Aspirasi Perempuan Penting Untuk Pembangunan Desa

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menyebutkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 136,38 juta jiwa merupakan populasi perempuan dan sekitar 79,48 juta jiwa merupakan populasi anak (29,15%). Dengan demikian, jumlah total populasi perempuan dan anak mencapai sekitar 65,2 persen dari total penduduk Indonesia; dan sekitar 43 persen dari mereka tinggal di lebih dari 81,000 desa di Indonesia. Oleh karena itu, suara dan aspirasi perempuan penting untuk pembangunan desa, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dan perlindungan anak.

Upaya dalam menyuarakan aspirasi perempuan dalam membentuk Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Program Percepatan Penurunan Stunting, program kolaborasi antara Pemerintah KSB, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Yayasan CARE Peduli (YCP). 327 perempuan perwakilan dari kelompok perempuan dan kelompok disabilitas, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, pemerintah desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perempuan Kepala Keluarga, mengikuti kegiatan Musyawarah Perempuan yang dilaksanakan di 16 desa. “Selama ini perempuan dikatakan nomor sekian, yang diutamakan laki-laki. Tapi dari kegiatan ini, ide-ide perempuan bisa berkontribusi untuk pembangunan desa,” ujar Hardini Fandalita, Kader Desa Mantun.

Pada musyawarah tersebut, perwakilan perempuan dari 16 desa di Kecamatan Jereweh, Maluk, dan Sekongkang dari Kab. Sumbawa Barat, mengemukakan beragam aspirasi, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok perempuan. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain adalah pemberian makanan tambahan untuk anak stunting dan ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis, pendidikan untuk anak usia dini, pengaktifan balai mediasi untuk tempat pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan akses air bersih, serta pentingnya adanya peraturan desa terkait perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Usulan-usulan ini bertujuan untuk menjadikan desa-desa tersebut menjadi DRPPA.

“Ini pengalaman yang sangat menarik, karena kami dapat mengeluarkan ide-ide dan masalah perempuan. Harapannya, musyawarah ini dapat dilakukan secara rutin di setiap desa agar perencanaan dan keputusan lebih memperhatikan kebutuhan perempuan,” ujar Rinawati, peserta Musyawarah Perempuan dari Desa Bukit Damai.

Sebelumnya, YCP telah memfasilitasi Desa Maluk dan Desa Pasir Putih untuk menyusun peraturan desa terkait perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak. Selain itu, forum anak juga telah dibentuk di 5 desa di Kecamatan Maluk sebagai langkah nyata dalam mewujudkan Desa Ramah Anak.

“Peran perempuan dalam pembangunan desa memiliki dampak yang besar pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan desa, perempuan bukan hanya menjadi agen perubahan, tetapi juga kunci dalam menciptakan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengakui peran yang penting dimainkan oleh perempuan dalam pembangunan desa. Dengan adanya Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Perempuan di 16 desa di KSB, partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa dapat ditingkatkan,” pungkas Muhammad Ikraman, Projek Manager Yayasan CARE Peduli.

Hasil musyawarah ini tidak hanya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan desa. “Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa bukan lagi sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk menciptakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yaitu desa yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Ikraman.