Donasi
Search
Close this search box.
Donasi

Membangun Akses Air Bersih yang Inklusif dan Ramah Gender

Cerita

Air menjadi aspek penting bagi kehidupan dan juga merupakan hak bagi manusia. Dalam kajian yang disampaikan CARE International, disebutkan sekitar 2,6 miliar orang di dunia tidak memiliki akses air minum yang layak. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan karena perempuan dan anak perempuan kerap kali bertugas mengambil air dari sumur atau sumber air lain untuk rumah tangga yang tidak memiliki akses air. Di Indonesia, menurut Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, per Maret 2025 sebanyak 28 juta rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan akses air bersih.

Air bersih dan sanitasi bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam lembar fakta World Water Day 2026 disebutkan bahwa dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait air, layanan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan efektif. Ketika air tersedia dekat dengan rumah, perempuan dan anak perempuan memiliki akses dan waktu lebih banyak melakukan aktivitas lain seperti bersekolah, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Awalia Murtiana, Portfolio Manager CARE Indonesia, menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan CARE Indonesia menjunjung nilai dan pendekatan pembangunan yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama perubahan. Oleh karena itu, program yang dijalankan mendorong pembangunan yang inklusif serta memastikan perempuan memiliki akses yang setara.

“Di Kabupaten Sumbawa Barat, CARE Indonesia bersama dengan AMMAN dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pernah melaksanakan program penyediaan air bersih dalam upaya penurunan stunting. Penyediaan air bersih ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air anak dan ibu hamil KEK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Awalia juga menyampaikan bahwa perempuan memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Ketika perempuan dilibatkan sebagai pemimpin komunitas, menjadi bagian dari komite atau pengelola air, penggerak perubahan, solusi yang dihasilkan sering kali lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Akses air yang mudah bagi perempuan memungkinkan mereka hidup lebih sehat, aman, dan bermartabat, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk kemandirian ekonomi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat,” imbuhnya.

CARE International juga menyebutkan, dalam situasi krisis seperti bencana, beban perempuan dalam menyediakan air bagi kebutuhan domestik meningkat dan memperbesar risiko keselamatan. Hal ini terjadi karena perempuan kerap dibebankan dalam mengurus keperluan air di rumah tangga. Sehingga, aspek keaman dan kemudahan dalam mengakses air di lokasi krisis menjadi sangat penting untuk disesuaikan agar lebih mudah.

Aspek dalam penyediaan air bersih yang CARE Indonesia lakukan, turut disesuaikan dengan kondisi penyintas, dengan cara memastikan akses air yang aman dan inklusif bagi kelompok rentan, khususnya perempuan. CARE Indonesia bersama mitra memastikan titik pengambilan air sesuai dengan standar Sphere.

Meri Susanti, menjadi salah satu warga yang terdampak krisis air sejak awal Desember 2025 di Kota Padang mengandalkan bantuan suplai air bersih yang disediakan oleh CARE Indonesia bersama PMI Sumbar. Menurutnya, bantuan air yang yang disalurkan sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan harian dan mudah diakses.

“Jarak lokasi titik distribusi air untuk saya dan masyarakat di sekitar sini juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter. Jadi ini sangat membantu bagi kami di sini. Kalau pun jadwal truk pengangkut air datangnya malam, kami ibu-ibu juga merasa aman waktu mengambil air,” imbuhnya.

Melalui Sumatera Bangkit Response, CARE Indonesia bersama PMI memastikan akses air bersih bagi penyintas banjir di Sumatra Barat dan Aceh melalui distribusi air dan penyediaan fasilitas pendukung. Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 3.335.505 liter air bersih telah disalurkan kepada 286.117 jiwa di Kota Padang, serta 100.000 liter untuk 3.517 kepala keluarga (17.588 jiwa) di Aceh Tamiang, dilengkapi tandon, alat pemurni, dan pembersihan sumur.

World Water Day menegaskan, perempuan memegang peran besar namun sering tidak diakui. Karena itu, pemberdayaan dan pelibatan perempuan dalam pengelolaan air menjadi kunci untuk menghadirkan akses yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi semua. Ketika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya air, akses menjadi lebih aman, dekat, dan sesuai kebutuhan komunitas.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Masyarakat untuk dukung ekonomi petani kopi perempuan

Galeri

Akses layanan keuangan formal yang terbatas dan minimnya pemahaman literasi keuangan menjadi tantangan bagi petani kopi, khususnya petani kopi perempuan, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pemberdayaan ekonomi dan kesetaraan gender dijalankan melalui program kolaboratif CARE Indonesia bersama SUCAFINA dengan dukungan JDE Peet’s dan RVO NL, bagi petani kopi perempuan khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

20 petani kopi di Desa Mandalawangi, Kab. Garut dan 15 petani kopi di Desa Kemiri, Kab. Temanggung bersama 100 peserta lain, dilibatkan dalam sosialisasi dan sepakat membentuk Kelompok Usaha Produktif Masyarakat (KUPM) Mandalawangi di Desa Mandalawangi dan KUPM Makmur Lestari di Desa Kemiri dengan dukungan pemerintah desa setempat. Selain pembentukan kelompok, AD/ART dan susunan kepengurusan telah disepakati oleh seluruh anggota.

Melalui kelompok ini, petani kopi, termasuk petani kopi perempuan, memiliki akses terhadap layanan keuangan melalui simpan-pinjam yang akan dikelola kelompok, serta akses untuk mengembangkan usaha kelompok sebagai pemasukan tambahan. Kedepannya, kelompok serupa juga akan dibentuk di Kab. Jember sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Provinsi Jawa Timur.

“Dengan adanya kelompok Makmur Lestari ini semoga membawa kemandirian untuk perempuan khususnya, lebih sejahtera dan bisa tidak bergantung pada laki-laki, bisa mandiri dengan unit usaha yang akan dikembangkan nanti.”
Nartiyah – Anggota KUPM Makmur Lestari, Kab. Temanggung

Menuju Kantor “Green Flag”: Pentingnya Kolaborasi Cegah Kekerasan Gender

Cerita

Mewujudkan lingkungan kerja yang aman adalah tanggung jawab bersama perusahaan dan pekerja. Aturan antikekerasan berbasis gender yang jelas serta penegakan kebijakan yang tegas menjadi kunci terciptanya rasa aman di tempat kerja.

Komnas Perempuan menyebutkan, mekanisme pengaduan yang aman, responsif, dan melindungi perempuan pekerja dari kekerasan seksual menjadi hal yang sangat diperlukan.

Secara global, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja masih menjadi masalah serius.

Berdasarkan survei oleh International Labour Organization (ILO), Lloyd’s Register Foundation, dan Gallup pada 2022, lebih dari satu dari lima pekerja di dunia atau sekitar 22,8 persen pekerja pernah mengalami kekerasan atau pelecehan di tempat kerja, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual.

Komnas Perempuan juga mencatat sejumlah kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan kerja setiap tahun. Pada tahun 2021 terdapat 389 kasus dengan 411 korban, sementara pada tahun 2022 tercatat 324 kasus dengan 384 korban.

Kekerasan berbasis gender di tempat kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, komentar bernuansa seksisme, diskriminasi, hingga intimidasi yang memanfaatkan relasi kuasa antara atasan dan pekerja. Dalam beberapa kasus, kekerasan juga terjadi melalui komunikasi digital di lingkungan kerja.

Keresahan ini memunculkan perbincangan tentang konsep tempat kerja “green flag”, yaitu lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung kesejahteraan pekerja.

Istilah kantor “green flag” sering kali digunakan dalam konteks diskusi HR, workplace culture, dan wellbeing untuk menggambarkan tempat kerja yang membuat orang merasa dihargai, aman, dan bisa berkembang, termasuk proaktif menciptakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Kantor “green flag” tidak hanya memiliki kebijakan tertulis. Mereka juga membangun budaya kerja yang menghargai kesetaraan, menghormati batasan pribadi, dan memastikan adanya mekanisme perlindungan bagi pekerja.

Upaya ini biasanya dimulai dengan penyusunan kebijakan yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, termasuk prosedur pelaporan yang aman dan transparan.

Langkah penting lainnya adalah meningkatkan pemahaman pekerja mengenai kekerasan berbasis gender melalui sosialisasi dan pelatihan. Edukasi ini membantu pekerja dan manajemen mengenali berbagai bentuk kekerasan yang acap kali dianggap sepele, seperti candaan yang merendahkan perempuan atau komentar yang bersifat seksual atau mengandung unsur seksisme.

Dengan pemahaman yang lebih baik, organisasi dapat membangun budaya kerja yang saling menghormati dan mencegah terjadinya kekerasan sejak awal.

Menurut Muhammad Zainudin, Quality Control PT. Glory Industrial Semarang, diperlukan sosialisasi tentang bentuk kekerasan atau pelecehan seksual kepada para pekerja untuk mewujudkan tempat kerja yang aman.

“Sebagai pekerja, saya harus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman bagi rekan perempuan saya. Maka dari itu baik pekerja atau manajemen harus bekerja sama untuk menerapkan zero tolerance kepada pelaku pelecehan seksual,” ujarnya.

Selain kebijakan dan edukasi, banyak organisasi juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender atau kekerasan seksual di tempat kerja untuk memastikan setiap laporan kekerasan ditangani secara serius, rahasia, dan berpihak pada korban.

Satgas umumnya akan menerima laporan, melakukan pendampingan terhadap korban, serta memastikan proses penanganan berjalan adil dan transparan.

Ima Trisnawati, Supervisor Warehouse PT. Dasan Pan Pacific Sukabumi menjelaskan, keberadaan alur pelaporan yang jelas, tim satgas, dan LKS-Bipartit penting untuk membantu pekerja menyampaikan keluhan dengan aman.

Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit merujuk pada forum komunikasi internal perusahaan yang diikuti oleh pihak pengusaha dan perwakilan pekerja.

“Sebelumnya, kalau ada pekerja yang mengalami pelecehan akan diam saja, karena mereka bingung mau lapor ke mana dan takut kalau identitasnya ketahuan oleh pelaku kalau melapor. Tapi sekarang dengan adanya tim satgas dan LKS-Bipartit, pekerja bisa dengan nyaman menyampaikan keluhan dan identitasnya juga dirahasiakan,” imbuhnya.

Vemi Januarita, Supervisor Gudang Aksesoris PT Dasan Pan Pacific Sukabumi menegaskan kembali pentingnya penyelenggaraan sosialisasi tentang bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual agar para pekerja mengerti batasan yang harus dijaga.

Vemi pun mengaku merasa aman dan nyaman saat bekerja karena penegakan adanya aturan yang jelas dan alur pengaduan yang aman mampu membuat para pekerja di sana merasa tenang.

“Semenjak adanya Satgas Kekerasan Seksual dan Bipartit, kami para pekerja jadi semakin tahu tentang bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Sekarang kami bisa juga bisa melaporkan kalau ada kasus ke tim satgas. Ya sekarang jadi lebih enak waktu bekerja,” ujar Vemi.

Di sisi lain, keterbatasan mekanisme pelaporan yang aman dan tepercaya di banyak tempat kerja masih jadi tantangan.

Tanpa sistem yang jelas dan perlindungan terhadap pelapor, korban acap kali memilih untuk diam karena takut mengalami stigma atau pembalasan.

Yohanna Tantria, Project Manager CARE Indonesia menyampaikan, kurangnya pemahaman pekerja dan manajemen tentang pelecehan seksual dan kesetaraan gender masih jadi tantangan yang membuat berbagai bentuk kekerasan tidak selalu dikenali atau ditangani dengan serius.

“Tempat kerja yang memiliki budaya patriarki yang kuat akan cukup sulit untuk mengangkat isu gender. Mengubah budaya dan pola pikir di tempat kerja bukanlah hal yang mudah. Namun, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah konkret untuk menciptakan tempat kerja yang lebih responsif gender dan aman. Membentuk satgas anti kekerasan dan membangun alur pengaduan kasus juga harus dilakukan untuk mewujudkan itu,” pungkas Yohana.

Mewujudkan kantor yang benar-benar “green flag” membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan organisasi, pekerja, pemerintah, hingga masyarakat sipil.

Selain mencegah kekerasan, upaya ini juga untuk memastikan bahwa setiap orang dapat bekerja dengan rasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Pada akhirnya, lingkungan kerja yang aman adalah ruang yang mampu melindungi pekerja sekaligus mendukung terciptanya organisasi yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Ruang Aman, Akses Setara: Perempuan Berdaya di Tempat Kerja dan Komunitas

Galeri

Ruang aman bebas Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual (KBG-KS) adalah hak setiap perempuan di rumah, komunitas, dan tempat kerja. Memperingati Hari Perempuan Internasional, kelompok perempuan di komunitas serta Satuan Tugas (Satgas) KBG-KS di perusahaan terus mendorong upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan.

Mengembalikan ruang aman di tempat kerja, sosialisasi jenis KBG-KS dan mekanisme pengaduan dilakukan tim Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Satgas KBG-KS i PT Glory Industrial Semarang Demak di Kab. Demak kepada 200 pekerja. Kegiatan berlangsung melalui diskusi interaktif, permainan, dan simulasi pelaporan kasus.

Upaya serupa juga dilakukan di PT Dasan Pan Pacific Indonesia, di Kab. Sukabumi melalui pembagian brosur dan pemutaran audio broadcast mengenai pencegahan KBG-KS dan mekanisme pelaporan.

Di tingkat komunitas, kelompok Jaringan Pemberdayaan untuk Perempuan Tangguh (JEKATA) Kab. Sukabumi dan Kab. Purwakarta mengikuti diskusi interaktif bersama ahli dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan Swara Rahima, untuk penguatan layanan posko pengaduan terkait penanganan kasus KBG-KS di desa.

Policy Brief – Hak, Keadilan, dan Rasa Aman: Memperkuat Implementasi Perlindungan KBG dan KS bagi Perempuan di Tempat Kerja dan Komunitas

Publikasi

Ruang Aman dan Setara: Hak Perempuan di Setiap Ruang Kehidupan

Cerita

Setiap perempuan berhak hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi di masyarakat tanpa rasa takut. Hak atas rasa aman serta akses yang setara di ruang publik, tempat kerja, lingkungan pendidikan, maupun ruang digital merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi. Komnas Perempuan dalam “Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” menyebut, hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berkaitan dengan martabat manusia.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih terus terjadi. Menurut data SIMFONI-PPA, sepanjang tahun 2025 telah terjadi 28.933 kasus kekerasan yang membuat 30.013 perempuan menjadi korban.

Perempuan masih menghadapi risiko kekerasan dan diskriminasi di berbagai ruang, mulai dari transportasi umum, lingkungan pendidikan, hingga tempat kerja. Pelecehan seksual di transportasi publik, intimidasi di ruang kerja, hingga kekerasan di lingkungan sekolah masih dilaporkan oleh banyak perempuan dan anak perempuan.

SIMFONI-PPA juga menyebutkan, fasilitas umum, tempat pendidikan, dan tempat kerja menempati peringkat kedua, ketiga, dan keempat sebagai lokasi yang paling sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya mendukung aktivitas sehari-hari justru belum sepenuhnya aman bagi semua orang.

Tantangan tersebut juga semakin kompleks dengan hadirnya ruang digital, di mana orang-orang dapat dengan mudah berinteraksi di dunia maya. Laporan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. LBH APIK mencatat terdapat 250 kasus pada tahun 2023 dan 200 kasus pada tahun 2024. Bentuk kekerasan ini tidak hanya terjadi di layar, tetapi juga berdampak pada kehidupan nyata penyintas, mulai dari tekanan psikologis, stigma sosial, hingga terbatasnya ruang berekspresi dan berpartisipasi di ruang publik.

Kekerasan di ruang digital, tempat kerja, maupun ruang publik memiliki akar yang sama, yakni ketimpangan relasi kuasa dan norma sosial yang masih mentoleransi perilaku merendahkan perempuan. Selama kondisi ini masih berlangsung, perempuan akan terus menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Upaya mengembalikan ruang aman dan akses setara bagi pekerja perempuan salah satunya bisa dilakukan dengan membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan satuan tugas (Satgas) penanganan KBG-KS. CARE Indonesia bersama mitra melakukan penguatan satgas dan LKS Bipartit di dua pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Demak. Penguatan dan implementasi satgas & LKS Bipartit yang menyatu dengan struktur di dalam pabrik serta menyatukan manajemen dan karyawan didalamnya berdampak baik dalam penguatkan upaya pencegahan dan penanganan KBG-KS.

Sari Kusandi, perwakilan manajemen yang terlibat dalam satgas dan LKS Bipartit di PT Glory Industrial Semarang Demak menyampaikan bahwa setelah satgas dan LKS Bipartit diperkuat fungsi dan strukturnya serta mendapat penugasan resmi, proses penanganan dari aduan yang masuk dari perkerja dapat dilakukan lebih cepat. “Kami tidak lagi hanya bergantung pada HR dalam merespon pengaduan dari pekerja, tapi LKS Bipartit dan Satgas juga mampu untuk merespon adanya kasus secara efektif. Dampak nyatanya, pekerja jadi lebih percaya diri dan potensi pekerja semakin terasah,” ungkap Sari.

Vemi Januarita, perwakilan dari Satgas Pencegahan dan Penanganan KBG-KS di PT Dasan Pan Pacific Indonesia pun mengakui dengan dibentuknya satgas, ia merasa mendapat banyak pembelajaran dan peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender, jenis-jenis KBG-KS dan proses penanganannya. “Saya merasakan perubahan yang besar dalam diri saya. Kapasitas saya semakin berkembang. Saya jadi semakin percaya diri dalam bekerja, menyampaikan pendapat dan berkoordinasi, hingga saya berani mengambil promosi jabatan yang membuat saya saat ini menjadi Supervisor di gudang aksesoris,” ujarnya.

Di ruang-ruang komunitas, upaya mengembalikan ruang aman bebas kekerasan serta mendorong kesetaraan akses bagi perempuan pun penting dilakukan. Pembentukan posko pengaduan KBG-KS yang mendapatkan pengakuan dengan adanya SK dari Kepala Desa menjadi salah satu upaya yang dijalankan CARE Indonesia bersama mitra. Tri Suwarni, Tim Pendamping Penanganan KBG Desa Sri Gunung, Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan adanya lembaga ini bisa menjadi salah satu upaya untuk memberikan ruang aman di akar rumput.

“Harapan saya ya gak ada lagi yang namanya KBG, tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan. perempuan dan anak perempuan bisa memiliki keberanian untuk bersuara,” katanya.

Hari Perempuan Internasional menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak atas ruang aman dan akses setara termasuk bagi perempuan. Tema “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls”, yang diangkat oleh UN Women pada tahun 2026 ini, menyiratkan ajakan untuk menghapus hambatan struktural terhadap hak perempuan, memperkuat akses terhadap keadilan, dan menegakkan hak asasi secara nyata bagi semua perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

Mengembalikan ruang aman dan memperkuat akses yang setara bagi perempuan membutuhkan komitmen kolektif. Peningkatan kesadaran publik mengenai kekerasan berbasis gender menjadi langkah awal yang penting. Lingkungan kerja perlu membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif terhadap penyintas. Di ruang publik, kebijakan dan fasilitas yang mendukung keamanan perempuan perlu diperkuat. Sementara di ruang digital, literasi digital serta tanggung jawab bersama untuk tidak menyebarkan konten yang merugikan penyintas menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem yang lebih aman.

Ruang Setara menjadi aksi yang digaungkan CARE Indonesia pada momentum International Women’s Day tahun ini. Ruang Setara menjadi ajakan untuk menyatakan dengan tegas: perempuan berhak atas ruang aman dan akses setara baik di rumah, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan ruang digital. Suara, pengalaman, dan harapan publik menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas, karena kesadaran, keamanan, dan kesetaraan akses bagi perempuan harus hadir di setiap ruang kehidupan, baik fisik maupun digital.

Yuk tuliskan suara, dukungan dan harapan mu untuk ruang aman bebas kekerasan berbasis gender serta adanya akses setara bagi semua, termasuk perempuan di sini.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Penyampaian CARE Indonesia di Forum OECD: Membangun Kepercayaan dan Memperkuat Mekanisme Pengaduan di Industri Garmen

Cerita

Rasa aman pekerja untuk menyampaikan masalah di tempat kerja menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan. Hal inilah yang menjadi inti pembelajaran yang dibagikan CARE Indonesia dalam forum Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 2026. Melalui pengalaman mendampingi pabrik garmen di Indonesia, CARE Indonesia menunjukkan, keberadaan sistem saja tidak cukup; yang paling menentukan adalah kepercayaan pekerja terhadap sistem tersebut.

Awalia Murtiana, Program Manager CARE Indonesia, menjelaskan pada forum tersebut, terdapat perusahaan yang sebenarnya telah memiliki mekanisme pengaduan. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut sering kali tidak digunakan secara optimal. Pekerja cenderung menahan diri untuk melapor dan baru menyampaikan keluhan ketika situasi sudah sangat berat atau tidak lagi dapat ditoleransi.

“Persoalan utama bukan terletak pada kurangnya prosedur atau kebijakan, melainkan pada bagaimana sistem itu dirasakan oleh para pekerja sehari-hari. Banyak pekerja merasa ragu terhadap kerahasiaan laporan, khawatir akan munculnya rumor di tempat kerja, atau takut menghadapi konsekuensi setelah melapor. Kondisi ini menunjukkan, mekanisme pengaduan bukan sekadar perangkat teknis, tetapi juga ruang sosial yang sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya kerja, dan rasa aman,” ujarnya di forum OECD, Jumat (13/2), yang dilakukan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 90 peserta yang tergabung dalam CARE Impact Partner.

Menurut Awalia, untuk memahami situasi tersebut secara lebih mendalam, CARE Indonesia melakukan serangkaian pendekatan partisipatif di pabrik-pabrik mitra, yakni diskusi kelompok bersama pekerja, pemetaan pemangku kepentingan, penilaian internal pabrik, serta survei untuk melihat bagaimana mekanisme pengaduan benar-benar berjalan di lapangan.

“Intervensi difokuskan pada perbaikan sistem secara menyeluruh melalui proses co-creation, yaitu merancang solusi bersama manajemen dan pekerja agar perubahan benar-benar dimiliki oleh pihak pabrik. Proses ini dimulai dengan memperkuat pemahaman mengenai kesetaraan gender, risiko kekerasan berbasis gender di tempat kerja, serta regulasi ketenagakerjaan yang menjadi dasar perlindungan pekerja,” imbuhnya.

Pada forum tersebut, Awalia turut menyampaikan, pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku. Oleh karena itu, pekerja dan manajemen juga didampingi untuk membangun keterampilan praktis, seperti komunikasi asertif, fasilitasi dialog, negosiasi, serta penanganan dan dokumentasi kasus.

“Perubahan penting lainnya terjadi pada struktur mekanisme pengaduan di dalam pabrik. Komite Bipartit diperkuat sebagai platform resmi yang mempertemukan pekerja dan manajemen dalam menyelesaikan persoalan bersama. CARE Indonesia juga mendukung pembentukan satuan tugas khusus yang menangani kasus kekerasan berbasis gender secara rahasia dan berpusat pada penyintas,” imbuhnya.

Awalia menjelaskan, perubahan pada pekerja perlahan mulai terlihat. Mereka menjadi lebih percaya diri menggunakan saluran pengaduan dan mulai memahami kepada siapa mereka dapat berbicara ketika menghadapi masalah. Bagi CARE Indonesia, peningkatan ini justru menjadi indikator positif.

“Ketika pekerja mulai melapor, itu berarti sistem mulai dipercaya. Selain meningkatnya pelaporan, hubungan antara pekerja dan manajemen juga menunjukkan perubahan. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan saling menghormati, dokumentasi kasus menjadi lebih tertata, dan komite yang sebelumnya pasif mulai berfungsi sebagai ruang dialog yang aktif. Di salah satu pabrik, pekerja bahkan mulai langsung mendekati anggota komite karena mereka akhirnya mengetahui jalur komunikasi yang jelas,” jelas Awalia.

Ia juga menyampaikan, dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh perusahaan. Penguatan mekanisme pengaduan membantu meningkatkan kepatuhan yang tidak lagi berhenti pada dokumen administratif, melainkan tercermin dalam praktik sehari-hari. Lingkungan kerja yang lebih terbuka juga mendukung stabilitas operasional dan kualitas produksi, menunjukkan, perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis berjalan beriringan.

“Melalui pengalaman ini, sistem yang efektif membutuhkan kepercayaan. Ketika pekerja percaya bahwa suara mereka didengar dan ditangani secara aman, mekanisme pengaduan tidak lagi menjadi formalitas, tetapi menjadi alat nyata untuk menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan aman bagi semua,” pungkas Awalia.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

CARE Response Sumatera Bangkit: Memulihkan Akses Air Bersih dan Kebutuhan Dasar Penyintas di Aceh dan Sumatera Barat

Cerita

Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, dan erosi tepi sungai melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.  Hasil asesmen kebutuhan cepat dan asesmen gender yang dilakukan CARE Indonesia pada Desember 2025 lalu menunjukan, 76 persen masyarakat di Aceh Tamiang mengalami kesulitan akses air bersih serta kebutuhan harian seperti peralatan kebersihan, alat rumah tangga, makanan dan kebutuhan sanitasi, termasuk kebutuhan sanitasi perempuan seperti pembalut. Keterbatasan air bersih disebabkan karena sumur-sumur tertutup lumpur saat banjir terjadi. BNPB menyebutkan, per Jumat (27/2), sekitar 270.779 rumah di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat mengalami kerusakan yang turut berdampak pada barang-barang pribadi masyarakat.

CARE Indonesia bersama mitra menyalurkan bantuan yang responsif gender dan disesuiakan dengan kebutuhan keluarga penyintas, seperti paket makanan, alat dapur, paket kebersihan, bedding kit, alat kebersihan rumah, dignity kit, dan air bersih beserta komponen pendukung bagi para penyintas yang terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Pada Kamis (29/1), sejumlah masyarakat berkumpul di Balai Nagari Pagadih, Kecamatan Palipuh, Kabupaten Agam. CARE Indonesia bersama Palang Merah Indonesia Sumatra Barat (PMI Sumbar) pagi itu mendistribusikan bantuan bagi 20 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor. Nagari atau desa yang berpenduduk sekitar 2.200 jiwa ini dilanda tanah longsor pada awal Desember 2025 yang menyebabkan setidaknya 20 rumah mengalami kerusakan berat dan sempat terisolasi selama dua pekan karena akses jalan tertutup material longsor.

Nismawati, orang tua tunggal dari 4 anak asal Nagari Pagadih, bercerita rumahnya kini sudah tidak bisa ditinggali lagi akibat terkena longsoran tanah. Demikian juga berbagai kebutuhan rumah tangga miliknya turut rusak dan tidak lagi dapat digunakan.

“Waktu itu hujan turun dari sore hari dan saya melihat tanah di sekitar rumah mulai bergeser, sehingga saya memutuskan untuk menginap di tempat saudara. Keesokan harinya sekitar pukul enam pagi saya kembali untuk melihat kondisi rumah, ternyata sudah tertutup tanah. Sekarang rumah dan barang-barang saya sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujarnya.

Nismawati menjelaskan paket bantuan yang berisi peralatan memasak, bahan makanan, dan alat kebersihan diri yang diterima dari CARE Indonesia sangat membantu kesehariannya. “Barang-barang ini akan menggantikan peralatan dirumah saya yang semuanya sudah rusak. Kemudian, dari bantuan ini saya bisa mengirimkan makanan untuk anak saya yang paling kecil, yang sedang bersekolah SMA di tempat lain. Kalau tiga anak saya lainnya sudah berkeluarga dan tidak tinggal di sini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada CARE Indonesia dan PMI,” katanya sembari tersenyum.

Peristiwa banjir bandang pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan pada Bendungan Batang Kuranji. Akibatnya, sejumlah wilayah di Kota Padang mengalami krisis air. Banjir itu turut merusak pipa jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang yang digunakan masyarakat, serta menyebabkan sumur menjadi kering. Masyarakat yang mengalami krisis air harus mengandalkan suplai air yang didistribusikan melalui kendaraan tangki.

Meri Susanti, salah satu warga yang terdampak krisis air sejak awal Desember 2025, menyampaikan bahwa dirinya hanya bisa mengandalkan bantuan suplai air yang disediakan oleh CARE bersama PMI. Pasalnya, sumur miliknya ikut terdampak dan menjadi kering akibat banjir bandang. Sumur tersebut sempat digali kembali, tetapi hasilnya tetap nihil.

“Sejak air mengering, saya dan keluarga hanya bisa mengandalkan bantuan dari PMI dan CARE Indonesia untuk mandi, memasak, dan mencuci. Jarak lokasi titik distribusi air untuk saya dan masyarakat di sekitar sini juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter. Jadi ini sangat membantu bagi kami di sini,” ujarnya.

Hingga Rabu (25/2), CARE Indonesia bersama PMI Sumbar telah mendistribusikan 3.335.505 liter air bersih dan menyediakan 20 unit tandon air di Kota Padang. Bantuan air bersih ini telah menjangkau 286.117 jiwa. CARE Indonesia dan PMI Sumbar juga telah mendistribusikan 450 peralatan memasak, 650 paket bahan makanan, dan 790 alat kebersihan diri kepada 832 kepala keluarga (KK) yang menjangkau 3.568 jiwa di Provinsi Sumatera Barat.

Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Sementara Bisa Memenuhi Kebutuhan Khairunisa di Aceh Tamiang

Khairunisa, warga Dusun Damai, Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang, yang juga merupakan orang tua tunggal dari 1 anak ini mengatakan, rumahnya terendam air sedalam kira-kira empat meter yang menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan pribadi. Menurutnya, bantuan berupa bedding kit dan dignity kit dari CARE Indonesia sangat berguna untuk menggantikan barang-barang di rumah yang telah rusak dan hanyut oleh banjir.

“Sewaktu hujan itu, air perlahan semakin naik hingga membuat rumah saya jebol. Ketika keesokan harinya saya melihat rumah, barang-barang sudah hanyut semua. Sekarang saya mengungsi ke rumah kakak yang dihuni 8 orang dewasa dan 3 balita. Paket bantuan yang salah satu isinya kelambu sangat membantu kami, terutama anak balita saya, terhindar dari nyamuk di malam hari,” ujarnya, Senin (16/2).

Ia juga menyampaikan bahwa banjir turut merusak sumur miliknya. Karena itu, Khairunisa sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang didistribusikan oleh CARE Indonesia.

“Bantuan air ini sangat berguna bagi kami karena di sini kami belum memiliki akses air bersih yang memadai. Terlebih lagi saat bulan Ramadan, air semakin dibutuhkan oleh masyarakat.”

Di Kabupaten Aceh Tamiang, CARE Indonesia berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Tamiang dan Geusaba untuk mendistribusikan bantuan. Hingga Kamis (26/2), CARE Indonesia bersama mitra telah mendistribusikan 995 paket bedding kit dan 1.755 paket dignity kit kepada 203 KK yang mencakup 449 jiwa.

Sebanyak 100 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada 3.517 KK yang mencakup 17.588 jiwa di Aceh Tamiang. Perangkat pendukung penyediaan air bersih seperti 12 unit tandon air, 9 unit pemurni air, 20 unit selang, 9 unit pompa air, 17 unit penyedot air, 6 unit generator listrik, serta layanan pembersihan sumur turut diberikan. Sebanyak 12 unit jamban darurat untuk laki-laki dan perempuan juga dibangun di Kecamatan Kuala Simpang.

Kebutuhan keluarga penyintas di Sumatera Barat dan Aceh dari pengamatan kami saat ke lokasi, masih jauh dari cukup. Bantuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, peralatan rumah dan kebersihan serta kebutuhan harian masih diperlukan. Saat ini, tambahan 620 paket bantuan kebersihan dan kebutuhan dasar bagi para penyintas di Kabupaten Aceh Tamiang sedang disiapkan CARE Indonesia untuk kemudian didistribusikan kembali bersama mitra.

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Menjaga Pesisir dari Akar Mangrove: Kisah Perempuan Desa Palaes Merawat Sumber Penghidupan di Likupang

Cerita

Air laut bergerak perlahan mengikuti pasang surut, sementara akar-akar mangrove mencengkeram lumpur, menahan daratan agar tetap utuh. Mangrove yang ada di Kabupaten Minahasa Utara merupakan yang paling luas di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu 4.861,79 hektare berdasarakan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Tondano,

Wenon Tumundo, perempuan asal pesisir Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Sulawesi Utara, bersama anggota kelompok perempuan jadi salah satu sosok perempuan penggerak, berperan aktif melestarikan hutan mangrove di desanya dengan menjadi anggota Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Lolaro. Bagi Wenon, mangrove bukan sekadar tanaman pesisir, tetapi juga perlindungan, sumber penghidupan, sekaligus warisan bagi generasi berikutnya.

Kehadiran mangrove memberi dampak nyata dalam hidupnya. Ketika wisatawan datang menikmati pesisir, Wenon memiliki peluang tambahan untuk berjualan makanan ringan seperti pisang goreng, bakwan, dan lainnya kepada wisatawan yang mendatangi area mangrove “Saya ikut pelestarian mangrove karena ingin membangun desa dan melestarikan hutan ini untuk anak cucu ke depan,” ujarnya.

Menjadi anggota KUEP menunjukan komitmen Wenon menjaga mangrove. Bersama kelompoknya, ia terlibat langsung dalam proses panjang menumbuhkan mangrove, mulai dari mencari bibit hingga menanamnya kembali di alam. Ia menyampaikan, pencarian bibit mangrove perlu upaya tersendiri menggunakan perahu, menyusuri kawasan mangrove untuk mencari bibit yang layak. Setelah dikumpulkan, bibit dibawa ke area pembibitan untuk disemai selama tiga hingga enam bulan.

“Bibit harus disiram secara rutin karena lokasi pembibitan tidak selalu memiliki sumber air alami. Untuk melindungi tanaman muda dari panas matahari langsung, kami juga menggunakan jala paranet sebagai pelindung. Area pembibitan juga berfungsi sebagai pusat pencatatan; setiap bibit dihitung dan dipantau pertumbuhannya sebelum dipindahkan ke lokasi tanam,” imbuhnya.

Menurut Wenon, keterlibatannya dalam proses penanaman mangrove membuat dirinya semakin memahami jenis-jenis mangrove yang hidup di sekitar tempat tinggalnya. Di desanya terdapat delapan jenis mangrove yang tumbuh, dan jenis-jenis itulah yang ditanam bersama kelompoknya. Selain Rhizophora, dua jenis lain yang ditanam adalah Ceriops dan Bruguiera, meski Rhizophora tetap dominan karena paling sesuai dengan substrat berlumpur di wilayah tersebut.

“Kami juga belajar tentang jenis mangrove yang ada di sini agar kami bisa mengetahui jenis apa yang cocok dan mampu bertahan hidup. Kami dilatih untuk mengetahui bahwa sedimentasi tanah di sini hanya cocok untuk jenis tertentu. Karena itu, kami jadi lebih memahami apa yang dimiliki,” ujarnya.

Perjalanan Wenon bersama rekan-rekannya dalam melestarikan mangrove tidaklah mudah. Ia menemui berbagai tantangan saat mencari bibit maupun ketika menanam, mulai dari medan yang cukup berat hingga keberadaan satwa liar di sekitar mangrove.

“Kalau mencari bibit memang gampang-gampang susah. Kami harus masuk lorong-lorong hutan mangrove menggunakan perahu. Kalau air pasang, kami juga kesulitan menanam mangrove. Kadang kami juga melihat buaya, tentu saja kami harus berhati-hati. Tapi kami tetap melakukannya dengan suka cita. Terkadang, kami membawa radio dan bakar ikan bersama setelah mencari bibit atau menanam. Meski capek, tapi hati senang dan tenang karena bisa bantu jaga mangrove,” ujarnya.

Program konservasi kawasan hutan mangrove yang menempatkan kelompok perempuan sebagai aktor utama ini dijalankan CARE Indonesia bersama Yayasan Bumi Tangguh (YBT) dengan dukungan Asian Venture Philanthropy Network (AVPN). Pelestarian mangrove dilakukan dengan penanaman 50.000 bibit mangrove di zona penyangga Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sekaligus melakukan pemberdayaan baik pemberdayaan pengetahuan, hingga pemberdayaan ekonomi pada perempuan di 3 desa yang menjadi lokasi program.

Fikri Buhamid, staf lapangan Yayasan Bumi Tangguh (YBT), menyampaikan bahwa berkat usaha gigih kelompok perempuan dalam mencari dan merawat bibit mangrove, saat ini sudah ada belasan ribu mangrove yang ditanam.

“Saat ini, sudah ada sekitar 16.731 mangrove yang ditanam oleh kelompok perempuan di tiga desa, yakni Desa Palaes, Serawet, dan Desa Minaesa. Mangrove-mangrove ini diharapkan bisa menjadi habitat berbagai hewan seperti ikan, udang, burung, kepiting, dan tarsius. Bahkan, hutan mangrove di sini juga dihuni buaya dan ular,” imbuh Fikri.

Fikri menyebutkan dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, upaya untuk mengingatkan sebagian orang yang masih melakukan aktivitas yang dapat merusak mangrove terus dilakukan. Hal inilah yang masih menjadi tugasnya bersama kelompok perempuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas. Kawasan mangrove di tiga desa tersebut masih tergolong asri dan mampu berfungsi menghalau gelombang dengan baik.

“Contohnya di Desa Minaesa, masih ada sebagian aktivitas masyarakat yang bisa merusak mangrove. Namun, kepedulian masyarakat lainnya untuk merawat mangrove juga terus bertumbuh. Hal itulah yang akan terus kami upayakan. Kami berharap seiring berjalannya waktu, program ini dapat memberi dampak dan perubahan pada pemahaman masyarakat di ketiga desa dalam menjaga mangrove dan satwa yang menghuninya,” pungkasnya.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika

Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Sejahtera Hadirkan Akses Finansial untuk Waste Pickers Perempuan

Galeri

Terbatasnya akses pada sistem keuangan formal, tidak menentunya pendapatan, hingga beban ganda menjadi tantangan bagi banyak waste pickers perempuan. Upaya mendorong ketangguhan ekonomi serta kesetaraan gender bagi waste pickers, termasuk waste pickers perempuan dilakukan CARE Indonesia dan Mahija Foundation serta dukungan mitra, melalui pendampingan dan pembentukan 3 Kelompok Usaha Perempuan Sejahtera (KUPAS) di Kelurahan Cimone, Kota Tangerang; Kelurahan Jurangmangu, Kota Tangerang Selatan; serta Kelurahan Tegallega, Kota Bogor dengan total 31 anggota.

Melalui pembentukan KUPAS, waste pickers perempuan kini dapat memiliki akses lebih mudah untuk menabung dan mendapatkan akses pinjaman yang aturannya disepakati sendiri oleh tiap anggota di kelompok. Pendampingan dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan usaha kelompok juga akan dilakukan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga.
Facebook Instagram Linkedin-in Tiktok
Aktivitas Kami
Pendekatan Kami
Program Kami
Area Dampak Kami
Menjalin Kemitraan, Membangun Aliansi
Cerita & Berita
Cerita & Berita
Galeri
Publikasi
Tentang Kami
Visi, Misi dan Nilai
Sejarah Kami
Tata Kelola & Kepemimpinan Kami
Akuntabilitas & Transparansi
Mitra Kami
Program Kami
Keadilan Gender dan Inklusi Sosial
Keadilan Lingkungan Hidup, Iklim dan Keanekaragaman Hayati
Kesiapsiagaan dan Respon Krisis
Ikut Terlibat
Menjadi Relawan
Terlibat Sebagai Ahli
Bekerja Bersama Kami
Hubungi Kami
Dapatkan Buletin
Donasi