Banjir yang sempat merendam hampir 90 persen wilayah Kabupaten Aceh Tamiang kini telah berangsur surut. Jalan-jalan desa kembali dapat dilalui, rumah-rumah mulai dibersihkan, dan aktivitas masyarakat perlahan berjalan seperti biasa. Namun, di balik tanda-tanda pemulihan tersebut, masih ada cerita yang belum banyak terdengar, terutama dari perempuan yang harus menjalani masa sulit sambil tetap memastikan kehidupan keluarganya terus berjalan.
Perempuan tidak hanya menghadapi kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan akibat banjir. Mereka juga tetap memikul tanggung jawab mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, hingga mencari cara agar ekonomi keluarga dapat kembali pulih. Pemahaman menyeluruh terkait tantangan dan kondisi keluarga penyintas, termasuk perempuan dan anak, di area kebencanaan menjadi standar kerja CARE Indonesia dalam melakukan respon kondisi kedaruratan, yang dilakukan melalui Rapid Gender Roles and Gender-Based Violence (GBV) Assessment yang dilakukan pada (8–10/6) di Desa Tanjung Mancang dan Desa Pantai Tinjau, Kabupaten Aceh Tamiang.
Proses penilaian tersebut menjadi kelanjutan dari Rapid Gender Analysis (RGA) yang dilakukan pada fase tanggap darurat. Kali ini, tim CARE Indonesia melihat lebih jauh bagaimana banjir memengaruhi perempuan dan kelompok rentan, mengidentifikasi risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sekaligus memetakan kebutuhan yang perlu diprioritaskan selama proses pemulihan.
Project Manager & Portfolio Support CARE Indonesia, Yohana Tantria, menjelaskan, selama proses asesmen, tim berdiskusi dan melakukan wawancara secara terpisah dengan kelompok perempuan, laki-laki, tokoh masyarakat, hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap kelompok memiliki ruang yang aman untuk menceritakan pengalaman mereka.
“Dari asesmen ini kami melihat bahwa dampak banjir tidak dirasakan sama oleh setiap orang. Perempuan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks karena selain kehilangan tempat tinggal atau sumber penghidupan, mereka tetap memikul tanggung jawab mengurus anak, merawat anggota keluarga yang sakit, sekaligus memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi,” ujar Yohana.
Selain beban ganda yang harus ditanggung perempuan, asesmen juga menemukan berbagai kerentanan yang belum banyak terlihat pada masa tanggap darurat. Menurut Yohana, persoalan tersebut tidak selalu tampak dalam data maupun laporan awal bencana, tetapi baru muncul ketika masyarakat mulai menjalani proses pemulihan.
“Kondisi rumah yang rusak, dengan dinding berlubang akibat banjir, menciptakan risiko baru berupa pelanggaran privasi. Di ruang publik, perempuan dan anak perempuan juga menghadapi pelecehan verbal di jalan-jalan desa yang gelap dan rusak,” jelasnya.
Temuan tersebut memperlihatkan, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur atau menyalurkan bantuan kebutuhan dasar. Menurut Yohana, proses pemulihan juga harus memastikan perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh akses terhadap layanan perlindungan yang memadai.
Bantuan yang responsif gender diterapkan CARE Indonesia dalam setiap respons kemanusiaan, tidak terkecuali di Kabupaten Aceh Tamiang. Tahapan implementasi yang holistik juga dilakukan yakni proses asesmen dan analisis kebutuhan dari perspektif gender, pelibatan perempuan dalam proses perencanaan, memastikan bantuan kebutuhan dasar dapat diakses secara aman oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya, hingga dukungan penyediaan akses ruang aman, dukungan psikososial dan penguatan mekanisme perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Seksual (KBG-KS) jika dimungkinkan.
“Bantuan yang responsif gender bukan berarti memberikan perlakuan berbeda kepada perempuan. Pendekatan ini membantu kami melihat kebutuhan yang mungkin tidak tampak di permukaan. Ketika perempuan dilibatkan sejak awal, bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pemulihan,” kata Yohana.
Salamah, perempuan asal Desa Tanjung Mancang yang menjadi penyintas banjir mengaku selama ini masih banyak warga yang belum memahami jika sejumlah kejadian yang dialami perempuan setelah bencana merupakan bentuk kekerasan berbasis gender.
“Ada di sini kekerasan terhadap perempuan, hanya masyarakat saja tidak tahu bahwa itu kekerasan. Kami tidak tahu karena tidak ada yang menjelaskan kepada kami. Sekarang kami jadi agak mengerti kalau tindak kekerasan itu ada berbagai bentuknya,” ujarnya.
Menurut perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Tanjung Mancang saat melakukan disuksi dengan Yohana mengatakan, meningkatnya pemahaman masyarakat menjadi langkah awal agar perempuan merasa lebih aman ketika mengalami maupun menyaksikan tindakan yang tergolong KBG-KS. Ia berharap informasi mengenai kekerasan berbasis gender dapat semakin mudah diakses, disertai mekanisme pelaporan yang jelas bagi para korban.
“Kami berharap lebih banyak edukasi yang lengkap tentang kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kami juga berharap ada tempat untuk melapor dan memprosesnya kalau terjadi kasus seperti itu, agar perempuan yang menjadi korban bisa mendapatkan keadilan,” pungkasnya.
Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika
