Kesetaraan gender di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, tetapi berbagai ketimpangan masih menjadi tantangan nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia masih berada pada angka 0,447, yang berarti perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja.
Di bidang ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai sekitar 56 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 84 persen. Sementara itu, Global Gender Gap Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 97 dari 148 negara, menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah dalam memperluas akses perempuan terhadap kepemimpinan, kesempatan ekonomi, dan pengambilan keputusan.
Kesadaran itulah yang menjadi dasar berbagai program yang dijalankan Yayasan CARE Peduli (YCP). Memasuki tahun ke-8 sebagai lembaga nasional, kolaborasi untuk program pemberdayaan dan penguatan komunitas termasuk perempuan, remaja dan anak, dijalankan di berbagi daerah di Indonesia. Berlandaskan pendekatan holistik, kerja kolaborasi yang dijalankan mendorong masyarakat termasuk perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, memperoleh akses ekonomi, dan ruang aman bebas kekerasan.
Upaya mempersempit kesenjangan gender dilakukan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap komunitas. Di wilayah pesisir, perempuan diperkuat melalui pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP), pelatihan kewirausahaan, hingga pelibatan dalam rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan kepemimpinan. Di sektor perkebunan teh dan kopi, pelatihan kepemimpinan, kesetaraan gender, komunikasi inklusif, serta pengembangan usaha diberikan agar perempuan memiliki akses dan kesempatan yang lebih setara dalam rantai nilai komoditas.
Di kawasan industri, kolaborasi dengan berbagai perusahaan dilakukan untuk mendorong tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan inklusif melalui Gender Equity Network (GEN). Pendekatan ini diperkuat dengan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan satuan tugas pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sehingga pekerja memiliki ruang yang lebih aman untuk bekerja dan berkembang.
Penguatan peran perempuan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting melalui peningkatan kapasitas kader Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), edukasi gizi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan ruang untuk berpartisipasi, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu sendiri, tetapi juga keluarga, komunitas, dan pembangunan secara lebih luas.
Meski berbagai inisiatif telah menunjukkan hasil positif, tantangan menuju kesetaraan gender masih sangat besar. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kesempatan untuk memimpin masih dihadapi banyak perempuan di Indonesia. Karena itu, mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat agar tidak ada perempuan yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, seperti strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta percepatan penurunan stunting melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Berbagai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting untuk memperluas pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.
Namun, keberhasilan mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, hingga masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkembang.
Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, memimpin, dan menentukan masa depannya sendiri, manfaatnya tidak berhenti pada individu. Keluarga menjadi lebih sejahtera, komunitas menjadi lebih tangguh, dan pembangunan menjadi lebih inklusif. Karena itu, memperjuangkan hak-hak perempuan bukan hanya tentang memenuhi hak satu kelompok, tetapi tentang membangun Indonesia yang lebih adil bagi semua.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
