Ruang Aman dan Setara: Hak Perempuan di Setiap Ruang Kehidupan
Setiap perempuan berhak hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi di masyarakat tanpa rasa takut. Hak atas rasa aman serta akses yang setara di ruang publik, tempat kerja, lingkungan pendidikan, maupun ruang digital merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi. Komnas Perempuan dalam “Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” menyebut, hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berkaitan dengan martabat manusia.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih terus terjadi. Menurut data SIMFONI-PPA, sepanjang tahun 2025 telah terjadi 28.933 kasus kekerasan yang membuat 30.013 perempuan menjadi korban.
Perempuan masih menghadapi risiko kekerasan dan diskriminasi di berbagai ruang, mulai dari transportasi umum, lingkungan pendidikan, hingga tempat kerja. Pelecehan seksual di transportasi publik, intimidasi di ruang kerja, hingga kekerasan di lingkungan sekolah masih dilaporkan oleh banyak perempuan dan anak perempuan.
SIMFONI-PPA juga menyebutkan, fasilitas umum, tempat pendidikan, dan tempat kerja menempati peringkat kedua, ketiga, dan keempat sebagai lokasi yang paling sering terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya mendukung aktivitas sehari-hari justru belum sepenuhnya aman bagi semua orang.
Tantangan tersebut juga semakin kompleks dengan hadirnya ruang digital, di mana orang-orang dapat dengan mudah berinteraksi di dunia maya. Laporan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. LBH APIK mencatat terdapat 250 kasus pada tahun 2023 dan 200 kasus pada tahun 2024. Bentuk kekerasan ini tidak hanya terjadi di layar, tetapi juga berdampak pada kehidupan nyata penyintas, mulai dari tekanan psikologis, stigma sosial, hingga terbatasnya ruang berekspresi dan berpartisipasi di ruang publik.
Kekerasan di ruang digital, tempat kerja, maupun ruang publik memiliki akar yang sama, yakni ketimpangan relasi kuasa dan norma sosial yang masih mentoleransi perilaku merendahkan perempuan. Selama kondisi ini masih berlangsung, perempuan akan terus menghadapi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Upaya mengembalikan ruang aman dan akses setara bagi pekerja perempuan salah satunya bisa dilakukan dengan membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan satuan tugas (Satgas) penanganan KBG-KS. CARE Indonesia bersama mitra melakukan penguatan satgas dan LKS Bipartit di dua pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Demak. Penguatan dan implementasi satgas & LKS Bipartit yang menyatu dengan struktur di dalam pabrik serta menyatukan manajemen dan karyawan didalamnya berdampak baik dalam penguatkan upaya pencegahan dan penanganan KBG-KS.
Sari Kusandi, perwakilan manajemen yang terlibat dalam satgas dan LKS Bipartit di PT Glory Industrial Semarang Demak menyampaikan bahwa setelah satgas dan LKS Bipartit diperkuat fungsi dan strukturnya serta mendapat penugasan resmi, proses penanganan dari aduan yang masuk dari perkerja dapat dilakukan lebih cepat. “Kami tidak lagi hanya bergantung pada HR dalam merespon pengaduan dari pekerja, tapi LKS Bipartit dan Satgas juga mampu untuk merespon adanya kasus secara efektif. Dampak nyatanya, pekerja jadi lebih percaya diri dan potensi pekerja semakin terasah,” ungkap Sari.
Vemi Januarita, perwakilan dari Satgas Pencegahan dan Penanganan KBG-KS di PT Dasan Pan Pacific Indonesia pun mengakui dengan dibentuknya satgas, ia merasa mendapat banyak pembelajaran dan peningkatan kapasitas terkait kesetaraan gender, jenis-jenis KBG-KS dan proses penanganannya. “Saya merasakan perubahan yang besar dalam diri saya. Kapasitas saya semakin berkembang. Saya jadi semakin percaya diri dalam bekerja, menyampaikan pendapat dan berkoordinasi, hingga saya berani mengambil promosi jabatan yang membuat saya saat ini menjadi Supervisor di gudang aksesoris,” ujarnya.
Di ruang-ruang komunitas, upaya mengembalikan ruang aman bebas kekerasan serta mendorong kesetaraan akses bagi perempuan pun penting dilakukan. Pembentukan posko pengaduan KBG-KS yang mendapatkan pengakuan dengan adanya SK dari Kepala Desa menjadi salah satu upaya yang dijalankan CARE Indonesia bersama mitra. Tri Suwarni, Tim Pendamping Penanganan KBG Desa Sri Gunung, Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan adanya lembaga ini bisa menjadi salah satu upaya untuk memberikan ruang aman di akar rumput.
“Harapan saya ya gak ada lagi yang namanya KBG, tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan. perempuan dan anak perempuan bisa memiliki keberanian untuk bersuara,” katanya.
Hari Perempuan Internasional menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak atas ruang aman dan akses setara termasuk bagi perempuan. Tema “Rights. Justice. Action. For All Women and Girls”, yang diangkat oleh UN Women pada tahun 2026 ini, menyiratkan ajakan untuk menghapus hambatan struktural terhadap hak perempuan, memperkuat akses terhadap keadilan, dan menegakkan hak asasi secara nyata bagi semua perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.
Mengembalikan ruang aman dan memperkuat akses yang setara bagi perempuan membutuhkan komitmen kolektif. Peningkatan kesadaran publik mengenai kekerasan berbasis gender menjadi langkah awal yang penting. Lingkungan kerja perlu membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif terhadap penyintas. Di ruang publik, kebijakan dan fasilitas yang mendukung keamanan perempuan perlu diperkuat. Sementara di ruang digital, literasi digital serta tanggung jawab bersama untuk tidak menyebarkan konten yang merugikan penyintas menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem yang lebih aman.
Ruang Setara menjadi aksi yang digaungkan CARE Indonesia pada momentum International Women’s Day tahun ini. Ruang Setara menjadi ajakan untuk menyatakan dengan tegas: perempuan berhak atas ruang aman dan akses setara baik di rumah, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan ruang digital. Suara, pengalaman, dan harapan publik menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas, karena kesadaran, keamanan, dan kesetaraan akses bagi perempuan harus hadir di setiap ruang kehidupan, baik fisik maupun digital.
Yuk tuliskan suara, dukungan dan harapan mu untuk ruang aman bebas kekerasan berbasis gender serta adanya akses setara bagi semua, termasuk perempuan di sini.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
Penyampaian CARE Indonesia di Forum OECD: Membangun Kepercayaan dan Memperkuat Mekanisme Pengaduan di Industri Garmen
Rasa aman pekerja untuk menyampaikan masalah di tempat kerja menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan. Hal inilah yang menjadi inti pembelajaran yang dibagikan CARE Indonesia dalam forum Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 2026. Melalui pengalaman mendampingi pabrik garmen di Indonesia, CARE Indonesia menunjukkan, keberadaan sistem saja tidak cukup; yang paling menentukan adalah kepercayaan pekerja terhadap sistem tersebut.
Awalia Murtiana, Program Manager CARE Indonesia, menjelaskan pada forum tersebut, terdapat perusahaan yang sebenarnya telah memiliki mekanisme pengaduan. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut sering kali tidak digunakan secara optimal. Pekerja cenderung menahan diri untuk melapor dan baru menyampaikan keluhan ketika situasi sudah sangat berat atau tidak lagi dapat ditoleransi.
“Persoalan utama bukan terletak pada kurangnya prosedur atau kebijakan, melainkan pada bagaimana sistem itu dirasakan oleh para pekerja sehari-hari. Banyak pekerja merasa ragu terhadap kerahasiaan laporan, khawatir akan munculnya rumor di tempat kerja, atau takut menghadapi konsekuensi setelah melapor. Kondisi ini menunjukkan, mekanisme pengaduan bukan sekadar perangkat teknis, tetapi juga ruang sosial yang sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya kerja, dan rasa aman,” ujarnya di forum OECD, Jumat (13/2), yang dilakukan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 90 peserta yang tergabung dalam CARE Impact Partner.
Menurut Awalia, untuk memahami situasi tersebut secara lebih mendalam, CARE Indonesia melakukan serangkaian pendekatan partisipatif di pabrik-pabrik mitra, yakni diskusi kelompok bersama pekerja, pemetaan pemangku kepentingan, penilaian internal pabrik, serta survei untuk melihat bagaimana mekanisme pengaduan benar-benar berjalan di lapangan.
“Intervensi difokuskan pada perbaikan sistem secara menyeluruh melalui proses co-creation, yaitu merancang solusi bersama manajemen dan pekerja agar perubahan benar-benar dimiliki oleh pihak pabrik. Proses ini dimulai dengan memperkuat pemahaman mengenai kesetaraan gender, risiko kekerasan berbasis gender di tempat kerja, serta regulasi ketenagakerjaan yang menjadi dasar perlindungan pekerja,” imbuhnya.
Pada forum tersebut, Awalia turut menyampaikan, pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku. Oleh karena itu, pekerja dan manajemen juga didampingi untuk membangun keterampilan praktis, seperti komunikasi asertif, fasilitasi dialog, negosiasi, serta penanganan dan dokumentasi kasus.
“Perubahan penting lainnya terjadi pada struktur mekanisme pengaduan di dalam pabrik. Komite Bipartit diperkuat sebagai platform resmi yang mempertemukan pekerja dan manajemen dalam menyelesaikan persoalan bersama. CARE Indonesia juga mendukung pembentukan satuan tugas khusus yang menangani kasus kekerasan berbasis gender secara rahasia dan berpusat pada penyintas,” imbuhnya.
Awalia menjelaskan, perubahan pada pekerja perlahan mulai terlihat. Mereka menjadi lebih percaya diri menggunakan saluran pengaduan dan mulai memahami kepada siapa mereka dapat berbicara ketika menghadapi masalah. Bagi CARE Indonesia, peningkatan ini justru menjadi indikator positif.
“Ketika pekerja mulai melapor, itu berarti sistem mulai dipercaya. Selain meningkatnya pelaporan, hubungan antara pekerja dan manajemen juga menunjukkan perubahan. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan saling menghormati, dokumentasi kasus menjadi lebih tertata, dan komite yang sebelumnya pasif mulai berfungsi sebagai ruang dialog yang aktif. Di salah satu pabrik, pekerja bahkan mulai langsung mendekati anggota komite karena mereka akhirnya mengetahui jalur komunikasi yang jelas,” jelas Awalia.
Ia juga menyampaikan, dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh perusahaan. Penguatan mekanisme pengaduan membantu meningkatkan kepatuhan yang tidak lagi berhenti pada dokumen administratif, melainkan tercermin dalam praktik sehari-hari. Lingkungan kerja yang lebih terbuka juga mendukung stabilitas operasional dan kualitas produksi, menunjukkan, perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis berjalan beriringan.
“Melalui pengalaman ini, sistem yang efektif membutuhkan kepercayaan. Ketika pekerja percaya bahwa suara mereka didengar dan ditangani secara aman, mekanisme pengaduan tidak lagi menjadi formalitas, tetapi menjadi alat nyata untuk menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan aman bagi semua,” pungkas Awalia.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
CARE Response Sumatera Bangkit: Memulihkan Akses Air Bersih dan Kebutuhan Dasar Penyintas di Aceh dan Sumatera Barat
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, dan erosi tepi sungai melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Hasil asesmen kebutuhan cepat dan asesmen gender yang dilakukan CARE Indonesia pada Desember 2025 lalu menunjukan, 76 persen masyarakat di Aceh Tamiang mengalami kesulitan akses air bersih serta kebutuhan harian seperti peralatan kebersihan, alat rumah tangga, makanan dan kebutuhan sanitasi, termasuk kebutuhan sanitasi perempuan seperti pembalut. Keterbatasan air bersih disebabkan karena sumur-sumur tertutup lumpur saat banjir terjadi. BNPB menyebutkan, per Jumat (27/2), sekitar 270.779 rumah di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat mengalami kerusakan yang turut berdampak pada barang-barang pribadi masyarakat.
CARE Indonesia bersama mitra menyalurkan bantuan yang responsif gender dan disesuiakan dengan kebutuhan keluarga penyintas, seperti paket makanan, alat dapur, paket kebersihan, bedding kit, alat kebersihan rumah, dignity kit, dan air bersih beserta komponen pendukung bagi para penyintas yang terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.
Pada Kamis (29/1), sejumlah masyarakat berkumpul di Balai Nagari Pagadih, Kecamatan Palipuh, Kabupaten Agam. CARE Indonesia bersama Palang Merah Indonesia Sumatra Barat (PMI Sumbar) pagi itu mendistribusikan bantuan bagi 20 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor. Nagari atau desa yang berpenduduk sekitar 2.200 jiwa ini dilanda tanah longsor pada awal Desember 2025 yang menyebabkan setidaknya 20 rumah mengalami kerusakan berat dan sempat terisolasi selama dua pekan karena akses jalan tertutup material longsor.
Nismawati, orang tua tunggal dari 4 anak asal Nagari Pagadih, bercerita rumahnya kini sudah tidak bisa ditinggali lagi akibat terkena longsoran tanah. Demikian juga berbagai kebutuhan rumah tangga miliknya turut rusak dan tidak lagi dapat digunakan.
“Waktu itu hujan turun dari sore hari dan saya melihat tanah di sekitar rumah mulai bergeser, sehingga saya memutuskan untuk menginap di tempat saudara. Keesokan harinya sekitar pukul enam pagi saya kembali untuk melihat kondisi rumah, ternyata sudah tertutup tanah. Sekarang rumah dan barang-barang saya sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujarnya.
Nismawati menjelaskan paket bantuan yang berisi peralatan memasak, bahan makanan, dan alat kebersihan diri yang diterima dari CARE Indonesia sangat membantu kesehariannya. “Barang-barang ini akan menggantikan peralatan dirumah saya yang semuanya sudah rusak. Kemudian, dari bantuan ini saya bisa mengirimkan makanan untuk anak saya yang paling kecil, yang sedang bersekolah SMA di tempat lain. Kalau tiga anak saya lainnya sudah berkeluarga dan tidak tinggal di sini. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada CARE Indonesia dan PMI,” katanya sembari tersenyum.
Peristiwa banjir bandang pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan pada Bendungan Batang Kuranji. Akibatnya, sejumlah wilayah di Kota Padang mengalami krisis air. Banjir itu turut merusak pipa jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang yang digunakan masyarakat, serta menyebabkan sumur menjadi kering. Masyarakat yang mengalami krisis air harus mengandalkan suplai air yang didistribusikan melalui kendaraan tangki.
Meri Susanti, salah satu warga yang terdampak krisis air sejak awal Desember 2025, menyampaikan bahwa dirinya hanya bisa mengandalkan bantuan suplai air yang disediakan oleh CARE bersama PMI. Pasalnya, sumur miliknya ikut terdampak dan menjadi kering akibat banjir bandang. Sumur tersebut sempat digali kembali, tetapi hasilnya tetap nihil.
“Sejak air mengering, saya dan keluarga hanya bisa mengandalkan bantuan dari PMI dan CARE Indonesia untuk mandi, memasak, dan mencuci. Jarak lokasi titik distribusi air untuk saya dan masyarakat di sekitar sini juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 100 meter. Jadi ini sangat membantu bagi kami di sini,” ujarnya.
Hingga Rabu (25/2), CARE Indonesia bersama PMI Sumbar telah mendistribusikan 3.335.505 liter air bersih dan menyediakan 20 unit tandon air di Kota Padang. Bantuan air bersih ini telah menjangkau 286.117 jiwa. CARE Indonesia dan PMI Sumbar juga telah mendistribusikan 450 peralatan memasak, 650 paket bahan makanan, dan 790 alat kebersihan diri kepada 832 kepala keluarga (KK) yang menjangkau 3.568 jiwa di Provinsi Sumatera Barat.
Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Sementara Bisa Memenuhi Kebutuhan Khairunisa di Aceh Tamiang
Khairunisa, warga Dusun Damai, Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang, yang juga merupakan orang tua tunggal dari 1 anak ini mengatakan, rumahnya terendam air sedalam kira-kira empat meter yang menyebabkan kerusakan pada berbagai peralatan pribadi. Menurutnya, bantuan berupa bedding kit dan dignity kit dari CARE Indonesia sangat berguna untuk menggantikan barang-barang di rumah yang telah rusak dan hanyut oleh banjir.
“Sewaktu hujan itu, air perlahan semakin naik hingga membuat rumah saya jebol. Ketika keesokan harinya saya melihat rumah, barang-barang sudah hanyut semua. Sekarang saya mengungsi ke rumah kakak yang dihuni 8 orang dewasa dan 3 balita. Paket bantuan yang salah satu isinya kelambu sangat membantu kami, terutama anak balita saya, terhindar dari nyamuk di malam hari,” ujarnya, Senin (16/2).
Ia juga menyampaikan bahwa banjir turut merusak sumur miliknya. Karena itu, Khairunisa sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang didistribusikan oleh CARE Indonesia.
“Bantuan air ini sangat berguna bagi kami karena di sini kami belum memiliki akses air bersih yang memadai. Terlebih lagi saat bulan Ramadan, air semakin dibutuhkan oleh masyarakat.”
Di Kabupaten Aceh Tamiang, CARE Indonesia berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Tamiang dan Geusaba untuk mendistribusikan bantuan. Hingga Kamis (26/2), CARE Indonesia bersama mitra telah mendistribusikan 995 paket bedding kit dan 1.755 paket dignity kit kepada 203 KK yang mencakup 449 jiwa.
Sebanyak 100 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada 3.517 KK yang mencakup 17.588 jiwa di Aceh Tamiang. Perangkat pendukung penyediaan air bersih seperti 12 unit tandon air, 9 unit pemurni air, 20 unit selang, 9 unit pompa air, 17 unit penyedot air, 6 unit generator listrik, serta layanan pembersihan sumur turut diberikan. Sebanyak 12 unit jamban darurat untuk laki-laki dan perempuan juga dibangun di Kecamatan Kuala Simpang.
Kebutuhan keluarga penyintas di Sumatera Barat dan Aceh dari pengamatan kami saat ke lokasi, masih jauh dari cukup. Bantuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, peralatan rumah dan kebersihan serta kebutuhan harian masih diperlukan. Saat ini, tambahan 620 paket bantuan kebersihan dan kebutuhan dasar bagi para penyintas di Kabupaten Aceh Tamiang sedang disiapkan CARE Indonesia untuk kemudian didistribusikan kembali bersama mitra.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
Menjaga Pesisir dari Akar Mangrove: Kisah Perempuan Desa Palaes Merawat Sumber Penghidupan di Likupang
Air laut bergerak perlahan mengikuti pasang surut, sementara akar-akar mangrove mencengkeram lumpur, menahan daratan agar tetap utuh. Mangrove yang ada di Kabupaten Minahasa Utara merupakan yang paling luas di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu 4.861,79 hektare berdasarakan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Tondano,
Wenon Tumundo, perempuan asal pesisir Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Sulawesi Utara, bersama anggota kelompok perempuan jadi salah satu sosok perempuan penggerak, berperan aktif melestarikan hutan mangrove di desanya dengan menjadi anggota Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Lolaro. Bagi Wenon, mangrove bukan sekadar tanaman pesisir, tetapi juga perlindungan, sumber penghidupan, sekaligus warisan bagi generasi berikutnya.
Kehadiran mangrove memberi dampak nyata dalam hidupnya. Ketika wisatawan datang menikmati pesisir, Wenon memiliki peluang tambahan untuk berjualan makanan ringan seperti pisang goreng, bakwan, dan lainnya kepada wisatawan yang mendatangi area mangrove “Saya ikut pelestarian mangrove karena ingin membangun desa dan melestarikan hutan ini untuk anak cucu ke depan,” ujarnya.
Menjadi anggota KUEP menunjukan komitmen Wenon menjaga mangrove. Bersama kelompoknya, ia terlibat langsung dalam proses panjang menumbuhkan mangrove, mulai dari mencari bibit hingga menanamnya kembali di alam. Ia menyampaikan, pencarian bibit mangrove perlu upaya tersendiri menggunakan perahu, menyusuri kawasan mangrove untuk mencari bibit yang layak. Setelah dikumpulkan, bibit dibawa ke area pembibitan untuk disemai selama tiga hingga enam bulan.
“Bibit harus disiram secara rutin karena lokasi pembibitan tidak selalu memiliki sumber air alami. Untuk melindungi tanaman muda dari panas matahari langsung, kami juga menggunakan jala paranet sebagai pelindung. Area pembibitan juga berfungsi sebagai pusat pencatatan; setiap bibit dihitung dan dipantau pertumbuhannya sebelum dipindahkan ke lokasi tanam,” imbuhnya.
Menurut Wenon, keterlibatannya dalam proses penanaman mangrove membuat dirinya semakin memahami jenis-jenis mangrove yang hidup di sekitar tempat tinggalnya. Di desanya terdapat delapan jenis mangrove yang tumbuh, dan jenis-jenis itulah yang ditanam bersama kelompoknya. Selain Rhizophora, dua jenis lain yang ditanam adalah Ceriops dan Bruguiera, meski Rhizophora tetap dominan karena paling sesuai dengan substrat berlumpur di wilayah tersebut.
“Kami juga belajar tentang jenis mangrove yang ada di sini agar kami bisa mengetahui jenis apa yang cocok dan mampu bertahan hidup. Kami dilatih untuk mengetahui bahwa sedimentasi tanah di sini hanya cocok untuk jenis tertentu. Karena itu, kami jadi lebih memahami apa yang dimiliki,” ujarnya.
Perjalanan Wenon bersama rekan-rekannya dalam melestarikan mangrove tidaklah mudah. Ia menemui berbagai tantangan saat mencari bibit maupun ketika menanam, mulai dari medan yang cukup berat hingga keberadaan satwa liar di sekitar mangrove.
“Kalau mencari bibit memang gampang-gampang susah. Kami harus masuk lorong-lorong hutan mangrove menggunakan perahu. Kalau air pasang, kami juga kesulitan menanam mangrove. Kadang kami juga melihat buaya, tentu saja kami harus berhati-hati. Tapi kami tetap melakukannya dengan suka cita. Terkadang, kami membawa radio dan bakar ikan bersama setelah mencari bibit atau menanam. Meski capek, tapi hati senang dan tenang karena bisa bantu jaga mangrove,” ujarnya.
Program konservasi kawasan hutan mangrove yang menempatkan kelompok perempuan sebagai aktor utama ini dijalankan CARE Indonesia bersama Yayasan Bumi Tangguh (YBT) dengan dukungan Asian Venture Philanthropy Network (AVPN). Pelestarian mangrove dilakukan dengan penanaman 50.000 bibit mangrove di zona penyangga Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sekaligus melakukan pemberdayaan baik pemberdayaan pengetahuan, hingga pemberdayaan ekonomi pada perempuan di 3 desa yang menjadi lokasi program.
Fikri Buhamid, staf lapangan Yayasan Bumi Tangguh (YBT), menyampaikan bahwa berkat usaha gigih kelompok perempuan dalam mencari dan merawat bibit mangrove, saat ini sudah ada belasan ribu mangrove yang ditanam.
“Saat ini, sudah ada sekitar 16.731 mangrove yang ditanam oleh kelompok perempuan di tiga desa, yakni Desa Palaes, Serawet, dan Desa Minaesa. Mangrove-mangrove ini diharapkan bisa menjadi habitat berbagai hewan seperti ikan, udang, burung, kepiting, dan tarsius. Bahkan, hutan mangrove di sini juga dihuni buaya dan ular,” imbuh Fikri.
Fikri menyebutkan dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, upaya untuk mengingatkan sebagian orang yang masih melakukan aktivitas yang dapat merusak mangrove terus dilakukan. Hal inilah yang masih menjadi tugasnya bersama kelompok perempuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat luas. Kawasan mangrove di tiga desa tersebut masih tergolong asri dan mampu berfungsi menghalau gelombang dengan baik.
“Contohnya di Desa Minaesa, masih ada sebagian aktivitas masyarakat yang bisa merusak mangrove. Namun, kepedulian masyarakat lainnya untuk merawat mangrove juga terus bertumbuh. Hal itulah yang akan terus kami upayakan. Kami berharap seiring berjalannya waktu, program ini dapat memberi dampak dan perubahan pada pemahaman masyarakat di ketiga desa dalam menjaga mangrove dan satwa yang menghuninya,” pungkasnya.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Sejahtera Hadirkan Akses Finansial untuk Waste Pickers Perempuan
Terbatasnya akses pada sistem keuangan formal, tidak menentunya pendapatan, hingga beban ganda menjadi tantangan bagi banyak waste pickers perempuan. Upaya mendorong ketangguhan ekonomi serta kesetaraan gender bagi waste pickers, termasuk waste pickers perempuan dilakukan CARE Indonesia dan Mahija Foundation serta dukungan mitra, melalui pendampingan dan pembentukan 3 Kelompok Usaha Perempuan Sejahtera (KUPAS) di Kelurahan Cimone, Kota Tangerang; Kelurahan Jurangmangu, Kota Tangerang Selatan; serta Kelurahan Tegallega, Kota Bogor dengan total 31 anggota.
Melalui pembentukan KUPAS, waste pickers perempuan kini dapat memiliki akses lebih mudah untuk menabung dan mendapatkan akses pinjaman yang aturannya disepakati sendiri oleh tiap anggota di kelompok. Pendampingan dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan usaha kelompok juga akan dilakukan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga.
Pertukar Gagasan, Membangun Aksi: GEN In-Person Perkuat Perlindungan Pekerja Perempuan dari Dampak Perubahan Iklim
Sebanyak 17 peserta dari 9 perusahaan yang tergabung dalam Gather Exchange Navigate (GEN) dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengikuti kegiatan GEN In-Person: Penguatan Pencegahan KBG dan Ketahanan Iklim di Industri Garmen pada Jumat–Minggu (6–8/2) di Hotel Oria, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antarperusahaan untuk bertukar gagasan dan praktik baik dalam mencegah kekerasan berbasis gender (KBG) di tempat kerja sekaligus merespons dampak perubahan iklim, seperti pemberian subsidi vitamin bagi pekerja perempuan guna menjaga daya tahan tubuh dan sirkulasi udara yang baik di pabrik. Pada kegiatan itu, peserta kegiatan beradu gagasan dengan menyusunan roadmap pencegahan dan penanganan KBG serta respons perubahan iklim yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan bisnis di dalam ruangan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan aksi di ruang publik melalui pembagian bibit dan tanaman gratis kepada masyarakat saat Car Free Day di kawasan Sudirman–Thamrin, Jakarta. Sebagai upaya tindak lanjut, anggota GEN juga sepakat menggelar pertemuan daring mingguan sebagai ruang evaluasi dan diskusi berkelanjutan.
Kegiatan ini menghadirkan Agni Pratistha, seorang aktris yang membawakan materi tentang pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah serta pentingnya keterlibatan publik dalam mengantisipasi perubahan iklim. Turut hadir sebagai narasumber Priadi Santosa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Franky Zamzani dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Yenny Anggraeni dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyampaikan peran lintas kementerian dalam memperkuat kebijakan perlindungan perempuan, pencegahan KBG, serta integrasi perspektif gender dalam respons perubahan iklim dan praktik kerja yang berkelanjutan.
Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Perkuat Ketangguhan masyarakat di Enam Desa di Kabupaten Sigi
Upaya kolaboratif untuk membangun perdamaian dan memperkuat ketangguhan masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda dilaksanakan oleh CARE Indonesia bersama KARSA Institute dengan dukungan UN Women dan pendanaan dari KOICA di Desa Ngatabaru, Pombewe, Pesaku, Rarampadende, Wisolo, dan Ramba di Kabupaten Sigi.
Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) berhasil memperkuat peran dan kepemimpinan perempuan di tingkat desa serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, penguatan jejaring pemuda lintas desa mendorong pemuda menjadi aktor utama dalam membangun perdamaian, dengan peran aktif dalam pencegahan konflik dan mendukung perdamaian yang berkelanjutan di masyarakat.
Dukung tempat kerja aman dan nyaman dengan penerapan HRDD dan GRDD di perusahaan
20 staf perwakilan manajemen PT Gunung Salak Sukabumi di Ka. Sukabumi ikuti pelatihan Gender Responsive Due Diligence (GRDD) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) (19/01). Dengan dukungan dari CARE Indonesia bersama para mitra, manajemen perusahaan mendapatkan pemahaman tentang penerapan prinsip responsif gender dan hak asasi manusia di perusahaan.
Pelatihan berlangsung interaktif melalui pemaparan materi, permainan dan studi kasus untuk membantu peserta memahami peran HRDD dan GRDD dalam mendorong pemberdayaan pekerja, termasuk pekerja perempuan, menciptakan tempat kerja yang aman dan bebas kekerasan berbasis gender, serta mendukung keberlanjutan usaha. Setelah pelatihan, manajemen berkomitmen menyusun rencana tindak lanjut dalam memperkuat penerapan HRDD dan GRDD pada kebijakan serta praktik perusahaan.
Catatan Perjalanan: Upaya Scale-Up Usaha Kelompok Perempuan, Dari Musi Banyuasin Mencari Ilmu Hingga ke Pulau Jawa
Di Kabupaten Musi Banyuasin, produk kerajinan anyaman dari lidi sawit dikatakan menjadi salah satu produk unggulan kabupaten yang telah masuk dalam katalog eleoktronik milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Para perempuan yang menjadi pengrajin anyaman lidi sawit tersebut berasal dari beberapa desa, dan masing-masing dari sosok pengrajin tersebut adalah anggota dari Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP).
Iswandi Gunata, Field Officer CARE Indonesia yang bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin menjelaskan, anyaman dari lidi sawit dipilih menjadi usaha yang paling banyak dijalankan oleh KUEP karena kemudahan bahan baku yang berasal dari pelepah sawit tidak terpakai, sehingga membantu mengelola limbah yang biasanya menumpuk di area perkebunan sawit dan diubah menjadi produk seni yang juga bernilai ekonomi karena banyak diminati pembeli.
Tidak hanya mengembangkan usaha dari sisa pelepah sawit, menurut Iswandi, anggota KUEP pun ada yang berinisiatif membuat usaha yang memanfaatkan limbah lain seperti tandan buah kosong sawit untuk budidaya jamur merang, hingga budidaya maggot dari Black Flies Soldiers (BSF) untuk mengurai sampah organik rumah tangga. Tingginya antusiasme anggota KUEP mengembangkan usaha yang ramah lingkungan dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular ini menurut Iswandi mendapat dukungan dan apresiasi banyak pihak, salah satunya pihak perusahaan perkebunan sawit yakni PT Hindoli serta dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
“Pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghidupan bagi kelompok perempuan. Hal inilah yang diharapkan bisa mendapatkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah setempat dan PT Hindoli yang selama ini selalu mendukung pemberdayaan perempuan,” ujarnya.
Lebih lanjut menurut Iswandi, besarnya potensi pengembangan usaha kerajinan dan pengelolaan limbah dengan prinsip ekonomi sirkular yang dilakukan KUEP, memperkuat dukungan multipihak sehingga dilakukan studi ajar dan pelatihan untuk menambah tidak hanya pemahaman kelompok perempuan tapi juga dukungan replikasi dan scale-up usaha yang berkelanjutan.
Selama Januari 2026, perjalanan mencari ilmu ke dua lokasi di pulau Jawa pun dijalankan. “Perjalanan pertama dengan studi ajar ke Maggot Center di Kota Depok. Kami dapat dukungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Oktarizal, Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin Mualimin Pardi Dahlan, dan Manager CSR PT Hindoli untuk meihat langsung bangaimana penerapan ekonomi sirkular di maggot center ini,” katanya.
Tanggapan positif disampaikan baik dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Muba maupun dari pihak perusahaan. Menurut Iswandi, kesempatan melihat langsung bagaimana Maggot Center yang bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Beji Timur berhasil melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah organik, memberikan perspektif baru pada peserta yang ikut studi ajar.
“Pembelajaran dari Depok membuka perspektif kami bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sumber penghidupan bagi kelompok perempuan. Hal inilah yang kemudian akan dirumuskan kembali secara bersama dan lintas sektor serta memberi keyakinan bahwa upaya yang dilakukan bersama berbagai pihak terkait dapat berjalan lebih terintegrasi, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Salah satu anggota KUEP di Muba sudah mengembangkan usaha budidaya maggot tapi memang belum dibuat terintegrasi. Harapannya, akan ada dukungan multipihak untuk mengembangkan usaha pengelolaan maggot ini, yang bisa terintegrasi dengan kebun gizi dan ternak yang dikelola oleh kelompok maupun perseorangan,” ujarnya.
Perjalanan mencari ilmu kedua dikisahkan Iswandi tidak kalah seru, yakni mendampingi 10 pengrajin anyaman lidi sawit perempuan dari 5 desa ke Kabupaten Kulon Progo.
Perjalanan para pengrajin perempuan dari Desa Karya Maju, Desa Sumber Agung, dan Desa Cipta Praja di Kecamatan Keluang, serta Desa Banjar Jaya dan Desa Sri Mulyo di Kecamatan Tungkal Jaya dikatakan Iswandi tidak mengenal lelah. Para pengrajin perempuan digambarkan Iswandi bahkan tidak ada kekhawatiran sedikitpun menaiki pesawat melintasi pulau, demi meningkatkan kualitas dan variasi produk anyaman yang selama ini sudah mereka produksi serta bisa menjangkau pasar lebih luas.
“Ini adalah momen yang sangat kami tunggu. Saya melihat ibu-ibu pengrajin sangat antusias dalam mengikuti setiap instruksi dan sangat teliti saat praktik. Di sana kami melihat beragam produk anyaman dengan variasi bahan dasar seperti rotan, serat gedebong pisang, pandan, dan eceng gondok,” tuturnya.
Antusiasme para pengrajin perempuan anggota KUEP ini dikatakan Iswandi selalu tinggi di setiap sesi pelatihan. Ketika jari-jari perempuan pengrajin bergerak lincah menyelipkan material ke setiap celah hingga menghasilkan kerajinan yang indah, senyum dan canda diantara mereka tidak henti dilontarkan, menambah semangat sesi praktik.
“Saya memperhatikan dengan saksama bagaimana ibu-ibu pengrajin ini sangat serius dalam belajar. Selama pelatihan mereka tidak pernah mengeluh, justru selalu penasaran dengan materi selanjutnya yang akan dipelajari. Tidak hanya kemampuan yang diharapkan terasah, tetapi juga kepercayaan diri pengrajin untuk terus berkarya,” tuturnya.
Tak terasa, lima hari waktu belajar di Kulon Progo pun usai dan rombongan harus kembali ke Musi Banyuasin. Iswandi menjelaskan, setelah pelatihan ini para pengrajin perempuan dari anggota KUEP akan mulai mengolah lidi sawit yang dipadukan dengan rotan, serat gedebong pisang, pandan, maupun eceng gondok.
Perjalanan menuntut ilmu kali ini tidak hanya menambah pemahaman, namun juga menginspirasi untuk membuat hasil baik yang sudah berjalan di desa dari upaya kelompok perempuan lebih besar dan lebih berdampak.
“Ketika perempuan diberi ruang, keterampilan, dan dukungan, mereka mampu menciptakan perubahan serta dampak ekonomi yang positif. Dukungan multipihak dan kegigihan kelompok perempuan pasti bisa membuat usaha yang ramah lingkungan jadi berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular. Bagi saya, proses ini bukan hanya soal hasil akhir berupa produk, tetapi tentang bagaimana perempuan saling belajar, saling menguatkan, dan membangun kemandirian ekonomi bersama, serta diperkuat dengan adanya lingkungan yang suportif,” pungkasnya.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
