Pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran akan potensi diri dan keberanian untuk mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pelatihan Ruang Bersama Indonesia (RBI), sebanyak 40 anggota Kelompok Usaha Perempuan (KUEP) Desa Cempa, Kabupaten Tojo Una-Una, diajak mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, serta memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam menentukan arah pembangunan desa.
Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Sitinia Nurhansanah, Staf Ahli Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada Sabtu (7/11), peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan. Nia menyebutkan, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga perlu mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam mendorong kemajuan desa.
Melalui materi dan praktik pengenalan diri, peserta diajak menggali identitas, memahami makna dan harapan di balik nama mereka, serta mengenali potensi yang dimiliki. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perempuan memiliki kemampuan dan peran penting dalam membawa perubahan di lingkungan sekitarnya.
Selain penguatan kapasitas individu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan antarsesama perempuan. Dengan saling mendukung dan menguatkan, perempuan diharapkan semakin percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan, memperjuangkan kepentingannya, serta mengambil bagian dalam pembangunan desa yang lebih inklusif dan setara.
Fatmawati, anggota Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (KUEP) Karang Laut di Desa Cempa mengatakan baru pertama kali mengikuti pelatihan tentang gender. Menurutnya pelajaran yang didapatkan sangat berguna untuk memahami jika perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan di komunitas.
“Karena pelatihan ini, saya dan anggota KUEP lainnya merasa perlu untuk semakin banyak belajar tentang gender dan juga hak-hak perempuan dalam aspek politik. Kami juga merasa perlu adanya pendampingan dan pelatihan lainnya seperti yang disampaikan oleh perwakilan KPPPA,” pungkasnya.