Perspektif gender dan inklusi diperlukan agar pengendalian api berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan, layanan dasar, dan penghidupan masyarakat terdampak.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kerja sama yang terus diperkuat. Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung respons yang telah berjalan, sekaligus membantu menjangkau kebutuhan warga yang belum sepenuhnya terlayani.
Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional pada Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202 ribu hektare. Secara terpisah, data SiPongi untuk Januari hingga Juni 2026 mencatat 107.465,47 hektare area terbakar, yang meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pengaruh El Niño kategori sangat kuat dan Indian Ocean Dipole positif masih mendukung kondisi kering di sebagian besar Indonesia. Pada dasarian kedua Agustus 2026, musim kemarau telah meliputi 79,9 persen wilayah Indonesia, sehingga risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah provinsi tetap perlu diwaspadai.
Dampak karhutla tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Kementerian Kesehatan pada laman kemenkes.go.id menyebutkan, sekitar 3,4 juta penduduk di tujuh provinsi yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan terdampak kabut asap dan menghadapi risiko gangguan kesehatan. Respon melalui pengerahan tenaga kesehatan, distribusi masker dan logistik medis, serta dukungan peralatan oksigen di wilayah terdampak telah dilakukan.
Dr. Abdul Wahib Situmorang, CEO CARE Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, tenaga kesehatan, relawan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal yang bekerja dalam pencegahan, pemadaman, Operasi Modifikasi Cuaca, pelayanan kesehatan, serta perlindungan warga. Menurut Abdul, luas dan kompleksnya situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan respons bergantung pada koordinasi, pembagian peran, dan kontribusi yang saling melengkapi.
“Keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat api dapat dikendalikan, tetapi juga oleh sejauh mana warga dapat tetap aman, sehat, dan mempertahankan penghidupannya. Pengendalian api dan perlindungan warga bukan dua agenda yang terpisah; keduanya perlu berjalan bersama,” ujarnya.
Pengendalian Api dan Perlindungan Warga: Satu Kesatuan Respons
Abdul menambahkan, karhutla dan kabut asap tidak memengaruhi setiap orang dengan cara yang sama. Anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis dapat menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Ia menambahkan, Keluarga berpenghasilan harian juga dapat mengalami kehilangan pendapatan ketika aktivitas kerja, sekolah, layanan publik, dan pengasuhan terganggu.
“Dalam banyak keluarga, perempuan memikul tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekaligus berkontribusi pada pendapatan keluarga. Ketika anggota keluarga sakit atau sekolah ditutup, beban waktu, biaya, dan pengambilan keputusan dapat meningkat. Karena itu, data yang dipilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, lokasi, dan sumber penghidupan diperlukan agar bantuan dapat menjangkau mereka yang menghadapi hambatan paling besar,” kata Abdul.
Menurut Abdul, dalam respons berskala luas, tidak semua kebutuhan dapat dijangkau pada saat yang sama. Mengidentifikasi kebutuhan yang belum terlayani, lalu menyepakati pembagian peran antar-pihak merupakan bagian penting dari koordinasi kemanusiaan agar sumber daya digunakan secara tepat, tidak tumpang tindih, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Petugas Manggal Agni dan BPBD Ogan Ilir memadamkan api kebakaran lahan di Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Sabtu (8/8/2026).
Tiga Ruang Kolaborasi yang Dapat Diperkuat Bersama
Abdul menyampaikan, kolaborasi lintas sektor dapat diperkuat. Setidaknya kata Abdul, terdapat tiga potensi penguatan ruang kolaborasi untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan Karhutla, yakni:
- Memperluas perlindungan kesehatan dan akses terhadap udara yang lebih bersih
Kolaborasi dapat dilakukan melalui penyampaian informasi kualitas udara yang mudah dipahami dan dapat diakses, distribusi serta edukasi penggunaan masker sesuai rekomendasi otoritas kesehatan, pelayanan kesehatan yang mobile, dan penyediaan oksigen di lokasi yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit pernapasan dan penyakit kronis perlu tetap dijaga. Dukungan dunia usaha dan lembaga filantropi dapat mengikuti pemetaan kebutuhan dan mekanisme koordinasi pemerintah daerah serta otoritas kesehatan. - Memperkuat data inklusif, jangkauan informasi, dan kepemimpinan komunitas
Kolaborasi melalui pelaksanaan penilaian cepat yang mempertimbangkan gender, usia, disabilitas, lokasi, dan penghidupan akan membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak selalu terlihat dalam data agregat. Informasi risiko dan layanan juga perlu disampaikan melalui saluran serta format yang dapat dijangkau oleh beragam kelompok masyarakat.
Kelompok perempuan, kader kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, masyarakat adat, dan organisasi lokal turut dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan, perencanaan, penyampaian informasi, dan pemantauan bantuan. Perempuan dan kelompok masyarakat bukan hanya penerima dukungan, tetapi diperkuat perannya untuk memimpin dan menjadi sumber solusi. - Menjaga keberlanjutan penghidupan, pengasuhan, dan pembelajaran
Kabut asap dapat mengganggu pekerjaan, kegiatan belajar, dan pengasuhan, sekaligus menambah pengeluaran kesehatan rumah tangga. Berdasarkan asesmen setempat, dukungan dapat berupa perlindungan sosial jangka pendek, bantuan tunai atau bantuan fleksibel, pengaturan kerja yang adaptif, serta dukungan bagi keberlanjutan pembelajaran dan pengasuhan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada perempuan kepala keluarga, pekerja berpenghasilan harian, keluarga dengan anggota yang sakit, dan rumah tangga dengan tanggung jawab pengasuhan tinggi. Bentuk dukungan perlu dirancang bersama masyarakat setempat dan diselaraskan dengan program pemerintah agar tidak menciptakan mekanisme duplikasi.
Abdul menjelaskan, CARE Indonesia meyakini bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari luas kebakaran yang dapat dikendalikan, tetapi juga dari sejauh mana warga tetap terlindungi, dapat mengakses layanan, mempertahankan penghidupan, dan memiliki kemampuan untuk pulih. Melalui kolaborasi yang terkoordinasi dan saling melengkapi, respons karhutla 2026 dapat melindungi warga hari ini sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi risiko iklim di masa depan.
“Karena itu, CARE Indonesia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat mekanisme yang telah dipimpin pemerintah, mengisi kebutuhan yang belum terjangkau berdasarkan data, serta memastikan perempuan dan kelompok yang menghadapi risiko lebih tinggi turut menentukan solusi. Kami siap bekerja bersama untuk mendukung langkah yang praktis, terukur, dan sesuai kebutuhan setempat,” pungkas Abdul.
