Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari pembangunan yang inklusif dan setara. Perempuan tidak hanya perlu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas, dan ikut memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan komunitas.

Namun, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik dan ruang pengambilan keputusan masih menghadapi berbagai tantangan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa hasil Pemilu 2024 menempatkan perempuan pada sekitar 22,24 persen kursi DPR RI. Angka tersebut masih berada di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga politik masih perlu diperkuat.

Staf Khusus Menteri PPPA Siti Nia Nurhasanah mengatakan, persoalan serupa juga perlu menjadi perhatian di tingkat komunitas dan desa. Perempuan sering kali belum memperoleh ruang dan kepercayaan yang cukup untuk terlibat dalam pembahasan maupun penentuan arah pembangunan.

“Padahal, pengalaman dan pengetahuan perempuan mengenai kebutuhan keluarga serta persoalan di lingkungan sekitarnya merupakan sumber penting dalam merumuskan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perempuan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek atau penerima manfaat program pemberdayaan,” katanya saat menjadi fasilitator pelatihan Ruang Bersama Indonesia (RBI) Berperpektif Perlindungan Pesisir yang dilaksanakan oleh CARE Indonesia dan KARSA Institute di Desa Cempa, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Sabtu (7/11).

Menurut Nia, untuk mendorong keterlibatan tersebut, perempuan perlu mendapatkan kesempatan mengembangkan kapasitas, mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, serta berani menyampaikan pendapat.

“Dalam pelatihan RBI kali ini, peserta diajak mengikuti praktik pengenalan diri untuk memahami identitas, potensi, dan nilai yang dimiliki. Kesadaran terhadap kemampuan diri menjadi salah satu bekal bagi perempuan untuk mengambil peran lebih besar di lingkungan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nia menyebutkan, upaya ini tidak dapat dilakukan oleh perempuan seorang diri. Pemerintah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, keluarga, serta kelompok perempuan perlu membangun kolaborasi untuk menciptakan ruang partisipasi yang terbuka dan setara.

“Dukungan tersebut dapat diwujudkan dengan melibatkan perempuan dalam musyawarah desa, memberikan kesempatan memimpin kegiatan komunitas, serta mempertimbangkan aspirasi mereka dalam penyusunan program pembangunan. Kita juga harus melihat perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa, bukan hanya menjadi objek pembangunan,” tuturnya.

Senada dengan Nia, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una, Darmawan Suaib mengatakan, kemandirian dan pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan posisi perempuan di komunitas. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada kelompok perempuan untuk pengembangan usaha.

“Dalam pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan, harus berdasarkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Sehingga, kami membutuhkan pendataan yang akurat agar bisa memberikan dampak yang signifikan pada kelompok perempuan di Desa Cempa. Kami juga tentunya akan melakukan monitoring dan pendampingan di sini,” ujar Darmawan.

Ketua Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Vatu Mule’e, Sunarti mengatakan, pelatihan RBI ini membuatnya memahami jika perempuan memiliki peran dan fungsi dalam pengambilan keputusan serta bidang politik. Tetapi, ia juga menyadari jika ia dan anggota kelompoknya tetap membutuhkan pendampingan untuk semakin berdaya secara ekonomi dan bisa lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di komunitas.

“Materi yang disampaikan dari KPPPA tentang keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan seperti rapat tingkat desa. Tetapi kami juga berharap terus mendapatkan pendampingan dari CARE Indonesia dan juga KARSA. Semoga dengan adanya kelompok usaha dan pendampingan bisa membuat kami bisa lebih berkembang lagi,” pungkasnya.

 

Penulis: Kukuh Akhfad
Editor: Swiny Adestika