ini modal nya sudah mencapai 46.850.000 Rupiah,” ujar Mutmainah.

Senada dengan Mutmainah, Sandi, Perwakilan Pemuda dari Desa Rarampadende turut menyampaikan kegembiraannya terlibat dalam upaya memperkuat perdamaian dan ketangguhan masyarakat di desanya. Menurut Sandi, pemuda jarang sekali dilibatkan secara intensif dalam dialog atau forum-forum di desa, sehingga ia senang bisa mendapatkan edukasi terkait kesetaraan gender, penciptaan perdamaian serta ikut serta dalam kegiatan kepemudaan lintas desa.

“Kegiatan kemah pemuda dan forum-forum diskusi informal yang dilakukan membuat saya jadi lebih mengenal teman-teman dari desa lain. Sebelumnya saya lebih sering bergaul dengan teman-teman satu desa saja, tapi sekarang kami punya grup untuk bisa saling berbagi informasi. Pertemanan kami pun bertambah ya di media sosial. Dari grup dan medsos itulah kami membuat pekan olahraga antar desa agar pertemanan kami semakin kuat dan tidak ada lagi konflik antar desa kedepannya,” ujarnya.

Rahmat Saleh, Ketua Dewan Pengurus Karsa Institute menuturkan, pelibatan pemuda dan pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan telah mendapat dukungan dari pemerintah desa setempat serta lembaga terkait lainnya. Menurutnya, operasional dari KUEP, kelanjutan DRPPA serta kegiatan kepemudaan telah masuk dalam perencanaan desa.

“Pemerintah desa, termasuk dinas terkait turut memandang penting keberlanjutan dalam pelibatan pemuda dan pemberdayaan kelompok perempuan di enam desa ini untuk resiliensi masyarakat. Kelompok pemuda dan perempuan yang sudah terbentuk, seperti usaha kelompok serta model simpan-pinjam di KUEP, Kelompok Siaga Bencana (KSB), satgas untuk posko PPA di desa, forum kepemudaan desa serta implementasi DRPPA kedepannya akan juga didukung dari perencanaan desa serta pendampingan teknis dari dinas terkait,” ujarnya.

Mohamad Rizal Intjenae, Bupati Kabupaten Sigi menyambut baik perubahan dan ketangguhan yang terbentuk di masyarakat desa, terutama pemuda dan peremuan. Ia menyampaikan, hasil dari kerja kolaborasi yang sudah berjalan di enam desa ini sejalan dengan aspek pencegahan yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sigi, dalam menangani situasi krisis.

“Pemkab Sigi berfokus pada tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yang berkelanjutan terkait situasi krisis. Mitigasi yang kami lakukan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan muda dan perempuan. Kolaborasi CARE Indonesia dan Karsa di enam desa ini sudah sangat baik dan sejalan dengan fokus kami. Ini menjadi pembelajaran yang sangat baik. Pemkab menyambut baik dan mendukung untuk terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan penguatan ketangguhan jejaring pemuda tidak hanya di enam desa ini tapi juga untuk seluruh desa di Sigi,” katanya.

Kebun Gizi: Mewujudkan Pola Makan Sehat dari Pangan Lokal untuk Keluarga

Cerita

Memenuhi kebutuhan gizi anak bukan hanya tentang menyediakan makanan, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan bergizi yang aman, berasal dari lokasi setempat, dan dikelola secara berkelanjutan. Di Indonesia, tantangan pemenuhan gizi masih nyata, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 prevalensi stunting nasional turun menjadi sekitar 19,8 persen tahun 2024, namun masih merupakan isu serius yang perlu diatasi.

Upaya pemenuhan gizi keluarga dilakukan CARE Indonesia bersama mitra melalui pembuatan kebun gizi berbasis komunitas yang dikelola kelompok perempuan. Pengelolaan kebun gizi telah dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Nagekeo. Kebun gizi adalah lahan yang dikelola secara kolektif oleh kelompok masyarakat sering kali difasilitasi oleh perempuan untuk menanam berbagai jenis pangan lokal bergizi seperti sayuran, buah-buahan, umbi, dan tanaman protein nabati. Hasil kebun ini menjadi sumber asupan gizi yang bisa langsung dimanfaatkan untuk keluarga dan komunitas, serta sisa panen kerap dijual yang hasil penjualannya menjadi tambahan pendapatan keluarga anggota kelompok perempuan yang mengelola.

Pangan Lokal untuk Gizi Seimbang

Pangan lokal yang segar dan beragam membantu memenuhi standar pemenuhan gizi anak yang dianjurkan pemerintah Indonesia melalui pola makan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Dengan mengolah bahan-bahan dari kebun gizi, keluarga dapat menyajikan makanan yang kaya vitamin, mineral, dan serat. Sesuai dengan anjuran menu empat bintang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kebun ini secara langsung menjawab kebutuhan nutrisi anak dengan menyediakan bahan makanan bergizi di lingkungan terdekat. Dari sisi ekonomi, kebun gizi mendukung kemandirian keluarga melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang menghasilkan manfaat nyata dalam konsumsi dan pendapatan.

Lebih penting lagi, kebun gizi membantu membangun kesadaran bersama bahwa pemenuhan gizi adalah hasil kolaboratif antara akses pangan yang baik, pendidikan gizi keluarga, serta dukungan komunitas. Dengan menanam, memanen, mengolah, dan mengonsumsi pangan dari kebun sendiri, keluarga Indonesia dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih sehat, kuat, dan produktif.

Kebun Gizi dan Ekonomi Sirkular

Lebih dari itu, kebun gizi juga mendukung ekonomi sirkular di komunitas: hasil panen yang tidak langsung dikonsumsi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah atau dijual untuk meningkatkan pendapatan kelompok. Limbah organik dari konsumsi rumah tangga pun dapat dijadikan kompos untuk memperkaya tanah, menciptakan siklus produksi yang efisien dan ramah lingkungan.

Kebun gizi yang dikelola, diintegrasikan dengan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) untuk menguraikan sampah organik rumah tangga. Maggot yang dikelola oleh kelompok perempuan ini diolah menjadi pupuk, pakan ternak, dan budi daya ikan.

Perempuan memainkan peran sangat penting dalam memastikan kebutuhan gizi keluarga terpenuhi. Dalam banyak komunitas, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menyiapkan makanan, tetapi juga menjadi pengelola kebun gizi, pembelajar utama tentang praktik gizi, serta katalis bagi perubahan perilaku makan yang lebih sehat. Partisipasi perempuan dalam kebun gizi juga membuka ruang bagi mereka untuk memperkuat kapasitas organisasi, mengambil keputusan, serta memperluas jejaring sosial dan ekonomi.

Implementasi kebun gizi berbasis komunitas sangat relevan dengan tema Hari Gizi Nasional: “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal”. Masyarakat, termasuk kelompok perempuan tidak hanya semakin berdaya dengan penambahan kemampuan pengelolaan kebun gizi terintegrasi, juga dapat memaksimalkan potensi pangan yang tumbuh di sekitar, sekaligus menjadi tambahan pendapatan rumah tangga.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Kelompok Perempuan dalam KUBE Perkenalkan Produk Olahan Rumahan di gelaran UMKM Kec. Pangalengan

Galeri

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Community Development Forum (CDF) perkebunan Pasir Malang dan Malabar turut meramaikan gelar UMKM pada Peringatan Hari Desa Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kab. Bandung di Desa Banjarsari (23/01). Dalam kesempatan ini, KUBE yang menjadi bagian dari program kolaborasi CARE Indonesia bersama para mitra memperkenalkan berbagai produk olahan, seperti buah kering, teh, dan aneka camilan hasil usaha kelompok.

Melalui kegiatan ini, KUBE mulai memperluas jangkauan pasar ke luar desa, langkah ini diharapkan dapat mendorong penjualan dan meningkatkan ekonomi anggota, terutama perempuan. Ke depannya, pemasaran akan diperkuat melalui kanal toko online serta kerja sama dengan pengelola rest area di sekitar Kec. Pangalengan, Kab. Bandung.

Kelompok Wanita Tani di Kab. Musi Banyuasin Siap Dukung Pasokan Dapur MBG

Galeri

Kelompok Wanita Tani (KWT) di 13 desa di Kab. Musi Banyuasin dipersiapkan sebagai pemasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), upaya ini dapat mendorong pendapatan anggota kelompok sekaligus menjamin kualitas pangan untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Persiapan dilakukan melalui lokakarya integrasi kebun KWT sebagai penyedia komoditas pangan dapur SPPG (20/01), kegiatan ini merupakan kerja bersama PT Cargill, CARE Indonesia, dan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin.

Selain KWT, Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) di 13 desa juga dilibatkan dalam mendukung pasokan dapur SPPG melalui usaha peternakan ayam, budidaya ikan dan budidaya jamur merang agar bahan pangan lebih beragam. Kedepannya lahan kebun KWT akan ditambah bersamaan dengan persiapan lainnya seperti peningkatan kapasitas anggota KWT dan persiapan kerja sama antara KWT, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta SPPG.

Studi Ajar Pengembangan Usaha Ekonomi Sirkular di Musi Banyuasin

Galeri

Mendorong replikasi dan pengembangan skala usaha berbasis ekonomi sirkular dari usaha kelompok perempuan di Kab. Musi Banyuasin terus dilakukan CARE Indonesia bersama PT. Cargill dan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin. Studi ajar diikuti perwakilan Pemerintah Kab. Musi Banyuasin dan perwakilan PT. Hindoli ke maggot center dari program CARE Indonesia bersama mitra di Kota Depok (13-14/01), untuk meningkatkan pemahaman tentang integrasi pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) serta pengelolaan ternak dan kebun nutrisi pekarangan dengan maggot sebagai pakan dan pupuk.

Kunjungan melihat integrasi usaha di Maggot Center ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada usaha berbasis ekonomi sirkular yang sudah dijalankan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) di Kab. Musi Banyuasin sebagai peningkatan pendapatan rumah tangga.

Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Kepemimpinan Perempuan dalam Pemulihan Mangrove

Galeri

Perkuat peran, kapasitas, dan jejaring perempuan dalam pemulihan lanskap mangrove, sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Biru dan prioritas nasional dalam rehabilitasi ekosistem pesisir pesisir dan mangrove. Kick-off Program PERISAI Mangrove (PERempuan Sebagai Agen dan Inisiator Pemulihan Landskap Mangrove) yang dilaksanakan CARE Indonesia dengan dukungan Ford Foundation (13/1) dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una,Direktur Regional Ford Foundation dan lembaga sipil (CSO), dan komunitas perempuan.

Kedepannya, jejaring PERISAI Mangrove akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kerja sama dalam perlindungan mangrove yang dilakukan oleh kelopok perempuan.

Catatan Perjalanan Respon Sumatera Bangkit: Penyediaan Akses Air Bersih Melalui Rehabilitasi Sumur untuk Air di Aceh Tamiang

Cerita

Di tengah genangan banjir yang melanda Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, satu kebutuhan paling mendasar tiba-tiba menghilang dari kehidupan warga, yakni air bersih. Dalam situasi bencana, penyediaan air bersih menjadi prioritas utama karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jumlah dan mutu air yang tidak memadai merupakan penyebab utama berbagai masalah kesehatan masyarakat dalam situasi krisis.

Banjir tidak hanya merendam rumah dan jalan, tetapi juga mencemari hampir seluruh sumber air warga. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan berubah menjadi kubangan lumpur bercampur limbah dan tak lagi layak digunakan, apalagi diminum. Kondisi ini disaksikan langsung oleh Renee Manoppo, Humanitarian & Emergency Response Manager CARE Indonesia, saat melakukan penilaian kebutuhan cepat dalam respons banjir di Aceh Tamiang (10-18/12).

“Sebanyak 76 persen warga mengalami kesulitan akses air bersih. Masyarakat kesulitan mendapatkan air karena sumur-sumur mereka tertutup lumpur yang terbawa banjir. Dalam kondisi bencana, air itu bukan sekadar kebutuhan, tetapi sumber kehidupan,” ujar Renee menceritakan perjalanannya  dari Aceh Tamiang.

Ia menjelaskan, bahkan pada banjir dengan skala yang tidak terlalu besar, sumber air warga hampir pasti tercemar. Namun kondisi di Kuala Simpang jauh lebih parah. Hampir 100 persen sumur warga tercemar lumpur, kotoran, dan limbah dari saluran pembuangan yang tercampur menjadi satu.

“Kondisi inilah yang membuat bantuan pompa lumpur menjadi sangat krusial. Bukan untuk mengambil air minum secara instan, melainkan sebagai langkah awal menyelamatkan sumur-sumur warga agar kembali layak digunakan,” jelasnya.

Kesadaran akan urgensi air bersih membuat persiapan dilakukan bahkan sebelum tim berangkat ke lokasi. Renee menuturkan, sebelum keberangkatannya ke Kuala Simpang pada 10 Desember 2025, ia berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA Care). Renee mendapat informasi bahwa KAGAMA Care berenana memberikan bantuan penyediaan akses air bersih dengan membawa water treatment unit (WTU). Namun menuurt Renee, pihak KAGAMA Care masih kekurangan alat untuk menyedot lumpur dari sumur.

“Karena ada kekurangan alat pompa penyedot itu, kita sediakan dua unit pompa khusus untuk lumpur. Prosesnya tidak sederhana. Air kotor dan lumpur harus dikeluarkan sepenuhnya dari sumur. Setelah itu, sumur direhabilitasi menggunakan tawas dan klorin agar kotoran mengendap dan bakteri mati. Barulah air yang mulai jernih bisa diproses lebih lanjut,” paparnya.

Renee menceritakan, setelah sumur dibersihkan, barulah alat penyedot air dan sistem penyaringan bisa digunakan. Air dari sumur yang telah direhabilitasi kemudian disaring dan melewati proses sterilisasi ultraviolet (UV) untuk membunuh mikroorganisme. Serangkaian pengujian pun dilakukan, mulai dari uji visual, bau, rasa, hingga pengukuran pH dan total dissolved solids (TDS). Uji coba ini dilakukan di Pondok Pesantren Ibnu Hasan, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi posko dari KAGAMA Care.

“Pada saat pengujian, tidak ada yang bersedia meminum langsung air yang telah diolah. Saya memahami kekhawatiran mereka untuk tidak mengambil risiko terkena penyakit. Maka dari itu, berbekal hasil uji yang positif, saya memberanikan diri mencoba air tersebut. Hasilnya, saya tidak merasakan gangguan pencernaan sama sekali,” ujar Renee sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Renee menjelaskan, pompa penyedot lumpur ini dapat digunakan secara bergantian dari satu sumur ke sumur lainnya. Setelah satu sumur selesai dibersihkan, pompa dipindahkan ke titik berikutnya di berbagai wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang, seperti Kampung Lando di Kecamatan Rantau, Kampung Sukajadi di Kecamatan Karang Baru, dan Kampung Kuala Simpang di Kecamatan Kota Kuala Simpang. Proses rehabilitasi satu sumur membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam, tergantung kedalaman sumur dan tingkat pencemarannya.

Renee turut menjelaskan, jumlah air bersih yang dihasilkan mencapai 24.000 liter setiap harinya. Menurut perhitungan standar Sphere, jumlah air bersih yang dihasilkan ini bisa mencukupi kebutuhan minimum air bersih sekitar 1.600 orang.

“Hingga Kamis, 18 Desember 2025, mesin ini telah digunakan untuk merehabilitasi empat sumur yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh sekitar 450 orang di berbagai wilayah Aceh Tamiang. Saat ini, pompa penyedot lumpur tersebut kami serahkan kepada tim KAGAMA Care agar proses pembersihan sumur warga dapat terus berlanjut. Kami berharap kedepannya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan air bersih dengan akses yang lebih mudah,” pungkasnya.

 

Penulis: Kukuh A. Tohari
Editor: Swiny Adestika

Menggaungkan Suara Perempuan: #SayaBerani Mengembalikan Ruang Aman Bebas Kekerasan Berbasis Gender

Cerita

Mewujudkan ruang aman bagi perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik di ranah keluarga, komunitas, ruang publik, maupun tempat kerja. Kekerasan berbasis gender kerap muncul dalam berbagai bentuk dan situasi, dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, norma sosial yang diskriminatif, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan keadilan. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menyuarakan upaya mengembalikan ruang aman yang bebas dari kekerasan bagi perempuan di Indonesia. Melalui kampanye ini, CARE Indonesia bersama mitra dan kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan, menyampaikan praktik baik dan hasil kerja bersama dalam menciptakan ruang aman bebas kekerasan berbasis gender mulai dari lingkup keluarga, komunitas, hingga ruang publik dan tempat kerja.

Urgensi upaya ini tercermin dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 yang mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total 330.097 kasus. Kekerasan yang dialami perempuan, baik di rumah, lingkungan sosial, maupun dunia kerja, berdampak luas terhadap kualitas hidup, rasa aman, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di tempat kerja, kekerasan dan pelecehan yang dialami pekerja perempuan juga berdampak pada produktivitas. Studi ILO (2021) menunjukkan kekerasan di tempat kerja dapat menurunkan produktivitas hingga 11 persen, sementara peningkatan kesejahteraan pekerja terbukti mampu meningkatkan produktivitas sebesar 6 hingga 9 persen (INDEF, 2022).

Melalui kampanye #SayaBerani, CARE Indonesia mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mengembalikan ruang aman dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, termasuk pekerja perempuan, agar dapat hidup tanpa rasa takut, berdaya secara ekonomi, dan bebas dari kekerasan. Pesan utama kampanye ini menegaskan setiap perempuan Indonesia berhak atas rasa aman, kesempatan yang setara, serta lingkungan yang menghormati martabatnya baik di rumah, di komunitas, maupun di tempat kerja yang inklusif. Dengan memastikan perempuan didengar, dihargai, dan dilindungi, kita membuka jalan bagi generasi mendatang untuk tumbuh dalam masyarakat yang adil, setara, dan penuh peluang.

Tantangan Mengembalikan Ruang Aman Bagi Perempuan

Upaya mengembalikan ruang aman bagi perempuan terkadang menemui kendala. Hal inilah yang juga dialami oleh komunitas Jaringan Pemberdayaan untuk Perempuan Tangguh (JEKATA) selaku paralegal di Kabupaten Purwakarta dan Sukabumi.  Sehingga, momen diskusi bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, dan Kementerian PPPA pada Minggu (30/11) dimanfaatkan dengan baik untuk menjelaskan kondisi yang dialami oleh JEKATA.

Ketua JEKATA, Misrawati menyampaikan kesulitan yang dialami oleh kelompoknya saat mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan pada acara Fun Walk di Sudirman-Thamrin, Jakarta kepada perwakilan lembaga yang hadir.

“Kami dari desa dan tidak tahu harus melapor kemana dan ke siapa untuk mendapatkan perlindungan terhadap korban dan saksi kasus kekerasan. Diskusi ini juga membuka ruang bagi kami sebagai paralegal untuk mendapatkan akses dalam menghadapi kasus kekerasan,” tuturnya.

 

Sementara itu Ketua JEKATA Sukabumi, Malasari menyebutkan ketidaktahuan masyarakat di sekitarnya tentang tentang hak-hak perempuan dan bentuk kekerasan terhadap perempuan membuat upaya penyadartahuan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan.

“Sejak saat itu saya terus mendalami serta memahami jika perempuan harus bisa mencegah dan melaporkan apapun itu tindak kejahatan terhadap perempuan. Kami juga membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, perusahaan, dan lembaga terkait lainnya untuk mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

Menanggapi statmen dua Ketua JEKATA, Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh kedua komunitas itu. Menurutnya, keberadaan JEKATA memberikan akses pendampingan untuk saksi dan korban, bahkan memberikan akses keadilan untuk mendekatkan pada persoalan mengenai bagaimana saksi dan korban ini mendapatkan perlindungan dan keadilan.

“JEKATA memiliki potensi untuk mewujudkan ruang aman karena sesama perempuan bisa saling memberikan dukungan. Kemudian, pelibatan peran masyarakat yang lebih luas termasuk kepada laki-laki untuk bisa turut melakukan kampanye aksi hentikan kekerasan terhadap perempuan. Saya kira LPSK mempunyai peluang untuk bekerja sama dengan JEKATA untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, terutama untuk kasus kekerasan terhadap perempuan,” tegasnya.

Komisioner Komnas Perempuan, Daden Sukendar juga menjelaskan jika pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga terwujudnya ruang aman bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan langkah bersama. “Gerakan ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari kelompok tingkat desa, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan akademisi. Ini menjadi harapan ke depannya, agar penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan akan tercapai dengan kolaborasi semua pihak,” jelasnya.

Dengan terwujudnya ruang aman bagi perempuan sejatinya bisa menumbuhkan keberanian bagi perempuan untuk semakin berdaya secara ekonomi dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat.

Hal ini juga yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kemen PPPA, Priyadi Santosa menyampaikan, perempuan sudah seharusnya mendapatkan ruang aman untuk berekspresi dan berkembang. Hal inilah yang terus diupayakan olehnya selaku bagian dari pemerintah.

“Perempuan harus dipastikan untuk mendapatkan ruang aman. Sehingga itu menjadi tugas kami untuk mewujudkan itu. Kami juga akan selalu mengajak berbagai pihak serta instansi terkait untuk bekerja sama dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan. Kami juga sangat setuju dan kami sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh JEKATA,” imbuhnya.

Masyarakat turut menyampaikan harapan dan suara melalui statmen daring di website CARE Indonesia serta pohon harapan yang ada pada kegiatan Fun Walk. Sekitar 200 harapan disampaikan oleh masyarakat, mereka juga berharap bisa terlibat aktif dan mendapatkan ruang aman untuk berekspresi dan beraktivitas.

Mengembalikan Ruang Aman Menjadi Investasi Penting Meningkatkan Produktivitas Pekerja Perempuan

Ruang aman bebas kekerasan tidak kalah penting adanya di lingkungan kerja, terutama bagi pekerja perempuan. Penulis dan Aktivis Perempuan, Kalis Mardiasih menyampaikan dalam sesi webinar, jika budaya patriarki yang ada di dunia kerja sudah cukup mengakar. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Sehingga keterlibatan laki-laki untuk terlibat aktif di pelatihan gender menjadi hal yang penting.

“Relasi kuasa yang timpang sering dimanfaatkan oleh atasan untuk melakukan kekerasan seksual, sementara stigma terhadap perempuan justru membuat kondisi ini semakin subur. Kultur seksisme yang masih lestari juga menempatkan pekerja perempuan pada posisi yang jauh lebih rentan. Karena itu, pelibatan laki-laki dalam pelatihan kesetaraan gender menjadi sangat penting, agar perubahan budaya dan perlindungan di tempat kerja dapat terwujud secara menyeluruh,” ujar Kalis pada webinar #SayaBerani Turut Andil Mengembalikan Ruang Aman Bagi Perempuan Pekerja Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia, (10/12), yang diselenggarakan CARE Indonesia dan Diajeng Tirto.

Menanggapi hal itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar menyampaikan, pemerintah telah menetapkan mandat kepada perusahaan untuk membentuk Tim Satuan Tugas (satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di tempat kerja melalui Kepmenaker No. 88 Tahun 2023.

“Sejak regulasi ini diterapkan, sudah ada 44 perusahaan yang membentuk Satgas. Iya, kalau melihat angkanya memang masih minim. Namun, kita juga harus melihat fungsi-fungsi kementerian lain yang berjalan beriringan, seperti pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Keduanya saling melengkapi, ada perusahaan yang sudah membentuk Satgas meski belum memiliki RP3, dan ada pula yang mulai membangun RP3 meski Satgas belum terbentuk,” ujarnya.

CEO CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang menjelaskan, upaya untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan terus dilakukan, bukan hanya sebagai pemenuhan aspek sosial, tetapi juga menjadi investasi penting bagi korporasi untuk memastikan produktivitas dan kualitas hidup para pekerja, termasuk pekerja perempuan. Menurut Abdul, upaya mengembalikan ruang aman dengan mencegah dan menangani kasus kekerasan berbasis gender di tempat kerja, dilakukan pada salah satunya program bersama pabrik garmen serta pada perkebunan teh (Community Development Forum (CDF)).

“Pada industri garmen, CARE Indonesia mendampingi mitra pabrik garmen, yakni PT. Glory Industrial Semarang dan PT. Dasan Pan Pasifik. Bersama, kami memperkuat satgas pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, yang melibatkan manajemen dan pekerja untuk membangun tempat kerja yang aman bagi perempuan. Kemudian pada perkebunan teh di Jawa Barat, kami menghadirkan kolaborasi multi pihak melalui pembentukan dan penguatan Community Development Forum. Forum ini menjadi wadah bagi pemetik teh, pemerintah desa dan kecamatan, serta perusahaan perkebunan teh untuk memperkuat kolaborasi, pembentukan lingkungan kerja yang aman bebas kekerasan, kesetaraan akses, pemberdayaan sekaligus meningkatkan pendapatan perempuan melalui pembentukan kelompok usaha,” ujar Abdul.

Komitmen untuk memberikan ruang aman bagi pekerja perempuan juga disampaikan oleh Anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender-Kekerasan Seksual dari PT Dasan Pan Pasific Sukabumi, Ima Trisnawati yang berkomitmen untuk selalu berpihak pada korban. “Hentikan normalisasi kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di tempat kerja. Kami, Satgas Bipartit, siap menerima, menindaklanjuti, dan menangani setiap pengaduan dengan serius, aman, dan berpihak pada korban,” tegasnya.

Senada dengan itu, Asisten Afdeling Perkebunan PTPN I, Unit Malabar, Yadi Hariyadi mewakili perusahaan juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan ruang aman bagi para pemetik teh perempuan. Menurutnya, komitmen perusahaan untuk memberikan kesempatan yang antara pekerja perempuan dan laki-laki harus terus dilaksanakan.

“Kami akan terus menjunjung nilai-nilai kesetaraan, rasa aman, dan kehormatan kepada setiap hak pekerja, terkhusus kepada pekerja perempuan. Kami juga menyampaikan komitmen perusahaan untuk menguatkan dan mendorong untuk pencegahan kekerasan berbasis gender,” tegasnya.

Pemetik teh dan anggota CDF Perkebunan Malabar, Entin turut menyampaikan harapannya saat mengikuti rangkaian kampanye 16 HAKTP, agar komitmen yang disampaikan oleh perusahaan bisa terlaksana dengan baik dan menjadikan tempat yang aman bagi perempuan untuk bekerja. “Saya sangat senang bisa belajar banyak tentang gender dan semakin mengerti kalau perempuan juga bisa melakukan apa yang laki-laki kerjakan. Saya juga berharap perempuan bisa mendapatkan perlindungan dari kasus kekerasan berbasis gender baik di tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan,” harapnya.

Penulis: Kukuh A. Tohari
Editor: Swiny Adestika

Catatan Perjalanan Respon Sumatera Bangkit: Kebutuhan Air Bersih, Tempat Tinggal dan Peralatan Kebersihan Bagi Penyintas di Aceh Tamiang

Cerita

Lebih dari dua minggu pasca banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, kebutuhan air bersih, peralatan kebersihan dan obat-obatan semakin mendesak. Perjalanan tim respon kedaruratan CARE Indonesia saat melakukan Rapid Needs Assessment (RNA) dan Rapid Gender Assessment (RGA) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh memperlihatkan akses jalan yang masih sulit dilewati bahkan jalanan terputus. Kerusakan rumah dan fasilitas umum, listrik yang masih padam, sisa puing, kayu-kayu besar dan sampah yang terserak terlihat disepanjang perjalanan. Masih tidak beroperasinya saluran air minum ke rumah-rumah membuat para penyintas, termasuk perempuan dan anak, sulit melakukan aktivitas sehari-hari.

Walking together, the CARE team and Sufika visited the land where her house once stood

Renee Manoppo, Humanitarian & Emergency Response Manager, CARE Indonesia menggambarkan, jalanan yang ia lalui dari Medan menuju Kabupaten Aceh Tamiang (10/12)  masih terdapat sisa lumpur di jalan-jalan utama, seperti di jalanan Kuala Simpang, yang mempersulit akses ke banyak desa. “Batas lumpur akibat banjir bandang kemarin bisa mencapai 5 meter disini. Terlihat dari tanda di pohon-pohon besar sepanjang jalan,” ujar Renee. Ia menambahkan, masih padamnya listrik di Aceh Tamiang mempersulit aktivitas penilaian dan dokumentasi yang sedang ia lakukan.

A survivor in Teluang Hemlet washed his hands using makeshift stored water collected from the nearby river

Dusun Teluang, Desa Sungai Liput, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi lokasi pertama yang dikunjungi tim respon di Provinsi Aceh. Renee berkesempatan berdisuksi dengan Kepala Dusun Teluang, Bapak Sayuti. Kepada Renee, Sayuti menceritakan saat banjir melanda dusunnya, ia mengevakuasi 50 Kepala Keluarga yang ada di dusunnya selama 12 jam. “Kita evakuasi dengan peralatan seadanya. Ada sampan kayu dan drum besi untuk membawa warga keluar dusun. Rumah semua rusak berat dan sampai saat ini tidak ada air bersih,” ujar Sayuti.

Hasil pengamatan Renee di Dusun Teluang, warga desa sudah kembali ke dusun. Sejalan dengan penjelasan Sayuti, warga Dusun Teluang saat ini tinggal di tenda karena 30 Kepala Keluarga mengalami kerusakan berat dari bangunan rumahnya sehingga tidak layak huni. Kekurangan air bersih juga menjadi kendala utama. Warga menyimpan air dari sungai dan mengendapkannya untuk dipakai kebutuhan keseharian seperti MCK, masak dan mencuci.

The remains of Abdullah’s house in Pahlawan Hemlet, left behind after the flood

Mendesaknya kebutuhan peralatan higenitas dan air bersih juga disampaikan Abdullah, relawan dari lembaga sosial masyarakat, Yayasan Bale Jurong yang juga menjadi penyintas bencana banjir bandang. Kepada tim CARE, Abdullah menceritakan masyarakat di desa nya sangat memerlukan air bersih serta obat-obatan. Jumlah pengungsi menurutnya diperkirakan mencapai ratusan orang, termasuk ia dan keluarga karena rumahnya hanyut terbawa arus banjir bandang. Menurut Abdullah, para penyintas di desanya sementara ini menempati rumah-rumah warga lain atau keluarga yang tidak mengalami kerusakan serta membangun tenda-tenda seadanya.

“Untuk saat ini warga butuh rumah bagi yang rumahnya hancur. Serendahnya tenda pun bisa. Saat ini listrik mati di sebagian wilayah,” ujar Abdullah melalui pesan singkat yang ia kirimkan ke tim CARE Indonesia (7/12).

Abdullah menambahkan, tempat penampungan sementara sudah ada, namun para pengungsi masih tercampur antara anak-anak, orang dewasa perempuan dan laki-laki serta lansia. Bantuan yang berasal dari wilayah lain di Sumatera sudah mulai berdatangan seperti beras, mi instan dan air bersih, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. “Kalau masalah obat-obatan masih minim kali. Semuanya masih minim kali, pak,” ungkap Abdullah.

Sufika stood at the empty site of her former home

Terbatasnya air bersih, sarana sanitasi dan peralatan rumah tangga juga disampaikan Ibu Sufika (46), penyintas di Dusun Citra, Desa Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kepada tim CARE, Sufika menceritakan kejadian banjir bandang yang menghanyutkan rumah nya terjadi pukul 04.00 dini hari tanggal 26 November 2025. Menurutnya, air datang dan naik dengan cepat sampai rumahnya terbawa arus.

Ia bersama suami dan anak laki-lakinya kini tinggal di area pengungsian di Jembatan Baru Kuala Simpang. Suami nya pun membuat tenda dari terpal di dekat lokasi rumah lamanya untuk area beristirahat dan menghindari debu dari lumpur yang sudah mengering di area pengungsian.

“Ada lebih dari 10 rumah di dekat rumah saya, sekarang sudah tidak ada lagi. Harapan saya bisa ada bantuan bangunan rumah untuk kami. Air bersih disini juga payah. Kami menggunakan air mineral dari bantuan yang ada untuk minum. Kebutuhan seperti tilam juga perlu. Banyak anak kecil dan orang tua disini,” ujar Sufika.

Sufika menjelaskan keterbatasan sarana sanitasi seperti toilet juga dirasakan. Menurutnya, toilet hanya ada di area pengungsian namun tidak ada air yang cukup. Jumlah yang terbatas membuat ia harus mengantri bisa lebih dari 1 jam jika ingin menggunakan toilet.

Meski dalam keterbatasan harapan Sufika untuk bangkit kembali tetap ada. Ia berharap bisa kembali berjualan seperti sebelum bencana terjadi dan kembali ke kondisi seperti sediakala. “Mudah-mudahan bisa jualan seperti dulu lagi. Meskipun keadaan bencana begini, kita harus tetap semangat dan selalu untuk berjuang dari awal sampai akhir. Allah selalu mendukung kita semua. Kita sebagai perempuan harus kuat dan tegar hadapi cobaan yang datang ini,” kata Sufika.

Irma from Dalam Village recounts her experience as a flood survivor to CARE

Sama seperti Sufika, Irma di Desa Dalam, Kab. Aceh Tamiang, menceritakan, meski belakang rumahnya jebol diterjang banjir bandang hingga membuat lokasi rumah bergeser hingga 30 meter, ia tetap merasa bersyukur peralatan yang ia pakai untuk membuat kripik sebagai jualan masih ada dan banyak tetangga yang saling membantu. “Alhamdulillah, mesin buat cari uang masih ada. Tetangga juga banyak bantu kasih alat masak, meski kondisi seadanya. Ada juga yang kasih baju dan pakaian dalam sampai pembalut, walaupun tidak banyak,” ujarnya. Keterbatasan air bersih, toilet serta tidak adanya tempat tinggal yang layak yang menjadi tantangan bagi Irma. Ia berharap bantuan terutama akses air bersih dan adanya toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan bisa segera tersedia untuk kebutuhan sehari-hari.

Urgensitas kebutuhan air bersih, peralatan kebersihan, ketersediaan toilet, serta peralatan rumah tangga yang merata dari hasil penilaian cepat kebutuhan berbasis gender di Kabupaten Aceh Tamiang menurut Renee akan menjadi landasan pendistribusian bantuan dari CARE. Bersama mitra lembaga sosial masyarakat lokal, CARE akan mendistribusikan bantuan yang responsif gender ke lebih dari 1,200 Kepala Keluarga di 2 kecamatan meliputi peralatan rumah seperti matras, sarung, hygiene kit, pasokan air bersih dengan truk, toilet sementara yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki, dukungan konseling serta edukasi pencegahan kekerasan berbasis gender sebagai respon jangka pendek hingga 6 bulan paska bencana.

Penulis: Swiny Adestika
Sumber Foto: Renee P. Manoppo

CARE Indonesia dan PMI Distribusikan Paket Kebersihan dan Asesmen Cepat Berbasis Gender Bagi Penyintas di Sumatera

Berita

Statmen dari Dr. Abdul Wahib Situmorang, CEO Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia)

Hujan ekstrem dengan intensitas tinggi yang terjadi berulang selama beberapa hari telah memicu bencana hidrometeorologi berskala besar. Banjir bandang, tanah longsor, dan erosi tepi sungai beserta dengan material kayu melanda Aceh (18 kabupaten/kota), Sumatra Utara (17 kabupaten/kota), dan Sumatra Barat (15 kabupaten/kota). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 8 Desember 2025 pukul 17:30 WIB, tercatat sekitar 961 orang meninggal dunia, 293 orang masih hilang, dan 5.000 orang mengalami luka-luka. Gangguan luas pada jalur transportasi memperlambat akses menuju wilayah terdampak.

Yayasan CARE Peduli (YCP) terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan Indonesia Humanitarian Country Team (IHCT) untuk melakukan penilaian kebutuhan bersama. Operasi kemanusiaan cepat bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan mitra lain dengan memprioritaskan bantuan penyelamatan nyawa, program responsif gender, serta aksi pemulihan awal berdasarkan bukti lapangan yang telah tervalidasi.

CARE bersama PMI Sumatera Barat telah mendistribusikan bantuan pada 7 Desember 2025, berupa paket kebersihan sebanyak 115 paket kepada 115 kepala keluarga (KK) ke Desa Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Paket kebersihan terdiri dari ember, sabun, pasta gigi, sikat gigi dewasa, sampo, detergen bubuk, pembalut, dua unit jerigen ukuran 5L, dan gayung. Bantuan tanggap darurat tambahan juga akan didistribusikan di Sumatera Barat, meliputi 550 paket kebersihan dan makanan, 450 paket keluarga, serta layanan pengiriman air dengan kapasitas harian 15.000 liter.

Pengumpulan data lapangan secara langsung terkait kebutuhan berbasis gender agar tepat sasaran, akan dilakukan CARE melalui Rapid Needs Assessment (RNA) dan Rapid Gender Assessment (RGA) di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Barat untuk meninjau eskalasi dampak bencana yang terjadi di lokasi tersebut. Bantuan untuk fase pemulihan jangka pendek dan menengah dalam periode 60-90 hari akan dilakukan CARE, bekerja bersama pemerintah daerah dan para mitra sesuai hasil penilaian cepat berbasis gender yang dilakukan.

Statmen Penyintas

“Meski rumah hanyut disapu banjir, saya bersuyukur kelima orang anak-anak saya semuanya selamat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk CARE Indonesia dan PMI sudah memberikan bantuan alat kebersihan yang bisa digunakan untuk membersihkan diri.”

Afri Yeni (49), Warga ke Desa Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.